Catatan Reportase Dari Muktamar NU ke-35 (Bagian 1)

tirto.id - Senin, 31 Agustus 2026, pukul 03.00 dini hari. Udara dingin menyergap lapangan Gedung Serbaguna Hasbullah Said, yang disulap menjadi ruang sidang pleno Muktamar Nahdlatul Ulama ke-35.

Dari apa yang saya lihat malam itu, penjagaan sudah amat longgar. Sebagian besar kursi kosong, barangkali cuma tiga atau empat baris yang masih terisi, itu pun tidak penuh. Beberapa orang menyeduh kopi, sebagian lagi berdiri di akses masuk sambil merokok. Dengan mata yang nyaris tak bisa dipakai membaca, mereka menunggu keputusan dibacakan.

Senin, menjelang pukul 04.00 salawat pengantar azan subuh berkumandang. Penghitungan kandidat calon ketua umum sudah selesai, dengan hasil: KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin 472 suara, KH Zulfa Mustofa 262, KH Abdussalam Shohib atau Gus Salam 261, KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya 258, dan Nusron Wahid 207.

Yang belum ada tinggal keputusannya. Sidang diskors sampai pukul 05.00 WIB.

Pukul 04.21, Gus Kikin diwawancarai wartawan di arena. Ia merespons namanya yang ada di peringkat tertinggi penjaringan calon ketua umum.

“Kita masih nunggu hasilnya," ujar Gus Kikin.

Bagi saya kalimat itu jujur sekali. Sebab memang begitulah aturan baru di muktamar pertama abad kedua Nahdlatul Ulama ini bekerja. Suara terbanyak bukan hasil. Suara terbanyak cuma tiket masuk. Yang menentukan hasil adalah sembilan kiai Ahlul Halli wal Aqdi (Ahwa) yang bermusyawarah di salah satu ruangan di Ndalem Kasepuhan KH Abdul Wahab Chasbullah.

Pukul 06.20 para kiai Ahwa bersidang untuk memilih ketua umum. Tapi yang hadir cuma tujuh. Dua lainnya, Kiai Nurul Huda Djazuli dan Kiai Said Aqil Siroj, diwakili delegasi lewat surat pernyataan yang sudah diteken.

Empat puluh menit kemudian mereka keluar membawa satu nama: Gus Kikin — Pengasuh Pesantren Tebuireng, Ketua PWNU Jawa Timur, cicit Hadratussyaikh Hasyim Asy’ari — ditetapkan menjadi Ketua Umum PBNU masa khidmah 2026–2031.

Lewat pukul tujuh, KH Anwar Iskandar membacakan berita acara itu dalam sidang pleno.

Siang harinya, giliran Presiden Prabowo Subianto datang menutup muktamar. Ini kali pertama dalam sejarah muktamar NU seorang presiden membuka sekaligus menutup acara yang sama. Sesudah itu panitia membongkar tenda, ratusan santri mengangkut sisa sampah yang selama lima hari --yang menurut keterangan panitia pelaksana-- mencapai sekitar delapan ton sehari, semua mereka lakukan dengan rasa khidmat.

Pelan-pelan saya menyaksikan Tambakberas yang ramai kembali sepi.

Tapi ada beberapa pertanyaan yang tertinggal di sepanjang perjalanan saya pulang. Dan pertanyaan-pertanyaan ini rasanya tidak kalah sulit dibereskan ketimbang sampah delapan ton per hari.

Mengapa seorang petahana yang mencalonkan diri bisa kalah?

Mengapa kiai Ahwa dengan dukungan muktamirin terbanyak tidak terpilih sebagai Rais Aam?

Mengapa organisasi berumur seratus tahun mengubah cara memilih pemimpinnya di tengah muktamar tanpa memutuskan mitigasi risikonya?

Untuk menjawabnya, saya ingin mengajak pembaca mundur dulu. Jauh mundur, sampai seratus tahun ke belakang. Sebab forum sembilan kiai yang bersidang empat puluh menit di Ndalem Kasepuhan itu bukan barang baru dalam sejarah jam’iyah ini. Ia punya riwayat, dan riwayat itulah yang akan menjelaskan kenapa apa yang terjadi di Tambakberas bukan sekadar pergantian pengurus.

Pemilihan 100 Tahun Silam: Dari Surabaya ke Situbondo

Nahdlatul Ulama (NU) didirikan 31 Januari 1926 di Surabaya, digagas KH Hasyim Asy’ari bersama KH Abdul Wahab Chasbullah dan sejumlah kiai pesantren lain. Kelahirannya adalah respons atas kekhawatiran terhadap gerakan modernis-puritan yang saat itu tengah menguasai Tanah Suci, pasca-jatuhnya Kesultanan Utsmaniyah dan naiknya kekuasaan Ibnu Saud.

Sejak awal, struktur organisasi ini bertumpu pada supremasi Syuriyah, dewan ulama pemegang otoritas keagamaan tertinggi. Sementara Tanfidziyah berkedudukan sebagai badan pelaksana yang tunduk pada garis Syuriyah.

Perhatikan siapa yang didudukkan di dua kursi itu pada awalnya.

Rais Akbar dijabat KH M. Hasyim Asy’ari, ulama yang disegani pada zamannya. Sedangkan Ketua Tanfidziyah pertama adalah KH Hasan Basri Sagipodin, atau yang lebih dikenal sebagai Hasan Gipo. Ia seorang saudagar Surabaya, bukan kiai.

