Siaga Darurat Longsor Majene: Akses Jalan Nasional Terputus

Kabupaten Majene ditetapkan status siaga darurat, akses jalan nasional trans Majene - Mamuju masih tertutup total akibat longsor.

Reporter: Fatimatuz Zahra

Terbit 30 Oct 2022 04:52 WIB,

Waktu baca ±2 menit

Foto udara perkampungan yang terkena longsor akibat banjir bandang di Desa Sondoang, Kecamatan Kalukku, Mamuju, Sulawesi Barat, Jumat (14/10/2022). ANTARA FOTO/Akbar Tado/tom.

tirto.id -

Bupati Majene A. Achmad Syukri telah menetapkan status siaga darurat, yang berlaku mulai 12 Oktober hingga 31 Desember 2022 melalui Surat Keputusan Bupati Majene No.926/HK/KEP-BUP/X/2022 tentang Status Siaga Darurat Bencana Gelombang Pasang, Abrasi dan Longsor di Kabupaten Majene.

Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari menyebut ada 1.000 warga yang terdampak bencana banjir dan longsor tersebut.

"Berdasarkan data yang dihimpun oleh Pusat Pengendalian Operasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Pusdalops BNPB) dari BPBD Kabupaten Majene hingga Jumat (28/10/2022) pukul 21.40 WIB, jumlah warga yang terdampak mencapai 1.000 jiwa," kata Abdul Muhari dalam keterangan tertulisnya, 30 Oktober 2022.

Abdul Muhari menyebut hingga saat ini, akses jalan nasional trans Majene - Mamuju masih tertutup total akibat longsor yang masih terjadi.

"Balai Jalan Nasional menargetkan pembersihan material longsor sekitar 7 hari dengan menggunakan tiga excavator dan dua loader," katanya.

Saat ini tim gabungan dari BPBD Kabupaten Majene bersama tim gabungan meliputi unsur TNI/Polri, Basarnas, Dinkes, Pemerintah Daerah, dan masyarakat masih terus melakukan pengaturan lalu lintas di titik longsor, yaitu di jalan nasional trans Majene - Mamuju untuk pemenuhan kebutuhan logistik.

"Selain upaya pemenuhan kebutuhan logistik tim gabungan juga menyiagakan ambulans, perahu body, perahu karet untuk layanan kedaruratan," kata Abdul Muhari.

Berdasarkan hasil kajian dari InaRISK, Kabupaten Majene memiliki potensi risiko banjir dan tanah longsor sedang hingga tinggi. Kejadian bencana ini merupakan fenomena berulang apabila tidak ditindaklanjuti.

Untuk itu, BNPB mengimbau kepada pemerintah setempat untuk dapat menyiapkan program jangka menengah dan jangka panjang seperti peniadaan pemukiman di sepanjang aliran sungai dan dataran rendah.