tirto.id - Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) memperingkat kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim selama setahun terakhir.
Terdapat delapan indikator, antara lain menyangkut kurikulum darurat, bantuan pulsa, organisasi penggerak hingga asesmen nasional.
FSGI memberi nilai 50 atau 'merah' untuk Program Organisasi Penggerak (POP). Pasalnya, proses seleksinya dipandang hanya melibatkan satu lembaga dan tidak transparan. Program itu juga memicu polemik dengan Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah hingga Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Buntut dari polemik, Nadiem membatalkan POP tahun ini dan mengalihkan dana untuk bantuan kuota.
"FSGI meminta Program Organisasi Penggerak dievaluasi menyeluruh, jika ternyata berpotensi mubazir dan merugikan keuangan negara, sebaiknya POP dibatalkan [untuk seterusnya]. Alihkan untuk program lain yang jauh lebih bermanfaat," kata Sekjen FSGI Heru Purnomo dalam konferensi pers daring, Minggu (25/8/2020).
Penyelenggaraan pendidikan jarak jauh (PJJ) juga dapat peringkat nilai 55. Sebab banyak masalah yang muncul dalam pembelajaran jarak jauh tidak tertangani dengan baik. Dalam satu kasus, ada siswa bunuh diri diduga imbas dari PJJ.
Parameter lain yang memperoleh nilai baik atau 'hijau' yakni penghapusan ujian nasional, munculnya asesmen nasional sebagai amanat undang-undang, kurikulum darurat pandemi Coronavirus.
FSGI secara keseluruhan dari delapan indikator kebijakan memberi nilai 68 untuk tahun pertama Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
"Nilai di bawah 75 ini bisa dikatakan sebagai tidak tuntas atau kurang sehingga kalau dirata-rata nilai 68 ini kurang atau tidak tuntas. Dalam kebiasaan pendidikan yang mungkin kita kenal pada zaman kita ini nilainya merah menurut kami," ungkap Mansur.
Penulis: Mohammad Bernie
Editor: Zakki Amali
