tirto.id - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta mengumumkan upah layak jurnalis di Provinsi DKI Jakarta pada 2021 sebesar Rp8,3 juta. Angka tersebut berdasarkan survei AJI Jakarta selama Januari-Februari 2021.
"Kami menetapkan kebutuhan upah layak bagi jurnalis Jakarta tahun ini sebesar Rp8.366.220. Dengan catatan, ada 10 persen dana simpanan dari kebutuhan hidup per bulan," kata Ketua Divisi Serikat Pekerja AJI Jakarta Taufiqurrohman, Jumat (26/3/2021), dalam diskusi daring ‘Upah Layak Jurnalis 2021, Cek!!!’
Berdasarkan data AJI Jakarta ada 3 perusahaan media memutus hubungan kerja (PHK) karyawan dengan alasan efisiensi. Lalu ada satu perusahaan media memutuskan untuk merumahkan sebagian karyawannya dengan konsekuensi pemotongan gaji hingga 50 persen.
Selain itu, mereka menggelar survei setelah melihat data pos pengaduan ketenagakerjaan AJI Jakarta-LBH Pers bahwa ada 150 pengaduan ketenagakerjaan pada periode Maret-Desember 2020.
Dalam survei tersebut, sebanyak 93,8 % responden mengaku belum mendapatkan upah layak. Kemudian 28,6 persen responden tidak menerima libur 2 hari dalam sepekan meski sudah bekerja lebih dari 8 jam setiap hari. Sekitar 10 responden mengaku gaji di bawah upah minimum provinsi Jakarta 2021 yakni Rp 4.416.186. Sekitar 47 responden belum berstatus karyawan tetap, 86 responden mengaku perusahaan tidak memiliki serikat pekerja.
Selain itu, survei juga menemukan 13,40 persen responden mengaku tidak mendapat jaminan kesehatan dari perusahaannya. Kemudian sekitar 67 responden yang bekerja lembur. 64 dari 67 responden mengaku tak mendapat upah lembur. Sekitar 13 responden tidak bekerja dari rumah (7 responden tak mendapat perlengkapan protokol kesehatan saat bekerja di lapangan). Lalu, sekitar 35 dari 50 responden perempuan mengaku nihil cuti haid dan/atau tidak tahu ada cuti haid di perusahaannya.
Menanggapi survei upah jurnalis 2021 yang dilakukan AJI Jakarta, Ketua Komisi Hukum dan Perundang-Undangan Dewan Pers Agung Dharmajaya menaruh atensi disparitas antara upah ideal AJI dengan UMP DKI Jakarta. Menurut Agung, ketidaklayakan upah mempengaruhi sikap korupsi wartawan padahal upah layak diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
"Orang tidak mendapatkan upah layak, siapapun, sementara tanggungannya banyak, maka kecenderungan untuk berbuat korupsi itu ada,” ujar Agung.
Situasi tersebut mengakibatkan banyaknya pengaduan etik kepada Dewan Pers karena kualitas pemberitaan rendah. Padahal, Dewan Pers telah mengeluarkan aturan terkait Standar Perusahaan Pers.
Tak hanya kualitas pemberitaan, penyelewengan kerja jurnalistik karena persoalan kesejahteraan di perusahaan juga berdampak kepada jurnalis menjadi tidak profesional. “Ada jurnalis yang menerima ‘amplop’ dari narasumber. Salah satu imbasnya, citra wartawan,” kata Agung.
Rupa ini yang menyebabkan generalisasi ‘wartawan buruk’ di mata publik, padahal tidak semua wartawan menerima pemberian lembaga atau individu tertentu. Masih ada jurnalis yang independen dan profesional, kata dia. Berkelindan dengan pagebluk Covid-19, perusahaan media semestinya dapat transparan kepada para pegawainya.
Survei dilakukan dengan cara daring dengan mengisi kuesioner. Setidaknya 100 orang lebih jurnalis terlibat dalam pengisian kuesioner ini. Kuesioner dilakukan Januari-Februari 2021 dengan 97 responden tervalidasi (51 persen responden perempuan, 47,42 persen responden laki-laki dan 1 persen responden tidak menyebutkan jenis kelamin).
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Abdul Aziz
