tirto.id - Bulan Juni merupakan bulan yang spesial bagi komunitas Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, dan Queer (LGBTQ) di seluruh dunia. Setiap tahun pada bulan ini, komunitas LGBTQ di seluruh dunia melakukan selebrasi atas identitas mereka, atau yang dikenal dengan Pride Month.
Selebrasi ini diadakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan keberadaan komunitas ini. Penetapan Pride Month di bulan Juni sendiri terkait dengan Kerusuhan Stonewall, Amerika Serikat, yang terjadi pada 1969. Pride Month menjadi kesempatan bagi komunitas LGBTQ untuk menggalang aksi damai dan meningkatkan kesadaran terhadap beragam isu yang dihadapi komunitas ini.
Di Indonesia, misalnya, arus penentangan terhadap LGBTQ terjadi lintas-agama, lintas-ideologi politik, dan bahkan lintas kelas sosial. Penolakan terhadap LGBT di Indonesia pernah diteliti Lembaga survei Saiful Mujani Research Center (SMRC). Penelitian yang dilakukan selama 2016 sampai 2017 itu menemukan bahwa 58,3 persen warga Indonesia pernah mendengar tentang LGBT. Dari responden yang mengetahui tentang LGBT, sebanyak 41,1 persen diantaranya menyatakan LGBT tidak punya hak hidup di Indonesia.
Belakangan, isu mengenai LGBT di Indonesia memang berkisar soal pengekangan hak-hak hidup, menjadi target kebencian, korban razia dan persekusi. Hal ini bertolak belakang dengan temuan di Amerika Serikat. Di Negeri Paman Sam itu perubahan cara pandang terhadap komunitas LGBTQ mulai terjadi.
Menurut survei Pew Research, sekitar 61 persen warga Amerika telah mendukung pernikahan sejenis pada 2019, naik sekitar 30 persen dari 2004. Pada tahun tersebut, hanya 31 persen yang mendukung pernikahan sejenis.
Untuk mengetahui pandangan masyarakat Indonesia saat ini terhadap komunitas LGBT, Tirto bekerja sama dengan Jakpat sebagai penyedia platform melakukan survei daring dengan metode random sampling. Survei dilakukan pada 25-26 Juni 2019 pada 1.005 responden di Indonesia. Sebagai catatan, Jakpat merupakan platform penyedia layanan survei daring yang memiliki sebanyak 321.693 responden yang telah terdaftar.
Pada survei ini, sebaran responden berdasarkan jenis kelamin cukup merata. Hal tersebut terlihat dari proporsi pria sebesar 58,71 persen dan wanita sebesar 41,29 persen. Dari sisi usia, mayoritas responden (38,01 persen) berusia 20-25 tahun. Sementara dari segi pendidikan, sebagian besar responden merupakan lulusan SMA/SMK (45,47 persen) dan lulusan Sarjana (34,13 persen).
Konsep Penerimaan
Dari 1.005 orang yang disurvei, mayoritas telah mengetahui pengertian LGBT. Jumlahnya mencapai 95,32 persen. Temuan ini meningkat pesat dari temuan SMRC dalam kurun waktu 2016-2017. Pada periode tersebut, hanya sekitar 58 persen orang yang mengetahui apa itu LGBT. Kemudian, mayoritas orang Indonesia yang disurvei mengetahui informasi mengenai LGBT dari media sosial (86,22 persen) dan berita daring (84,24 persen).
Mayoritas warga mengklaim tidak memiliki keluarga yang merupakan LGBT. Proporsinya sangat besar, yakni 91,14 persen. Hal ini terjadi mungkin karena mereka yang memiliki identitas LGBT memilih untuk tidak memberi tahu keluarganya. Hanya 8,86 persen yang mengaku memiliki keluarga LGBT.
