tirto.id - Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti menuding adanya kebocoran dalam impor garam sebanyak 2,7 juta ton. Menurut Susi, banyaknya impor telah menyebabkan harga garam di tingkat petani anjlok hingga angka Rp300 per kg.
Namun, hal itu dibantah oleh Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Agung Kuswandono. Menurut dia, sampai saat ini belum ada data yang cukup kuat untuk membuktikan kebocoran impor garam seperti disampaikan Susi.
“Ada enggak data kebocoran itu? Kalau ada tolong disampaikan,” ucap Agung dalam konferensi pers di Gedung Kemenko Kemaritiman pada Jumat (12/7).
Agung bahkan mengaku telah menanyakan langsung masalah ini ke salah satu direktur jenderal di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), tetapi informasi itu tak ia peroleh.
Untuk itu, Agung memastikan, isu kebocoran impor garam itu belum memiliki data yang jelas. “Sampai saat ini datanya belum ada (bocor). Isu bocor itu sampai sekarang belum ada datanya,” ucap Agung.
Kendati demikian, ia tak ingin menyalahkan salah satu pihak terkait kabar kebocoran impor garam ini. Sebab, ia lebih ingin membicarakannya bersama-sama dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait.
“Secara integrasi kami bicarakan di sini. Kami tidak ingin satu pihak disalahkan,” ucap Agung.
Terkait dengan impor garam, menurut Agung, pemerintah memang perlu melakukannya untuk menjaga industri pengolah garam.
Sebab, kata dia, pemerintah dituntut untuk menyediakan garam dalam jumlah besar sebagai bahan baku industri. Di sisi lain, Agung mengatakan, pemerintah juga perlu memberikan bukti kepada perusahaan pelanggan bahwa mereka mampu mengerjakan pesanan yang diperlukan.
“Kemenperin menjaga industri agak tidak collapse. Ini kenapa impor garam banyak? Konsumen kalau deal dengan kita harus punya bahan baku banyak dan lama. 2 tahun harus disimpan kalau dia datang ada baru deal,” ucap Agung.
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Alexander Haryanto
