tirto.id - Kristina Soge, 18 tahun, baru saja sampai di rumah setelah pada tengah hari ia memutuskan izin pulang dari sekolahnya di Jayapura, Papua. Nyeri menjalar dari perut ke belakang punggung hingga kedua kaki. Rasanya payah sekali, Kristina ambruk.
Bapaknya segera membawa Kristina ke rumah sakit umum. Sepanjang perjalanan ia tak berhenti merintih, memegang perut yang terus melilit dahsyat. Sesampainya di unit gawat darurat (UGD) seorang dokter menghampiri, menanyakan riwayat menstruasi, status pernikahan, dan mengambil sampel urin.
“Sa sudah katakan, hari itu sedang menstruasi, ada gumpalan darah besar-besar. Tapi tetap dicek kehamilan,” Kristina mengulang kembali cerita tiga tahun silam.
Bapaknya sempat marah karena Kristina disangka hamil oleh tenaga kesehatan. Ia membawa sang anak pulang karena takut digunjing tetangga. Benar saja tetangga mereka ramai membesuk, bertanya sambil menghakimi.
“Ko hamil kah?”
“Ah sebentar juga hamil itu, lihat saja.”
Juni lalu saat umurnya genap 21 tahun, Kristina kembali pergi ke dokter kandungan dengan keluhan serupa. Pada kunjungan terakhir, dokter kembali menanyakan status pernikahan, ditambah apakah ia sudah pernah berhubungan seksual.
Kristina menolak menjawab karena baginya hal tersebut masuk ranah pribadi, boleh saja tidak diungkap ke publik. Lucunya sembari memberi tips menjaga kesehatan vagina, secara halus dokter menyarankan untuk segera menikah.
Konstruksi sosial kita, termasuk di tataran tenaga kesehatan, tidak menempatkan remaja untuk melek isu seksualitas dan mengakses layanan kesehatan reproduksi (kespro). Menurut studi tahun 2016, masyarakat menganggap masalah kespro hanya dikeluhkan oleh orang yang sudah menikah.
“Mereka menganggap masalah kespro berhubungan (berbanding lurus) dengan aktivitas seksual,” demikian tulis studi berjudul “The Stigma of Reproductive Health Services Utilization by Unmarried Women.”
Walhasil stigma tersebut membatasi kelompok tertentu untuk memeriksakan kondisi kesehatan reproduksinya. Remaja perempuan adalah salah satu kelompok terdampak. Begitu juga remaja yang mengidentifikasi diri sebagai queer. Bahkan mungkin stigma yang mereka terima jauh lebih besar.
Kami menggali cerita diskriminatif itu dari pengalaman seorang Agatha Dafarel, 19 tahun, mahasiswa di sebuah perguruan tinggi di Bandung. Pernah sekali saat usianya masih 16 tahun, Agatha pergi ke salah satu puskesmas di Bandung. Ia hendak melakukan voluntary counselling and testing (VCT), konseling dan tes HIV secara sukarela.
Sambil mengambil sampel darah, dokter menanyakan identitas gender dan orientasi seksualnya. Saat tahu Agatha memiliki identitas gender yang terpisah dengan sifat dan ekspresi maskulin, ia dihakimi. Lagi-lagi dalil agama jadi landasan penghakiman terhadap dirinya, Agatha diminta bertobat.
“Kamu ini berdosa. Mumpung hasilnya negatif (HIV), minta maaf kepada Tuhan, sebelum berubah jadi positif.”
Agatha diam saja, hanya mengangguk pelan sembari melempar senyum kecut sebagai balasan. Sejujurnya ia memang sudah menyiapkan mental menghadapi cibiran. Sudah bukan rahasia lagi jika minoritas seksual rentan akan stigma, pun saat berhadapan dengan profesional kesehatan.
“Malah kaget kalau di-support,” kelakar Agatha.
Selain Tabu Seksualitas, Stigma adalah Benalu
Bak memikul beban seketika. Saat anak-anak beralih fase menjadi remaja, mereka dituntut memiliki tanggung jawab seperti dewasa dengan kondisi psikologis yang belum matang. Mereka mendadak diposisikan paham seksualitas dan wajib “menjaganya” tanpa pernah diberi bekal pengetahuan kespro yang utuh karena dianggap tabu.
Data Global Early Adolescent Study (GEAS, 2018) menguatkan fakta remaja Indonesia tak punya pengetahuan cukup tentang kesehatan reproduksi. Survei ini merangkum pengetahuan dasar remaja mengenai sebab-akibat dari perilaku seksual, pengetahuan berkontrasepsi, dan pengetahuan dasar HIV.
Hasilnya memprihatinkan, total jawaban benar tak sampai angka 40 persen. Pengetahuan remaja perempuan juga lebih rendah dibanding remaja laki-laki.
“Perempuan dapat menggunakan ramuan herbal untuk mencegah kehamilan.”
“Seseorang dapat terkena HIV lewat berciuman.”
“Minum pil sebelum berhubungan seksual untuk mencegah terkena HIV.”
Begitu bunyi beberapa pernyataan dengan skor jawaban benar terendah. Padahal sudah banyak penelitian membuktikan edukasi adalah kunci dari masalah kespro. Studi African Health Science (2008) misalnya, menyebut bahwa anak-anak dengan informasi cukup soal seksualitas lebih terhindar dari perilaku berisiko dibanding mereka yang minim literasi.
“Menyembunyikan pendidikan seks dan pengetahuan seks dari remaja membuat mereka semakin penasaran dan rentan,” demikian kutipan studi dari Jurnal Pendidikan Biologi Indonesia (2017). Studi ini mengungkap pola asuh buruk (orangtua tabu memberi edukasi seksual), kemiskinan, dan pengaruh teman sebaya menjadi penyebab utama kehamilan remaja.
