tirto.id - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengaku sempat bertemu dengan Presiden Direktur Standard & Poor’s (S&P) John Berisford belum lama ini di New York City, Amerika Serikat.
Dalam pertemuan yang berlangsung selama satu jam itu, Luhut dan perwakilan dari Bank Indonesia berdiskusi tentang kemungkinan naiknya predikat layak investasi untuk Indonesia.
Menurut Luhut, angka-angka yang digunakan sebagai indikator untuk mengukur perekonomian Indonesia sudah relatif baik. Oleh karenanya, Luhut optimistis S&P bisa menaikkan rating investasi untuk Indonesia.
“(Dalam pertemuan) Saya hanya menggarisbawahi apa yang sudah secara sukses dibuat Bu Sri Mulyani (Menteri Keuangan), Pak Darmin (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian), dan Gubernur BI (Agus Martowardojo). Enggak ada yang salah kan dengan angka-angkanya? Itu saja,” ucap Luhut di Auditorium PTKI, Jakarta, Jumat (20/10/2017) pagi.
Strategi Luhut dalam meyakinkan S&P adalah dengan memilih untuk menyampaikan penjelasan kepada Berisford terkait kondisi riil masyarakat Indonesia. “Kami tidak membicarakan angka,” ucap Luhut.
Dalam pertemuan itu, Luhut mengklaim bahwa masih ada sekitar 20 persen penduduk miskin di Indonesia. Luhut menilai besaran persentase tersebut berpotensi terkena paham radikalisme.
Oleh karena itu, apabila tidak memberikan predikat layak investasi kepada Indonesia, Luhut menilai S&P turut berkontribusi dalam menyuburkan radikalisme karena 20 persen penduduk miskin tersebut tidak akan membaik taraf hidupnya.
“Sebagai negosiator, kita harus tahu hal penting apa yang bisa digunakan untuk meyakinkan orang,” ucap Luhut.
Adapun dari pertemuan tersebut, Luhut menyampaikan kalau S&P sudah mengindikasikan adanya lampu hijau terkait kenaikan peringkat investasi Indonesia yang saat ini BBB-/A-3.
“Mungkin tahun depan rating kita bisa lebih baik. Menurut saya pribadi, peluang itu ada. Apa itu awal atau akhir tahun, kita lihat saja,” kata Luhut lagi.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan setiap bertemu dengan lembaga pemeringkat manapun, pemerintah selalu mengabarkan perkembangan terbaru perekonomian maupun solusi dari masalah-masalah yang ada.
Meskipun tidak menyebutkan secara gamblang seperti halnya Luhut, Sri Mulyani mengklaim bahwa S&P memberikan respons cukup positif terkait kebijakan ekonomi Indonesia, seperti fiskal APBN 2017 maupun proyeksi perekonomian Indonesia di 2018.
“Namun untuk masalah upgrade (peringkat), terserah nanti mereka yang menyampaikan,” ujar Sri Mulyani.
Penulis: Damianus Andreas
Editor: Alexander Haryanto