Dampak Pandemi Corona

Sri Mulyani: Kontraksi Ekonomi Daerah Sejalan dengan Kasus COVID-19

Kontraksi ekonomi yang dialami berbagai daerah ternyata sejalan dengan tingginya kasus COVID-19 yang dialami wilayah itu, kata Sri Mulyani.

Reporter: Vincent Fabian Thomas

Terbit 10 Aug 2020 10:03 WIB,

Waktu baca ±2 menit

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengikuti rapat kerja bersama Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2020). ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/hp.

tirto.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan kontraksi ekonomi yang dialami berbagai daerah ternyata sejalan dengan tingginya kasus COVID-19 yang dialami wilayah itu. Semakin tinggi kasus COVID-19, maka semakin parah dan dalam juga kontraksi yang dihadapi.

Ia menyatakan hal ini dialami oleh tiap daerah yang angka kasus COVID-19 menyentuh 1.000-an. Sebagian besar kontraksi ini ikut menyeret pertumbuhan ekonomi nasional menjadi minus 5,32 persen di Q2 2020.

“Provinsi dengan kasus COVID-19 tertinggi cenderung menunjukkan pertumbuhan ekonominya juga merosot secara sangat tajam,” ucap Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual, Senin (10/8/2020).

Sri Mulyani mencontohkan per 7 Agustus 2020, Bali menjadi provinsi dengan kontraksi paling dalam pada kuartal II atau Q2 2020 lalu. Pada Q2 2020, Bali yang memiliki sumbangan (share) Produk Domestik Bruto (PDB) terkontraksi 11 persen. Di saat yang sama Bali memiliki 3.682 kasus dan rata-rata kasus baru 39 per hari.

Kontraksi terbesar kedua adalah DKI Jakarta yang memiliki 24.601 kasus atau 20,3 persen kasus COVID-19 RI. Pada Q2 2020 kemarin kontraksinya mencapai minus 8,4 persen. Dampak pada ekonomi nasional sangat terasa karena Jakarta menyumbang 18 persen PDB nasional.

“Jakarta episentrum mengalami GDP Q2 2020 kontraksi minus 8,4 persen. Karena kontribusi Jakarta sekitar 18 persen nasional maka pengaruhnya terhadap perekonomian nasional jadi sangat signifikan,” ucap Sri Mulyani.

Selanjutnya kontraksi tinggi juga dialami Jawa Barat yang menyumbang 5,9 persen kasus COVID-19 RI dengan total 7.147 kasus. Ekonomi Jabar terkontraksi 6 persen padahal share-nya cukup besar yaitu 13,4 persen PDB nasional.

Jawa Tengah juga sama. Dengan 10.383 kasus atau setara 8,6 persen nasional, ekonominya terkontraksi 6 persen padahal memiliki share 8,6 persen PDB.

Lalu ada juga Jawa Timur dengan 24.493 kasus atau setara 20,2 persen kasus nasional mengalami kontraksi 5,9 persen. Jawa Timur adalah penyumbang PDB terbesar setelah Jakarta dengan porsi 14,9 persen PDB.

Sisanya pola serupa dialami sederet daerah lain. Sumatera Utara (kontribusi 5,1 persen PDB) dengan 4.693 kasus atau 3,9 persen nasional terkontraksi 2,4 persen. Kalimantan Selatan (kontribusi 1,1 persen PDB) terkontraksi 2,6 persen lantaran memiliki 6.535 kasus atau setara 5,4 persen nasional. Sulawesi Selatan (3,2 persen PDB) terkontraksi 3,9 persen dalam keadaan memiliki 10.257 kasus atau 8,5 persen nasional.