tirto.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengkritik kinerja pengelolaan anggaran di daerah karena belum berhasil secara optimal menekan angka kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
Padahal, menurut dia, jumlah dana transfer daerah, termasuk dana desa, yang dialokasikan pemerintah pusat, terus meningkat dalam lima tahun terakhir. Sri mencatat lonjakan total dana transfer ke daerah selama lima tahun belakangan dari Rp480 triliun dan tahun ini menjadi Rp764,9 triliun. Dana Rp4,9 triliun diantaranya merupakan dana desa yang dikucurkan pada 2017.
“Kita semua baik di pusat dan daerah, kemampuan kita untuk memerangi kemiskinan dan kesenjangan bukan hanya karena ada uangnya atau tidak. Malahan uang kita sekarang semakin banyak,” ujar Sri di Kementerian Keuangan, pada Kamis (2/3/2017).
Sri menjelaskan alokasi dana transfer daerah dan dana desa pada dasarnya bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan kesenjangan. Dengan dana itu, sudah menjadi kewajiban untuk pemerintah daerah membangun infrastruktur dasar yang mampu memberikan fasilitas dasar kepada masyarakat.
“Jadi persoalannya adalah kemampuan kita mengelola sumber daya untuk memerangi kemiskinan. Kita sudah punya uangnya. Ketika ada masalah dan enggak bisa menyelesaikannya, itu berarti kualitas kita yang tidak baik,” kata Sri.
Dia berpendapat pembangunan kualitas sumber daya manusia perlu menjadi perhatian semua pemda dalam mengelola anggarannya. Hal ini agar Indonesia bisa segera lepas dari masalah krisis manajemen, kepemimpinan dan daya saing.
“Saya mohon bersama kita tanggung jawab kepada masyarakat. Memang kelihatannya belanja itu gampang, tapi ternyata tidak gampang. Belanja ngawur yang gampang. Untuk belanja yang benar-benar baik memerlukan kemampuan perencanaan yang baik, tata kelola bidding process yang baik, serta monitoring dan evaluasi,” Sri menambahkan.
Alokasi anggaran untuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada 2017, yang mencapai Rp764,9 triliun, memang naik signifikan dibanding 2016 yang hanya Rp710,9 triliun.
Akan tetapi, berdasarkan laporan riset terbaru Oxfam dan International NGO Forum on Indonesia Development (INFID), saat ini ada ketimpangan parah di Indonesia. Laporan itu menyebutkan bahwa harta empat orang terkaya di Indonesia setara dengan kekayaan milik 100 juta orang termiskin.
Laporan itu, merekomendasikan agar pemerintah menaikkan pajak orang-orang kaya dan memanfaatkannya untuk pemerataan pembangunan di semua wilayah.
Rabu kemarin, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto membenarkan saat ini masalah utama kualitas pembangunan Indonesia ialah masih tingginya indeks kesenjangan.
Penulis: Damianus Andreas
Editor: Addi M Idhom
