tirto.id - Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengklarifikasi pernyataannya yang menyebut bakal membubarkan partai Nasdem bila terdapat kadernya yang korupsi. Di hadapan awak media, Surya Paloh menyebut pernyataan itu salah dan maknanya berbeda.
"Enggak demikian meaning-nya," kata Surya Paloh di Kantor DPP Partai Nasdem pada Kamis (5/10/2023) petang.
Surya mengungkap pembubaran partai adalah tindakan bodoh, bila dilakukan hanya karena kadernya korupsi. Menurutnya, terdapat kesalahan pemaknaan terkait ucapannya yang disampaikan pada 2015 lalu.
"Enggak ada yang lebih tolol, ketua umum partai bilang kalau ada kader partai korupsi kemudian partainya dibubarkan," ujarnya.
Dirinya menegaskan bahwa pernyataannya tersebut memiliki konteks pada semangat antikorupsi. Dia berusaha meyakinkan kepada publik bahwa Nasdem memiliki keberpihakan pada antikorupsi.
"Ucapan itu salah, memang tidak ada. Meaning-nya bukan itu. Spirit kita antikorupsi, hal itu tidak terjadi kalau kader kita melakukan perbuatan tercela," jelasnya.
Surya Paloh kemudian mengakui bahwa kadernya tidak sepenuhnya bersih dari korupsi dan dia tidak bisa sepenuhnya bisa mengawasi dari perbuatan tercela itu. Oleh karena itu, Surya Paloh menyatakan tidak relevan pada pernyataan pembubaran partai bila ada kader yang korupsi.
"Siapa yang bisa menjamin kader partai kita tidak dimasuki penyusup, dan melakukan perbuatan tercela kemudian anak-anak negeri ini yang datang dengan penuh cita-cita, idealisme serta pengabdian berjuang bersama satu partai lalu menjadi korban. Hanya karena satu, dua, orang yang tidak tepat," terangnya.
Surya Paloh sebelumnya mengakui telah memerintahkan Syahrul Yasin Limpo (SYL) untuk mundur dari jabatan menteri pertanian (mentan). Perintah itu disampaikan Paloh menyusul SYL tersangkut dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Maka untuk itu, saya sudah menerima laporan dari pada Bung Syahrul. Atas nama DPP [Nasdem] saya sampaikan, segera menghadap Presiden sampaikan surat pengunduran diri sebagai mentan," kata Surya Paloh.
Paloh menyampaikan SYL diminta keluar dari Kabinet Indonesia Maju agar proses penegakan hukum berjalan tanpa konflik kepentingan dari pihak manapun.
"Agar apa? Sekali lagi memberikan penghormatan pada upaya penyidikan yang sedang berlangsung pada dirinya, agar dia penuh konsentrasi," jelasnya.
Penulis: Irfan Amin
Editor: Bayu Septianto