Ketika dimintai pendapat terkait beberapa pernyataan seperti: Apakah LGBT merupakan perbuatan yang salah; Apakah mereka memerlukan perawatan medis/kesehatan; Apakah mereka memiliki hak hidup di Indonesia; dan haruskah pemerintah melindungi hak-hak mereka, tampak bahwa masyarakat Indonesia masih cukup konservatif. Sebagian besar menjawab sangat setuju bahwa LGBT adalah salah (55,72 persen) dan mereka membutuhkan perawatan medis (48,66 persen).
Sementara itu, 35,92 persen masyarakat masih setuju LGBT memiliki hak hidup di Indonesia. Sebanyak 39,30 persen, di sisi lain, tidak setuju jika pemerintah harus melindungi hak-hak komunitas ini.
Tirto juga meminta pendapat masyarakat apabila ada anggota keluarga atau teman mereka yang LGBT. Melalui pertanyaan terbuka ini, rata-rata warga Indonesia masih melihat LGBT sebagai penyakit yang perlu diobati secara medis/psikolog (32,46 persen) atau merupakan perkara yang dapat diselesaikan lewat agama (29,63 persen). Hanya 18,50 persen warga Indonesia yang menganggap keluarga/teman LGBT merupakan hal biasa.
Toleransi Secara Sosio Kultural
Tirto berusaha memahami konsep lintas gender lewat budaya yang telah ada secara turun temurun dengan mengambil contoh tari Lengger Lanang. Tarian rakyat Banyumas ini merupakan tari lintas gender yang telah ada sejak zaman Majapahit dan berkembang secara turun temurun sebagai bagian dari ritus kesuburan. Penari lengger adalah laki-laki yang berdandan seperti perempuan. Sejarah kesenian di Banyumas ini tak lepas dari wacana transgender.
Konsep lintas gender pada Lengger Lanang bukanlah satu-satunya. Serat Centini, sebuah karya sastra klasik Jawa awal abad ke-19, banyak sekali menjelaskan adegan seks antara sesama lelaki apabila dibandingkan dengan sastra Melayu-Indonesia dari abad ke-20 yang hampir tak ada sama sekali. Seperti yang ditulis Roy Murtadho pada laman Indoprogress, dalam Centini boleh dikatakan tidak ada konsep "cinta." Semuanya berkisar pada "senang," "iseng," "gandrung," dan "gemes."
Lewat pendekatan tersebut, Tirto berusaha memahami sikap masyarakat terhadap tarian lintas gender ini. Mayoritas berpendapat tarian ini harus dilestarikan dengan penyesuaian (57,21 persen). Hanya 17,11 persen yang menjawab tarian ini harus dilestarikan tanpa harus mengubah bagian apapun.
Tirto juga berusaha melihat toleransi masyarakat terhadap LGBT lewat beberapa indikator, seperti warga Jawa Tengah yang memiliki sejarah Lengger Lanang, kemudian responden yang memiliki keluarga LGBT, dan responden Jakarta dengan asumsi bahwa mereka lebih banyak terpapar informasi mengenai LGBT.
Namun, sepertinya opini masyarakat terhadap LGBT masih sama. Warga Jawa Tengah misalnya, tetap setuju LGBT memiliki hak hidup di Indonesia (49,07 persen), namun tidak setuju apabila pemerintah harus melindungi hak-hak LGBT (35,19 persen). Opini yang sama juga diamini warga Jakarta. Sebanyak 34,20 persen warga Jakarta setuju bahwa LGBT memiliki hak hidup di Indonesia, namun menjawab sangat tidak setuju apabila pemerintah harus melindungi hak-hak komunitas itu (38,34 persen).
Mereka yang memiliki keluarga LGBT cenderung lebih toleran terkait hak LGBT. Mayoritas setuju bahwa LGBT memiliki hak hidup di Indonesia (50,60 persen) sekaligus pemerintah harus melindungi hak-hak LGBT (40,40 persen). Hal ini mengindikasikan bahwa unsur kekerabatan masih dominan dalam mempengaruhi pandangan seseorang terhadap LGBT dibandingkan budaya lokal ataupun perspektif masyarakat kota yang umumnya dipandang lebih terbuka.
