Sudharmono, Ketua Golkar yang Membuka Pintu bagi Politikus Sipil

tirto.id - Di Hari Kesaktian Pancasila 1983, Ali Moertopo menyatakan kepada media bahwa dia mencalonkan Mayor Jenderal Sudharmono menjadi Ketua Umum Golongan Karya (Golkar). Salah seorang ketua, Mayor Jenderal Soegih Arto, memberi dukungan. Pers pun lalu meminta Sudharmono, yang kala itu menjabat Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) dan anggota Dewan Pembina Golkar, memberi tanggapannya.

“Itu terserah Munas. Kalau munas memilih saya, insya allah saya bersedia,” kata Sudharmono dalam buku Sudharmono SH: Pengalaman Dalam Masa Pengabdian (1997: 319).

Ketika bertemu Ketua Umum Golkar yang masih menjabat, Mayor Jenderal Amir Moertono, Sudharmono mendengar dari Amir, “kalau Pak Dhar yang menggantikan saya, saya ikhlas.”

Sudharmono bukan jenderal tempur. Meski merasakan pertempuran melawan tentara Belanda di masa Revolusi, Sudharmono tidak punya cap sebagai perwira tempur yang berjaya dalam banyak operasi militer. Jasanya di ABRI tentu saja terkait dengan penegakan hukum di tubuh militer. Dia pernah menjadi Jaksa Tentara dan cukup lama bertindak sebagai perwira yang pekerjaannya berkutat dengan hukum militer.

Setelah 1965, Sudharmono tidak hanya mengurusi hukum militer. Sejak 1970 dia dipercaya menjadi Sekretaris Negara yang mengurusi administrasi kenegaraan. Ketika Amir Moertono hendak lengser sebagai Ketua Golkar, Sudharmono pun harus jadi orang penting pula di organisasi itu.

Golkar bukan barang baru bagi Mayor Jenderal Sudharmono. Sudharmono paham betul sejarah Golkar. “Saya menandatangani deklarasi berdirinya Golkar pada 20 Oktober 1964, mewakili organisasi Persahi,” tuturnya (hlm. 320). Sebagai sarjana hukum, Sudharmono memang aktif di Persatuan Sarjana Hukum Indonesia (Persahi), dengan bidang tentu saja hukum militer.

Munas 1983 pun akhirnya memilih Sudharmono sebagai Ketua Umum Golkar.

Memberi Jalan bagi Politikus Sipil

Atas petunjuk daripada Soeharto, dan hasil Munas tentunya, orang sipil bernama Sarwono Kusumaatmadja dijadikan Sekretaris Jenderal Golkar. Sarwono menjadi wakil pemuda di pucuk pimpinan Golkar.

Bukan hanya Sarwono yang muda di dalam kepemimpinan Golkar. Menurut Sarwono dalam memoar Menapak Koridor Tengah (2018: 186), “Di Sekretariat Jenderal, Akbar Tanjung, Oka Mahendra, Soedarmadji, dan David Napitupulu menjadi Wakil Sekretaris Jenderal.” David Napitupulu dan Akbar Tanjung adalah tokoh KNPI.

Pada 25 Oktober 1983, 45 pengurus DPP Golkar—termasuk Sudharmono sebagai Ketua Umum—dilantik Ketua Presidium Harian Dewan Pembina Golkar, Maraden Panggabean. Sudharmono dalam autobiografinya (hlm. 324) mengaku dia bekerja secara kolektif.

Kepala bidang (korbid) dia beri jabatan rangkap sebagai koordinator wilayah. Soekardi, Korbid Ekonomi, diserahi wilayah Jawa Timur, Yogyakarta, dan Bali; Soegandhi, Korbid Politik, membawahi daerah Sumatra bagian selatan; A.E. Manihuruk, Korbid Kerohanian, membawahi Kalimantan; Gatot Suwagio, Korbid Hankam, membawahi seluruh Sulawesi kecuali Sulawesi Tenggara; Nyonya Murpratomo, Korbid Kesejahteraan, membawahi Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah; Oetojo Oesman, Korbid Hukum, membawahi Sulawesi Tenggara, Maluku, dan Irian Jaya (Papua); dan Imam Sudarwo, Korbid Sosial Budaya, membawahi Nusa Tenggara Barat dan Timur ditambah Timor Timur.

Ke-45 pengurus pusat Golkar tentu berusaha berhubungan baik dengan banyak ormas lain. Hubungan yang baik antara Golkar dengan ormas-ormas tentu bisa membuat Golkar makin kuat, apalagi menjelang Pemilu. Sudharmono mengaku hubungan Golkar dengan ormas-ormas “cukup hangat dan bergairah.”

Bagi Sarwono, Sudharmono adalah sosok militer yang, meski wajib rapi dalam berbusana, tidak kaku dalam berhubungan dengan bawahannya. Banyak orang bisa keluar masuk ruang kerjanya. Dia bahkan mau menghampiri bawahan yang dia butuhkan ke mejanya.

Di masa sebelum Sarwono, posisi Sekretaris Jenderal Golkar biasanya dipegang seorang perwira tinggi. Orang-orang sipil makin diberi kesempatan berkembang di masa Sudharmono dan era sesudahnya.

Merapikan Organisasi

Di masa Sudharmono jadi ketua umum, disusun program pendaftaran anggota secara jelas dan sistematis. “Bertepatan dengan 1 Januari 1984, dimulailah pendaftaran. Pak Harto dan Bu Tien Soeharto mendaftarkan diri sebagai anggota Golkar nomor 1 dan 2 di Jakarta Pusat dengan nomor Pokok Anggota Golkar (NPAG) 0901000001 dan 0901000002,” kata Sudharmono (hlm. 336).

Setiap anggota dapat Kartu Anggota Golkar (KAG). Hingga 1987, Golkar telah mencetak 30 juta kartu anggota dan setidaknya ada 26 juta anggota Golkar. Pengkaderan tentu dilakukan juga oleh Sudharmono. Dalam program Penataran P4 pun Golkar tak ketinggalan.

Sudharmono masih merangkap jabatan Menteri Sekretaris Negara ketika menjadi Ketua Umum Golkar. Tentu saja itu menguras banyak energi. Selain harus menjadi corong pemerintah sebagai menteri, Sudharmono tentu harus terbang ke penjuru Indonesia untuk mengurusi Golkar. Sebagai pekerja keras, Sudharmono faktanya telah membuat Golkar sukses.

Pemilu 1987 adalah Pemilu yang harus dihadapi Golkar di bawah kepengurusan Sudharmono dan 44 pengurus pusat lainnya. Angka sakti 45 itu tampaknya membawa keberuntungan bagi Golkar. Di bawah kepengurusan Sudharmono, terjadi peningkatan dari 64 persen suara menjadi 72 persen pada Pemilu 1987. Sudharmono dan pengurus Golkar lain tergolong gemilang.

“Keberhasilan Sudharmono sebagai ketua umum Golkar mendongkrak perolehan suara Golkar pada pemilu 1987 dan telah menempatkan dirinya sebagai kepercayaan Soeharto,” tulis Akbar Tanjung dalam The Golkar Way: Survival Partai Golkar di Tengah Turbulensi Politik Era Transisi (2007: 52).

Kesuksesan tersebut membuat Sudharmono dinaikkan lagi posisinya sebagai wakil presiden—sesuatu yang tak disukai sebagian golongan di ABRI. Ketika hendak dicalonkan sebagai wakil presiden, berembus tuduhan Sudharmono pernah terlibat PKI. Tapi bos besarnya tetap memercayai lelaki kelahiran Gresik itu.