tirto.id - Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Bestari Barus menilai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah kehilangan akal dalam mengatasi permasalahan sungai yang kotor di ibukota.
Menurut Bestari, pemerintah provinsi semestinya bisa mengupayakan cara semaksimal mungkin guna memecahkan permasalahan limbah di hilir.
“Padahal APBD [Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah] yang sedemikian besar itu bisa mendatangkan para ahli. Bayar mahal juga enggak apa-apa. Ini kan tanda ketidakmampuan aparatur,” kata Bestari di Jakarta pada Jumat (4/1/2019).
Lebih lanjut, Bestari menyebutkan bahwa untuk mengatasi masalah kebersihan kali perlu adanya sinergi dari sejumlah pihak. Di antaranya seperti lurah, camat, wali kota, hingga kepala dinas terkait.
Apabila sinergi berjalan dengan baik, Bestari mengatakan pengawasan di tingkat hulunya pun dapat diperbaiki. Ia berpendapat bahwa selama ini limbah dari industri masih dibuang begitu saja ke sungai lantaran pengawasannya yang tidak ketat.
Masuknya limbah industri dalam jumlah banyak itulah, kata Bestari, yang kemudian disebutkan menjadi faktor munculnya pencemaran sungai.
“Kalau limbah yang bikin berbusa begitu pasti kan industri besar, masa tidak terpantau? Ada pengabaian yang dilakukan di hulunya. Itu sudah beberapa kali kami sampaikan di rapat-rapat kepada Dinas Lingkungan Hidup [DKI Jakarta],” ujar Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta itu.
Oleh karena itulah, Bestari menyarankan agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat membentuk tim spesialis sungai. Tim tersebut bakal bertugas untuk mengawasi aliran sungai serta melakukan penanganan terhadap sejumlah sungai yang tercemar di wilayah ibukota.
Pernyataan Bestari itu sekaligus menanggapi Kali Sentiong (Kali Item) di Jakarta Utara yang belum lama ini dipenuhi busa berwarna putih. Seusai melakukan kunjungan langsung ke sana pada Rabu (2/1/2019) lalu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebutkan busa muncul karena limbah deterjen dari pemukiman warga.
Tak hanya dikarenakan deterjen, pencemaran di Kali Sentiong juga disebutkan karena adanya komponen lain berupa bahan organik, seperti bekas cucian dapur dan sisa-sisa makanan. Sebagai langkah penanganannya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri telah berencana untuk mengatur lokasi usaha pencucian mobil dan binatu.
Penulis: Damianus Andreas
Editor: Maya Saputri
