tirto.id - Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO) mengatakan, partainya menyerahkan sepenuhnya sosok calon wakil presiden (cawapres) kepada Jokowi untuk memilihnya sendiri.
"Saya terus terang ya, yang namanya Jokowi itu gampang ya, tapi isinya kita enggak tahu. Sulit. Itulah hebatnya presiden ini. Enggak bisa dipengaruhi, suka-sukanya dia lah, dan dia tahu persis yang mana yang baik," kata OSO di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (7/5/2018).
Hal ini disampaikan OSO sebagai tanggapan atas klaim Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Surya Paloh yang menyatakan telah mengetahui nama cawapres pendamping Jokowi di Pilpres 2019.
OSO mengatakan, sampai saat ini tidak ada satupun ketua umum partai pendukung yang mengetahui sosok cawapres mantan Wali Kota Solo tersebut.
"Yang tahu ya Jokowi, kalau Surya Paloh udah tahu itu namanya sudah bocor dong. Belum tentu benar. Semua orang bisa merekayasa itu," katanya.
Salah satu nama yang beredar ke wartawan terkait cawapres Jokowi menurut Surya Paloh adalah Moeldoko. Namun, saat ditanyakan ke OSO, ia enggan menanggapinya dan kembali menegaskan menyerahkan kepada Jokowi.
"Saya berulang-ulang bilang. Saya enggak berani soal presiden ini, serahkan kepada beliau. Siapapun yang beliau pilih, kami cukup," kata OSO.
Jokowi menjadi orang pertama yang telah terbuka mendeklarasikan diri sebagai capres. Ia telah mendapatkan dukungan dari Golkar, PDIP, PPP, Perindo, PSI, Hanura, Nasdem, dan PKPI dan mengantongi lebih dari 50 persen suara atau melebihi ambang batas presiden sebesar 20 persen.
Akan tetapi, sampai saat ini Jokowi belum menentukan sosok cawapres pendampingnya. Meskipun, sejumlah nama telah menyatakan keinginan menjadi cawapresnya, seperti Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar.
Jokowi juga telah membentuk tim internal yang dikomandoi oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Pratikno untuk membahas nama-nama yang potensial jadi cawapres Jokowi.
Adapun pendaftaran capres dan cawapres untuk Pilpres 2019, sesuai jadwal yang telah ditentukan Komisi Pemilihan Umum (KPU), akan dimulai Agustus mendatang.
Penulis: M. Ahsan Ridhoi
Editor: Yandri Daniel Damaledo
