tirto.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan anggaran vaksin COVID-19 gratis bagi seluruh rakyat Indonesia bakal menggunakan anggaran yang sudah ada di tiap kementerian/lembaga (K/L). Ia bilang Kemenkeu bakal mengkaji anggaran K/L mana saja yang bisa dialihkan penggunaannya untuk keperluan vaksin gratis di 2021.
“Kami melihat track record tahun ini berapa bisa eksekusi. Tahun depan kami lihat Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) mereka dan lihat mana yang kami anggap merupakan prioritas dan mana yang bisa dialihkan untuk vaksin,” ucap Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual APBN KITA, Senin (21/12/2020).
Sri Mulyani mengatakan saat ini anggaran 2021 masih memiliki ruang yang dapat diprioritaskan khusus bagi penanganan COVID-19. Kemenkeu katanya akan menilik anggaran K/L mana saja berdasar hasil evaluasi pelaksanaan anggaran 2020.
Meski bisa dialihkan, Sri Mulyani juga menyatakan dirinya perlu berhati-hati karena ia khawatir dampaknya bakal membikin sumbangsih belanja pemerintah pada pertumbuhan ekonomi terganggu. Pasalnya sampai 2021 nanti, ia meyakini peran belanja pemerintah masih bakal dominan dalam menyokong pertumbuhan ekonomi sembari menunggu pandemi berakhir.
“Kami tidak ingin K/L mengalami distrupsi gangguan belanja karena akan mempengaruhi momentum pemulihan ekonomi,” ucap Sri Mulyani.
Di luar itu, Sri Mulyani memastikan kalau sumber pendanaan vaksin gratis masih bisa tersedia alternatifnya yakni sisa anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional 2020. Pada PEN 2021, cadangan anggaran vaksin memang tak seberapa yaitu hanya Rp18 triliun. Namun dari sisa anggaran kesehatan PEN di 2020 masih ada tambahan Rp36,4 triliun lagi yang sudah dicadangkan untuk 2021.
Terlepas anggaran yang sudah dicadangkan, Sri Mulyani mengaku masih belum bisa membeberkan jumlah kebutuhan anggaran persisnya. Sebabnya Kemenkes belum menyelesaikan perhitungan mengenai kebutuhan dosis vaksin yang harus disiapkan untuk merealisasikan rencana dan janji Presiden Joko Widodo.
Beberapa perhitungan nanti bakal memperhitungkan, standar herd immunity yang digunakan apakah 60 atau 70 persen penduduk, efektivitas vaksin , wastage atau jumlah vaksin yang berpotensi terbuang dalam distribusinya.
“Kalau semua dihitung, nanti dihitung berapa jumlah nakes dan prioritas seperti apa. Setelah itu kami baru bisa mendapat hitungan berapa dana yang dibutuhkan,” ucap Sri Mulyani.
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Abdul Aziz
