tirto.id - DPR RI akan mengadakan rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI hari ini, Senin (5/10/2020). Salah satu pembahasannya adalah membahas surat masuk Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas tentang RUU Cipta Kerja Omnibus Law, yang rampung dibahas pada Sabtu (3/10/2020) lalu.
Hal tersebut dibenarkan dua orang anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, yaitu Achmad Baidowi dari Fraksi PPP dan Hendrawan Supratikno dari PDIP saat dikonfirmasi wartawan Tirto.
Hendrawan mengaku belum mengetahui bagaimana hasil pembahasan RUU Cipta Kerja Omnibus Law di rapat Bamus.
"Sedang ada rapat bamus. Tunggu hasilnya," kata Hendrawan.
Namun jika tidak ada perubahan signifikan di dalam RUU itu, akan memungkin dilanjutkan ke rapat paripurna hari ini juga. Hendrawan pun membenarkan itu.
"Demikian alurnya," kata Hendrawan.
Pemerintah dan DPR RI tetap ngotot akan mengesahkan RUU Cipta Kerja Omnibus Law yang sudah rampung dibahas pada Sabtu (3/10/2020) lalu, dan rencana akan disahkan pada rapat paripurna pada Kamis (8/10/2020) mendatang.
Padahal, bukan tak banyak suara kritis dan penolakan dari mayoritas gerakan buruh, mahasiswa, pegiat lingkungan, dan masyarakat sipil, mengenai dampak buruk jika aturan saput jagat itu akhirnya disahkan dan berlaku.
Setelah rampungnya pembahasan RUU Cipta Kerja Omnibus Law oleh DPR RI dan Pemerintah, publik langsung merespons keras. Salah satunya ancaman mogok nasional yang dikeluarkan oleh ragam serikat buruh.
Mereka seperti Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) dan Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (KSARBUMUSI).
Fraksi Rakyat Indonesia (FRI)--salah satu aliansi masyarakat sipil yang paling getol sejak ReformasiDikorupsi--bahkan mengeluarkan pernyataan "Mosi Tidak Percaya" kepada Pemerintah dan DPR RI di berbagai media sosial.
Mereka mendesak untuk menghentikan pembahasan dan batalkan RUU Cipta Kerja Omnibus Law. Mereka menganggap Pemerintah dan DPR RI telah melakukan pengkhianatan kepada warga dan konstitusi.
"Sikap keras kepala mengesahkan Omnibus Law Cipta Kerja tepat di saat rakyat dilanda kesusahan besar akibat pandemi Covid-19 dan resesi ekonomi menunjukkan Pemerintah dan DPR telah menjadi antek penjajahan investor jahat dan koruptor," kata mereka.
"Kami mengajak masyarakat untuk semakin menyuarakan dan memperluas Mosi Tidak Percaya ini," tambahnya.
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Abdul Aziz
