tirto.id - Partai Demokrat meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak mengintervensi nama bakal calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres) yang akan maju dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan ihwal capres dan cawapres pada periode berikutnya bukan kewenangan pemerintahan yang sedang berjalan sekarang.
"Tidak perlulah presiden atau menteri pembantu presiden di kabinet titip-menitip nama capres atau cawapres. Karena bukan ranahnya pemerintah memikirkan siapa capres dan cawapres selanjutnya," kata Herzaky dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (11/5/2023).
Ia mengatakan pemerintahan yang sekarang hanya bertugas menjalankan kebijakan dan program yang bermanfaat untuk rakyat. Herzaky menyinggung ketika masa jabatan Jokowi masih 1,5 tahun, banyak janji kampanye yang belum dilaksanakan.
Selain itu, klaim dia, banyak rakyat yang tenggelam dalam kemiskinan, karena sulit mendapatkan pekerjaan dan tingginya biaya hidup akibat harga sembako terus melonjak.
"Pemerintah fokus saja dengan kerja-kerja utamanya mengurus rakyat yang sedang kesusahan," ucap Herzaky.
Herzaky juga meminta agar pemerintahan yang sekarang memastikan pileg dan pilpres 2024 berjalan dengan demokratis, jujur, adil, tanpa intervensi, tanpa intimidasi, dan tanpa kecurangan.
"Bukan malah sejak awal mau geser-geser pemilu, perpanjang masa jabatanlah, dan sekarang sibuk mau atur-atur siapa calon pemimpin selanjutnya," tutur Herzaky.
Jokowi Diminta tidak Cawe-cawe
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera sebelumnya meminta Jokowi untuk tidak cawe-cawe soal pilihan capres dan cawapres di Pilpres 2024. Menurutnya, apabila capres hanya diikuti dua pasang calon, artinya negara ikut campur soal Pilpres dan capres.
Dirinya menyindir apabila presiden ingin membahas capres agar tidak hanya berkutat pada Ganjar Pranowo saja namun juga capres lainnya. Termasuk capres yang diusung oleh partai dari koalisi luar pemerintahan.
Mardani menyebut sikap Jokowi yang ikut campur soal capres tak melanggar hukum, namun melanggar etika politik. Karena jabatannya sebagai presiden yang tak boleh memihak pada kandidat capres manapun.
Sementara itu, Wakil Presiden RI ke-10 dan 12, Jusuf Kalla menyarankan Presiden Jokowi agar tidak terlalu terlibat dalam politik menjelang Pilpres 2024.
Hal itu disampaikan JK merespons sikap Jokowi yang tak mengundang Ketum Nasdem Surya Paloh ke Istana Negara dalam pertemuan enam partai politik dalam acara silaturahmi pada Selasa (2/5/2023).
Nasdem menjadi satu-satunya parpol pendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf yang tak diundang dalam acara itu.
JK meminta Jokowi mencontohkan Presiden RI ke-4 cum Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menjelang akhir jabatan mereka tak terlalu pusing mengurus politik.
"Menurut saya, presiden itu seharusnya seperti Bu Mega dulu, SBY, begitu akan berakhir. Maka tidak terlalu melibatkan diri dalam suka atau tidak suka, dalam perpolitikan itu. Supaya lebih demokratis, lah," kata JK di kediamannya, Brawijaya, Jaksel, Sabtu (6/5/2023) lalu.
Penulis: Fransiskus Adryanto Pratama
Editor: Reja Hidayat