Minimnya pengetahuan seksual pada remaja jadi pangkal banyak masalah reproduksi. Seperti misalnya 35 persen kasus HIV/AIDS pada remaja, plus 2 juta kasus aborsi per tahun. Pubertas tanpa kesadaran kespro ideal juga membuka peluang kehamilan tidak diinginkan (KTD).
Setiap tahun diperkirakan 23 juta remaja hamil terkait perkawinan anak, membuka lubang kematian bagi ibu/anak perempuan berusia 15-19 tahun. Sampai di sini tantangan mengurai benang kusut masalah kespro tak hanya soal ketabuan, tapi juga stigma.
Seperti cerita Kristina dan Agatha, remaja yang sudah melek pengetahuan seksual dan berusaha menjaga kesehatan reproduksinya malah dapat label buruk dari tenaga kesehatan, masyarakat, bahkan keluarga sendiri.
Pada kasus mereka berdua, pendidikan reproduksi didapat dari lembaga lain, alih-alih orang tua atau guru sebagai pihak terdekat. Kristina aktif di sebuah organisasi pemberdayaan perempuan. Sementara Agatha sejak sekolah menengah terlibat di Palang Merah Remaja (PMR).
“Aku sebagai remaja di komunitas queer juga banyak diingatkan oleh teman-teman yang lebih dewasa. Kami ini sebetulnya malah lebih paham [isu reproduksi] tapi selalu dipandang sebagai aktor utama oleh penyedia layanan,” Agatha bersungut menimpali stigma penyebaran HIV yang terlanjur disematkan konstruksi heteronormativitas kepada mereka.
Stigma Pangkal Masalah Baru Isu Kespro
Masih jelas dalam ingatan Agatha, mimik muka kaget bercampur heran gagal disembunyikan petugas kesehatan di puskesmas tempat ia melakukan VCT. Bahasa tubuh sang dokter terasa sekali tak nyaman, berubah 180 derajat sebelum Agatha jujur soal disforia gendernya.
Setahun kemudian ia kembali melakukan tes serupa di salah satu puskesmas di Bekasi. Kali ini Agatha dapat respon berbeda, tenaga kesehatan di sana punya perspektif gender. Selepas pemeriksaan, ia diberi edukasi tambahan soal “consent” saat berinteraksi dengan pasangan, alih-alih mendapat penghakiman.
“Karena belum memiliki consent aku diminta berhati-hati dengan yang lebih dewasa, jangan sampai merugikan diri sendiri,” saat itu umur Agatha 17 tahun, masih dikategorikan anak-anak.
Respon tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan nyatanya sangat berpengaruh terhadap hasil pemeriksaan. Iranian Red Crescent Medical Journal (2016) menyebut stigma menimbulkan tekanan mental pada pasien, ketakutan, depresi, serta membuat diagnosis dan pengobatan jadi terlambat.
Hasil penelitian tersebut sejalan dengan pengalaman Kristina. Butuh waktu tiga tahun baginya untuk menyembuhkan trauma pergi ke layanan ginekologi akibat stigma yang melekat. Itupun harus diyakinkan dengan konsultasi daring terlebih dulu ke layanan Samsara.
Platform edukasi kespro digital seperti milik Samsara dan Rutgers, yakni Sobatask.net kiwari memegang kunci bagi remaja. Sebab tanpa harus bertatap muka layanan kespro ini membantu memecahkan persoalan kespro yang mereka hadapi
Kembali pada cerita Kristina, ketika tiba ke layanan kesehatan keluhannya memburuk, dokter mendiagnosis kista dengan panjang 3 cm.
“Stigma di fasilitas kesehatan menghambat capaian pengobatan,” tulis studi lain bertajuk "Stigma in health facilities: why it matters and how we can change it" (2019).
Sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan, tenaga medis harus bisa bersikap netral terhadap pasien tanpa terkecuali. Menjadi sebuah ironi ketika sebagian dari mereka justru melakukan diskriminasi dan memberi stigma terutama terhadap pasien dari kelompok marginal.
“Pendidikan kedokteran atau tenaga medis lain memang tidak memasukkan kurikulum perspektif gender dan hak asasi manusia,” kata Sandra Suryadana, dokter penggagas gerakan “dokter tanpa stigma” mencoba menjelaskan akar masalah ini kepada Tirto, Rabu, (11/7/2021).
Entah sulit atau malah lupa memisahkan, tenaga kesehatan acapkali menyisipkan porsi agama dan moral lebih banyak dibanding edukasi kespro. Melihat sendiri labelisasi, bahkan pernah menjadi pelaku “victim blaming”, Sandra kemudian sadar perilaku ini tak boleh dinormalisasi.
Bagi Sandra stigma bisa menambah beban ketika pasien malah jadi enggan pergi ke layanan kesehatan karena takut dilabeli “nakal” atau terlibat “pergaulan bebas”. Pada tahun 2019 ia membuat gerakan #doktertanpastigma dengan harapan sejawatnya bisa lebih ramah saat memberi layanan kesehatan reproduksi.
“Saat bekerja kita profesional saja, berada dalam koridor medis dan tidak merambah ke agama atau moral,” katanya.
Ia menambahkan, sudah saatnya kita menormalisasi diskusi kespro dan seksualitas untuk memutus mata rantai tabu dan stigma. Suatu saat ketika hal tersebut terwujud, kita akan mendapati kualitas dan kesejahteraan hidup remaja meningkat.
Editor: Irfan Teguh
