CORE Nilai Jokowi Wacanakan Kementerian Ekspor untuk Sindir Bawahan

tirto.id - Presiden Joko Widodo mewacanakan pembentukan kementerian bidang ekspor dan investasi ketika berbicara dalam Rapat Koordinasi Nasional Investasi 2019, pada 12 Maret lalu.

Jokowi mewacanakan pembentukan kementerian baru itu setelah menumpahkan kekesalannya karena capaian ekspor dan investasi Indonesia masih lebih rendah dari Malaysia, Thailand, dan Vietnam.

Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE), Piter Abdullah menilai Jokowi tidak serius akan membentuk kementerian baru.

Dia menganggap Jokowi mewacanakan hal itu sebagai sindiran untuk menteri-menteri bawahannya yang belum menunjukkan kinerja moncer dalam mengerek ekspor dan investasi di Indonesia. .

Piter berpendapat selama ini kementerian-kementerian yang bertugas meningkatkan angka ekspor dan investasi belum terlihat membuat terobosan yang efektif untuk menyelesaikan masalah.

“Jadi saya melihatnya itu tidak serius. Itu sarkasme untuk yang tidak becus menyelesaikan persoalan ekspor dan investasi di Indonesia,” kata Piter saat dihubungi reporter Tirto pada Jumat (15/3/2019).

Piter mengatakan dalam mengelola sebuah negara, sebuah keputusan tidak dapat serta-merta dilakukan secara mendadak. Apalagi, bila keputusan itu terkait dengan pembentukan kementerian baru.

Menurut dia, kalau pun akan direalisasikan, pembentukan kementerian baru tidak akan mudah karena perlu perencanaan panjang dan matang.

“Saya lihat rencana presiden membuat kementerian baru sebagai sebuah sindiran bukan rencana yang serius dan matang,” ucap Piter.

Sementara persoalan ekspor dan investasi yang rendah, kata dia, sebenarnya dapat diatasi dengan cara lain.

Piter menncontohkan pemerintah seharusnya sejak lama sudah mendorong hilirisasi dan pengembangan industri manufaktur agar ekspor tidak didominasi komoditas mentah, tetapi barang bernilai tinggi.

Untuk mengerek investasi, Piter menambahkan, kuncinya adalah memberikan kepastian bagi pemodal, terutama yang berkaitan dengan pembebasan lahan, upah, hingga koordinasi pusat dan daerah.