Pilihan itu bukan kebetulan. Ia memperlihatkan watak jabatan Tanfidziyah sejak semula memang pelaksana teknis, bukan otoritas keagamaan. Kealiman bukan syarat utamanya, sebab yang dibutuhkan adalah orang yang cakap menjalankan roda organisasi.

Sekarang mari kita loncat ke 8-12 Desember 1984 (sebagian sumber menyebut 8-13 Desember), Muktamar ke-27 di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo, Asembagus, Situbondo yang dijadikan rujukan mengapa pemilihan ketua umum dilakukan lewat Ahwa.

Waktu itu NU sedang terbelah dua. Ada kubu Cipete yang bermuara pada Ketua Umum PBNU KH Idham Chalid, dan kubu Situbondo yang bermuara ke KHR As’ad Syamsul Arifin.

Perpecahan ini bermula ketika empat kiai sepuh: Kiai As’ad, Kiai Ali Ma’shum, Kiai Machrus Aly, dan Kiai Masjkur mendatangi Idham Chalid dan meminta beliau mengundurkan diri. Idham semula bersedia mundur, lalu membatalkannya lewat konferensi pers dengan alasan permintaan itu tidak sesuai konstitusi organisasi. Ini bisa dibaca dari berbagai referensi, termasuk skripsi Abdurrahman di UIN Sunan Ampel, Surabaya, yang berjudul Kiprah K.H.R. As’ad Syamsul Arifin dalam Muktamar NU ke-27 Tahun 1984 di Situbondo.

Pertikaian berlangsung tiga tahun lebih. Masing-masing kubu bahkan menggelar musyawarah nasional sendiri-sendiri. Pada 10 September 1984, di rumah KH Hasyim Latief di Sidoarjo, tujuh ulama terkemuka meneken “Maklumat Keakraban”. Idham Chalid ikut membubuhkan tanda tangan. Tiga bulan kemudian barulah muktamar digelar.

Di muktamar itulah penentuan Rais Aam dan Ketua Umum diserahkan kepada Ahwa, meski kala itu belum dibakukan sebagai nama resmi. Bentuknya sederhana sekali: Kiai As’ad ditunjuk sebagai satu-satunya ulama yang berkompeten menentukan pimpinan. Banyak kiai lalu sowan kepadanya, menyampaikan usulan, harapan, juga kekhawatiran. Gus Dur sendiri pernah bercerita ada kiai dari Malang yang datang mengusulkan Kiai Tholhah sebagai ketua umum.¹¹

Sesudah menampung semua itu, Kiai As’ad memilih enam kiai sebagai pembantunya: Kiai Ali Ma’shum, Kiai Machrus Aly, Kiai Masjkur, Kiai Achmad Siddiq, Kiai Saifuddin Zuhri, dan Kiai Munasir Ali. Mereka berunding sekitar dua puluh lima menit di kantor pesantren. Lalu keluar membawa dua nama: Kiai Achmad Siddiq sebagai Rais Aam, dan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sebagai Ketua Umum. Gus Dur ditetapkan secara aklamasi.

Muktamar Situbondo dikenang sebagai tonggak sejarah karena di sanalah NU memutuskan kembali ke Khittah 1926 — menegaskan diri sebagai organisasi sosial-keagamaan, bukan partai politik, sesudah bertahun-tahun terjun ke politik praktis lewat Partai NU lalu PPP.

Tapi ada satu hal yang jarang disebut orang ketika Situbondo dijadikan rujukan soal pemilihan ketua umum melalui Ahwa: mekanisme itu tidak pernah dilanjutkan.

Sesudah 1984, penunjukan ketua umum lewat Ahwa tidak pernah diulang. Mulai dari Muktamar ke-28 di Krapyak, Yogyakarta, pada 1989, sampai Muktamar ke-34 di Lampung pada 2021, NU konsisten menyerahkan kedaulatan memilih ketua umum kepada pengurus cabang dan wilayah. Tujuh muktamar berturut-turut, tiga puluh tujuh tahun lamanya. Ini dihitung dari Muktamar ke-28 Krapyak 1989 sampai perubahan mekanisme pada 30 Agustus 2026, mencakup tujuh muktamar berturut-turut.

Bahkan hubungan Kiai As’ad dan Gus Dur sendiri kemudian retak. Di Muktamar Krapyak 1989, Kiai As’ad menyatakan mufaraqah, berpisah, dengan kepemimpinan Gus Dur.

Ahwa baru muncul kembali secara resmi dan tertulis pada Muktamar ke-33 di Jombang, 2015. Tapi kewenangannya dibatasi dengan jelas: hanya untuk memilih Rais Aam. Ketentuan itu dilanjutkan di Muktamar ke-34 Lampung, 2021.

Yang terjadi di Tambakberas pada 2026 adalah perluasan kewenangan Ahwa. Untuk pertama kalinya sejak 1984, sembilan kiai tidak hanya menentukan siapa Rais Aam, tetapi juga memegang kunci penentuan siapa Ketua Umum.

Itulah yang membuat dini hari 30 Agustus 2026 layak dicatat sebagai peristiwa sejarah, bukan sekadar dinamika muktamar biasa.