Menuju konten utama

Soal Kelompok Bersenjata Teroris, Gubernur Papua: Ini Perlu Dikaji

Gubernur Papua Lukas Enembe merespons pernyataan Menkopolhukam Mahfud MD yang membenarkan pernyataan kelompok bersenjata adalah teroris.

Soal Kelompok Bersenjata Teroris, Gubernur Papua: Ini Perlu Dikaji
Gubernur Papua Lukas Enembe (kiri) di Jakarta, Rabu (4/10/2017). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A.

tirto.id - Gubernur Papua Lukas Enembe merespons pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang menyetujui penyebutan teroris bagi kelompok bersenjata di Papua.

"Terorisme adalah konsep yang selalu diperdebatkan dalam ruang lingkup hukum dan politik. Penetapan kelompok bersenjata sebagai kelompok teroris perlu ditinjau saksama dan memastikan objektivitas negara dalam pemberian status tersebut," kata Lukas, Kamis (28/4/2021).

Menko Polhukam Mahfud MD melabeli kelompok bersenjata di Papua sebagai teroris berdasarkan ketentuan UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Enembe berpendapat pihaknya sepakat bahwa segala tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mengaku sebagai bagian dari kelompok bersenjata, adalah perbuatan yang meresahkan, melanggar hukum, serta mencederai prinsip HAM.

Dia meminta agar pemerintah pusat dan DPR mengkaji ulang penetapan tersebut karena keputusan itu harus bersifat komprehensif, dengan memperhatikan dampak sosial, ekonomi, dan hukum terhadap warga Papua secara umum.

Selanjutnya, Pemprov Papua juga mengingatkan agar aparat TNI dan Polri memetakan dahulu kekuatan kelompok bersenjata, persebaran wilayah, ciri-ciri kelompok, serta jumlahnya.

"Hal ini sangat dibutuhkan, sebab Pemprov Papua tidak menginginkan adanya peristiwa salah tembak dan salah tangkap yang menyasar penduduk sipil," terang Enembe.

Pihaknya juga berpendapat labelisasi itu akan berdampak kepada psikososial warga Papua di perantauan, yang berimbas kepada stigmatisasi baru.

Pemerintah Indonesia pun sebaiknya berkonsultasi terlebih dahulu kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa ihwal pelabelan terhadap kelompok bersenjata. Terakhir, Enembe menegaskan bahwa rakyat Papua akan tetap dan selalu setia kepada NKRI.

"Sehingga kami menginginkan pendekatan keamanan di Papua dilakukan lebih humanis, mengedepankan pertukaran kata dan gagasan, bukan pertukaran peluru," kata dia.

Baca juga artikel terkait KELOMPOK BERSENJATA DI PAPUA atau tulisan lainnya dari Adi Briantika

tirto.id - Politik
Reporter: Adi Briantika
Penulis: Adi Briantika
Editor: Maya Saputri