Sudrajat, Jejak & Kontroversi Cagub Jawa Barat dari Gerindra

Sudrajat, Jejak & Kontroversi Cagub Jawa Barat dari Gerindra
Mayjen Sudrajat. FOTO/Istimewa
Reporter: Mufti Sholih
08 Desember, 2017 dibaca normal 2:30 menit
Selain berkonflik dengan atasannya di TNI, Sudrajat juga diketahui berselisih pendapat dengan Presiden Gus Dur.
tirto.id - Partai Gerindra menunjuk Mayjen (Purn) Sudrajat sebagai calon gubernur dalam pemilihan kepada daerah (Pilkada) Jawa Barat 2018. Penujukkan Sudrajat membuat peta politik di Pilkada Jabar kembali bergeliat.

Pria kelahiran Sumedang, 4 Februari 1949 ini merupakan lulusan Akademi Militer pada 1971, ia seangkatan dengan Kiki Syahnarki dan Zacky Anwar Makarim. Sudrajat tak banyak dikenal, tapi semasa masih aktif ia punya banyak kontroversi. Ia pernah menjabat Kapuspen TNI pada 1999 kemudian dicopot Presiden Abdurrahman Wahid dan digantikan Marsekal Muda Graito Usodo.

Semasa menjabat Kapuspen, Sudrajat dikenal sebagai salah satu perwira yang menentang ide Pangdam Wirabuana Mayjen Agus Wirahadikusumah tentang pengurangan jumlah Komando Daerah Militer (Kodam) di Indonesia. Sudrajat menyebut usulan Agus dan otokritik lain merupakan bentuk pelanggaran kode etik. Ia juga diduga berseberangan dengan Panglima TNI kala itu Laksamana TNI Widodo AS yang merupakan Panglima TNI pertama yang bukan berasal dari Angkatan Darat. 

Selain berkonflik dengan atasannya di TNI, Sudrajat juga diketahui berselisih pendapat dengan Presiden Gus Dur pasca-pencopotan dirinya sebagai Kapuspen TNI. Perkara ini ditenggarai soal pendapat Gus Dur yang menyitir UUD 1945 yang menyebut Presiden adalah penguasa tertinggi AD, AL, AU dan Kepolisian. Pernyataan Gus Dur ditepis Sudrajat, ia mengatakan pasal di UUD itu tidak serta merta diartikan Presiden adalah panglima tertinggi angkatan bersenjata. 


Agus Wirahadikusuma, dikutip dari buku Gus Dur, Militer dan Politik, karya Malik Haramain (LKiS, 2004; hal 238), mengomentari pernyataan Sudrajat: "[...] Dia tidak memahami rambu-rambu profesionalitas tentara. Dalam tataran demokratis, tentara itu tidak bisa mengkritik dan menyalahkan Presidennya. Dan, dia hanya Kapuspen, kalau perlu diserahkan saja pada panglima melalui jalur semestinya, jangan lewat publik."

Selepas dicopot Gus Dur, Sudrajat menjabat sebagai Staf Ahli Panglima TNI bidang Ekonomi. Kemudian dia diangkat menjadi Direktur Jenderal Strategi Pertahanan di Kementerian Pertahanan pada 2003, dan pensiun pada 2005.

Pensiun dari Kemenhan, Sudrajat kemudian menjadi Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Rakyat China. Pada 2006, Sudrajat dipersoalkan Ali Mochtar Ngabalin dan 11 anggota DPR lantaran Sudrajat cuek dan lebih memilih menemani Menteri BUMN Sugiharto saat melawat ke negeri tirai bambu.

Di masa menjabat Dubes, Kedubes China disidik Kejaksaan Agung atas dugaan korupsi pungutan biaya kawat kepada pemohon visa, paspor, serta Surat Perjalanan Laksana Paspor di KBRI Beijing pada 2000 hingga 2004. Kala itu, Sudrajat mempersilakan Kejagung mengusut tuntas kasus tersebut yang akhirnya menyeret Kuntara selaku mantan Dubes RI sebagai pesakitan di kasus tersebut. 

Sudrajat akhirnya pensiun pada 27 November 2009, selepas bertugas 3 tahun 11 bulan di Tiongkok. Selepas menjadi Dubes, Sudrajat tak banyak muncul dalam pemberitaan. Sepak terjangnya Sudrajat di dunia politik tak terlalu kentara.
Ia kemudian kembali muncul saat menjadi deklarator organisasi masyarakat Nasional Demokrat, yang diinisiasi Surya Paloh pada 2010. Sudrajat kemudian mengemban tugas sebagai Ketua DPW Ormas NasDem Jawa Barat sebelum akhirnya memutuskan mundur setelah ada Partai Nasdem.

"Ormas Nasdem terganggu dengan Partai Nasdem. Saya tidak bisa melanjutkan kepemimpinan saya karena ada pendaftaran Partai Nasdem. Saya memimpin Nasdem dengan harapan agar semua orang bisa masuk karena awalnya memang untuk ormas," kata Sudrajat, Jumat 8 Juli 2011.

Selepas mundur dari NasDem, Sudrajat tak banyak diketahui publik. Namanya kemudian muncul pada 2014 lantaran disebut Indonesia Tanpa Militer (ITM) sebagai salah satu jenderal yang mendukung Prabowo Subianto dalam Pilpres.

Sudrajat kemudian kembali "tenggelam" dari pemberitaan media. Baru setelah Susi Pudjiastuti diangkat menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan, Sudrajat kembali muncul. Ia dipercaya Susi sebagai Chief Executive Officer Susi Air, maskapai milik Susi.

“Saya mau titipkan Susi Air kepada manajemen baru yakni Mayjen (Purn) Sudrajat. Beliau akan jadi CEO Susi Air yang baru,” kata Susi, Minggu 26 Oktober 2014.


Tiga tahun tak banyak muncul di media, Sudrajat muncul kembali pada Kamis malam, 7 Desember 2017. Kali ini, namanya digadang menjadi calon gubernur dalam Pilkada Jabar 2017. Pria asal Sumedang itu tiba-tiba menyambangi kediaman Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor.

Sudrajat tak datang sendiri, ia ditemani Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Barat, Mulyadi. Kepada Tirto, Mulyadi menyatakan bahwa Prabowo memanggilnya dan Moekhlas untuk memastikan calon gubernur yang akan diusung Gerindra dalam Pilgub Jabar 2018

“Pak Prabowo menunjuk Mayjend [purn] Sudrajat sebagai cagub. Orangnya (Sudrajat) ada di sini,” kata Mulyadi kepada Tirto.

Deklarasi resmi pencalonan Sudrajat akan diumumkan Prabowo pada Sabtu 9 Desember 2017. Masuknya nama Sudrajat bakal meramaikan Pilkada Jabar mendatang. Saat ini, baru Ridwan Kamil yang sudah resmi menyatakan diri sebagai calon pemimpin Tatar Priangan.

Baca juga artikel terkait PILGUB JABAR 2018 atau tulisan menarik lainnya Mufti Sholih
(tirto.id - tii/zen)

Keyword