tirto.id - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berencana menyerahkan pengelolaan sejumlah terminal kepada swasta. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setiyadi keputusan ini diambil karena banyak infrastruktur Kemenhub yang tak terawat karena keterbatasan anggaran.
Ia mengatakan solusi yang dapat ditempuh saat ini adalah bekerja sama dengan swasta. Rencana ini pun tidak hanya terbatas pada terminal tapi juga ratusan jembatan timbang yang saat ini juga dimiliki Kemenhub.
“Sejak tahun 2018 sesuai arahan Pak Menhub kalau hanya andalkan APBN mungkin pelayanan masyarakat tidak akan begitu cepat untuk perbaikan,” ucap Budi kepada wartawan saat ditemui di Hotel Merlyn Park pada Rabu (31/7/2019).
“Terminal sekarang kan orang katakan kumuh kotor dan sebagainya. Jembatan timbang juga selalu ada penyimpangan,” tambah Budi.
Budi mengatakan bila ada kerja sama dengan swasta maka tidak ada halangan bagi fasilitas perhubungan untuk dapat diperbaiki maupun dirawat. Ia menjelaskan nantinya terminal ini tidak hanya diserahkan kepada swasta, tetapi mereka juga dituntut untuk mau berinvestasi.
“Kami hanya awasi dari sisi transportasi tapi untuk bisnis kita bisa serahkan ke swasta dengan catatan dia juga harus investasi. Nanti ada konsensi berapa tahun nanti akan disetujui dengan Kemenkeu,” ucap Budi.
Soal rencana pengelolaan oleh badan usaha ini, Budi menceritakan awalnya ia sudah mengajukan kepada Kementerian BUMN.
Budi meminta sekiranya ada BUMN yang mengurusi terminal seperti PT KAI yang mengurusi stasiun, Pelindo untuk pelabuhan, dan Angkasa Pura untuk bandara. Namun, sampai saat ini harapan itu tak kunjung terjawab.
“Kami pernah sampaikan pengeloalan terminal tidak ada [BUMN]. Kami pernah sampaikan itu dan Ibu Menteri [Rini Soemarno] bilang ‘Iya di terminal tidak ada’. Kami berharap ada BUMN yang tertarik,” ucap Budi.
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Maya Saputri
