tirto.id -
Menurut Direktur Komunikasi Politik TKN Usman Kansong, pernyataan Mendagri Tjahjo Kumolo sudah jelas.
Usman setuju dengan pendapat Tjahjo bahwa memang ada kesalahan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam merinci data DPT.
Namun karena jumlahnya tidak banyak, Usman berharap masyarakat tidak perlu khawatir.
"Memang kesalahan ada di KPU, tapi kan sudah dikoreksi semua. Sudah dibereskan. Saya kira nanti saat pilpres tak ada WNA memilih. [...] Tidak usah dipolitisasi lagi. Jumlahnya juga tidak terlalu besar," kata Usman kepada Tirto, Rabu (6/3/2019).
Usman menuturkan, jika koreksi sudah dilakukan, masalah ini tak perlu dijadikan dugaan macam-macam untuk mendelegitimasi KPU atau menuding penyelenggara pemilu itu berpihak kepada salah satu kubu peserta Pilpres 2019.
Apalagi, menurut Usman, kesalahan ini merugikan siapapun.
"Kita juga berpolitik dengan akal sehat. Kalau ada kesalahan, diperbaiki, ya tak usah dipermasalahkan. Sudah dong. Kita semua kan sama-sama merugi," ucapnya lagi.
Sebanyak 103 warga negara asing (WNA) terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilu 2019 ini.
Jumlah ini merupakan hasil penelusuran yang dilakukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri dari 1680 WNA yang memiliki e-KTP.
Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrullah mengatakan dari 103 WNA yang terdaftar di DPT itu tercatat berasal dari 29 negara.
WNA asal Jepang menjadi yang terbanyak jumlah warganya yang tercatat dalam DPT, yakni sebanyak 18 orang.
"WNA Jepang, Belanda Amerika dan Malaysia masuk empat besar," kata Zudan dalam keterangannya, Rabu (6/3/2019).
e-KTP yang masuk ke DPT tersebar di sejumlah wilayah di Indonesia dengan tiga wilayah terbanyak yakni Bali, Jawa Timur dan Jawa Barat.
Penulis: Felix Nathaniel
Editor: Nur Hidayah Perwitasari