Tirto juga menanyakan pendapat masyarakat mengenai suku-suku di Indonesia yang mempraktikkan konsep yang berbeda terkait gender. Contohnya, orang-orang Bugis Segeri di Sulawesi Selatan yang mengakui lima gender selain laki-laki dan perempuan, yakni Calabai (laki-laki feminin berpakaian sebagai perempuan), Calalai (perempuan maskulin berpakaian sebagai laki-laki), dan Bissu (pendeta sekaligus imam besar tanpa gender).
Mayoritas masih berpatokan pada dua gender yang umum dikenal dan perlunya hal tersebut untuk terus diberlakukan, sebanyak 63,48 persen responden menjawab hal ini. Ada pula yang menjawab bahwa hal ini dibiarkan saja namun perlu dijaga agar tidak meluas (14,53 persen).
Identitas Gender dan Orientasi Seksual
Tirto menanyakan kepada responden apabila mereka memahami bahwa jenis kelamin, identitas gender, dan orientasi seksual merupakan hal yang berbeda. Sebanyak 86,27 persen menjawab mengetahui hal tersebut.
Namun nyatanya, pengetahuan bahwa tiga hal tersebut merupakan sesuatu yang berbeda tidak menjadi indikator penilaian masyarakat terhadap LGBT. Mayoritas responden yang menjawab mengetahui perbedaan tiga konsep tersebut mendiskripsikan LGBT sebagai penyakit sosial (58,48 persen) dan penyakit mental (21,34 persen). Hanya 13,96 persen yang menjawab bahwa LGBT merupakan pilihan personal seseorang.
Perlu dipahami bahwa identitas gender dan orientasi seksual lebih bersifat psikologis dibanding jenis kelamin yang ada sejak lahir. Identitas gender adalah representasi diri ke dunia luar, apakah menunjukkan sifat maskulinitas atau femininitas yang lebur dalam diri dan mengalir dari waktu ke waktu. Sementara orientasi seksual merupakan orientasi psikologis yaitu kecenderungan mencintai atau tertarik atas sesuatu. Laiknya homoseksual, heteroseksual juga merupakan sebuah orientasi seksual.
Orientasi seksual tentunya berbeda dengan praktik seksual yang pembahasannya sudah masuk ranah privat seseorang. Kegagalan membedakan antara orientasi seksual dengan aktivitas seksual dapat berimplikasi pada cara masyarakat dalam melihat LGBT.
Tak luput pula kami menanyakan mengenai Pride Festival yang biasanya dilangsungkan bulan ini. Sebagian besar masyarakat (57,81 persen) menjawab mengetahui festival ini.
Kemudian, kami juga menanyakan pendapat mereka mengenai festival ini. Lewat pertanyaan terbuka tersebut, sebagian besar tidak setuju dan menganggap Pride Festival merupakan suatu yang kurang baik (64,39 persen). Sebagian kecil masih menjawab setuju akan pelaksanaan festival ini dan menilai ini merupakan suatu yang positif (20,75 persen).
Temuan dari survei ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai LGBT masih berkisar antara penyimpangan/penyakit sosial dan perbuatan yang tidak sesuai ajaran agama. Lewat pertanyaan terbuka pun, masyarakat masih berkesimpulan bahwa LGBT merupakan penyakit yang dapat disembuhkan.
Pendekatan sosiokultural dan pengetahuan mengenai konsep gender dan orientasi seksual kenyataannya juga tidak serta-merta membuat persepsi masyarakat terhadap LGBT lebih positif. Namun, masyarakat yang memiliki keluarga LGBT lebih memiliki perspektif positif dan memandang bahwa komunitas ini memiliki hak hidup di Indonesia yang harus dilindungi pemerintah.
Editor: Ign. L. Adhi Bhaskara
