tirto.id - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai wacana pembentukan 2 kementerian baru untuk mengurusi ekspor dan investasi merupakan bentuk keprihatinan Presiden Joko Widodo.
Ketua Penelitian dan Pengembangan Dewan Pimpinan Nasional Apindo, Bob Azam menyebut, keinginan Jokowi untuk menggenjot ekspor dan penanaman modal merupakan hal yang wajar.
Apalagi, dia menambahkan, kontribusi ekspor dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia terus di bawah sumbangan sektor konsumsi dan belanja pemerintah.
“Kami melihat itu sebagai ungkapan keprihatinan presiden untuk benar-benar meningkatkan investasi dan juga ekspor,” kata Bob saat dihubungi reporter Tirto pada Jumat (15/3/2019).
Jokowi memang melempar wacana pembentukan 2 kementerian baru itu saat mengeluhkan kinerja ekspor dan investasi Indonesia yang tertinggal dari sejumlah negara ASEAN. Dia mengungkapkan keluhannya itu di Rapat Koordinasi Nasional Investasi 2019, pada Selasa lalu.
Bob berpendapat keluhan Jokowi soal larinya investasi Cina ke Vietnam dan Thailand perlu menjadi evaluasi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Menurutnya, persoalan mendasar yang menghambat investasi ialah koordinasi pemerintah pusat dan daerah serta antarlembaga yang buruk.
Bob juga menilai BKPM saat ini masih terkendala dalam kewenangan mengambil keputusan, terutama dalam koordinasi dengan pemerintah daerah saat ada kendala di penanaman modal.
Dengan demikian, Menurut Bob, penguatan koordinasi antarlembaga lebih dibutuhkan ketimbang pembentukan dua kementerian khusus.
“Kalau bentuk menteri ekspor dan investasi, tapi [masalah] koordinasi enggak dipecahkan, sulit menyelesaikannya,” ucap Bob.
Soal ekspor rendah, Bob menambahkan, Indonesia memiliki masalah dari segi daya saing industri. Hal itu terlihat dari efisiensi industri Indonesia yang rata-rata hanya berada di angka 50 persen.
“Efisiensi kita itu rendah, bisa 50 persen dari kapasitas. Padahal dengan kapasitas yang ada, kita bisa hasilkan dua kali lipat lebih banyak dengan cost yang sama,” ujar Bob.
Masalah efisiensi itu, kata Bob, dipicu oleh upah tenaga kerja yang tinggi, biaya logistik mahal, hingga kualitas sumber daya manusia rendah.
Dia menegaskan, jika pemerintah dapat membantu industri menyelesaikan masalah-masalah itu maka ekspor Indonesia terdongkrak seiring bertambahnya daya saing industri lokal.
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Addi M Idhom
