tirto.id - Prabowo Subianto yang berkali-kali kalah dalam Pilpres akhirnya ditunjuk dan dilantik sebagai Menteri Pertahanan oleh Presiden Joko Widodo pada 23 Oktober 2019. Ia resmi berdinas di kantor Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang beralamat di Jalan Merdeka Barat No. 13-14 Jakarta Pusat.
Pada zaman kolonial, kompleks Kemenhan adalah kampus sekolah tinggi hukum yang disebut Recht Hoogeschool (RHS). Kampus tersebut merupakan kampus hukum pertama di Indonesia yang belakangan menjadi bagian dari Universitas Indonesia.
Sementara ketika Jepang menduduki Indonesia, seperti ditulis Lasmidjah Hardi dalam Lasmidjah Hardi, Perjalanan Tiga Zaman (1997:90), gedung tersebut dijadikan sebagai markas Kempetai atau polisi militer Jepang yang terkenal kejam. Informasi yang sama disampaikan oleh Adolf Heuken dalam Medan Merdeka, Jantung Ibukota RI (2008:140) yang menyebutkan bahwa Kempetai bermarkas di sana antara tahun 1942 sampai 1945.
Sejumlah tokoh mengisahkan pengalamannya saat dipanggil atau dijemput Kempetai dan dibawa ke markas mereka.
“Kempeitai berpakaian preman menjemput saya di rumah. Tentu saja semua adik saya gemetar dan cemas sebab [dalam sekapan] Kempeitai berarti penderitaan. Saya dibawa dengan mobil sedan ke markasnya di Merdeka Barat,” kenang nantan Menteri Kesehatan Prof. Dr. Satrio dalam Perjuangan dan Pengabdian: Mosaik Kenangan Prof. Dr. Satrio 1916-1986 (1986:67).
Tokoh lain yang sempat dipanggil ke markas Kempetai adalah Wilopo, politikus PNI yang menjadi Perdana Menteri Indonesia ke-7 dan dikenal sebagai pemimpin kabinet zaken. Dalam Wilopo 70 tahun (1979:35), ia menceritakan bahwa dirinya memenuhi panggilan tersebut dan datang ke gedung bekas almamaternya.
Di tempat dulu ketika kuliah di RHS ia sering menyimpan sepedanya, oleh Kempetai dijadikan tempat untuk menahan orang-orang Maluku. Ia disuruh menyaksikan penyiksaan terhadap para tahanan. Ia sendiri tak ditanyai apapun hingga akhirnya disuruh pulang.
Menteri Pertahanan dari Masa ke Masa
Selama Revolusi Kemerdekaan, bekas markas Kempetai itu tidak bisa digunakan oleh pihak Republik karena Jakarta dikuasai Belanda hingga tahun 1949. Oleh karena itu, beberapa Menteri Pertahanan seperti Supriyadi, Imam Muhammad, Mohammad Hatta, dan Amir Sjarifuddin, tak pernah merasakan berkantor di tempat tersebut. Meski demikian, bagi Amir Sjarifuddin, tempat itu telah dikenalnya ketika ia kuliah di RHS
Setelah pengakuan kedaulatan, Indonesia baru dapat menggunakan bekas kampus RHS tersebut sebagai kantor Kementerian Pertahanan. Saat itu Menhan dijabat oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX.
Pada 1953, saat masih menjadi Perdana Menteri, Wilopo juga sempat diberi tugas tambahan yakni sebagai Menteri Pertahanan. Tak lebih dari dua bulan, posisinya kemudian digantikan oleh Iwa Kusumasumantri. Lalu secara berurutan Menhan dijabat oleh Zainul Arifin sebagai pejabat sementara, kemudian Burhanuddin Harahap, Ali Sastroamidjojo, Djuanda Kartawidjaja, Abdul Haris Nasution, dan Sarbini. Dua nama terakhir adalah jenderal Angkatan Darat.
Pada masa Nasution, nama jabatannya berganti-ganti, muali dari Menteri Keamanan dan Pertahanan, Menteri Keamanan Nasional, sampai Menteri Koordinator Pertahanan Keamanan. Dalam masa-masa jabatan itu, Nasution rangkap jabatan sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, lalu Kepala Staf Angkatan Bersenjata. Ketika ia selamat dari penculikan pada dini hari 1 Oktober 1965, dengan kaki terluka Nasution dibawa ke kompleks kantor kementerian tersebut.
Dalam situasi politik yang tak stabil akibat G30S, Letnan Jenderal Soeharto menjadi Menteri Pertahanan sejak 1966 sampai 1971. Ia kemudian digantikan oleh Jenderal Maraden Panggabean. Dari 1978 sampai 1983, giliran M. Jusuf yang menjabat. Ia Jenderal yang dikenal dekat dengan prajurit, rajin mengunjungi serdadu ke daerah-daerah.
Soeharto, Maraden, dan M. Jusuf rangkap jabatan, yakni sebagai Menteri Pertahanan Keamanan dan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).
Tahun 1983, Menteri Pertahanan dijabat Jenderal Poniman, dan Panglima ABRI oleh Leonardus Benny Moerdani. Warsa 1988, jenderal kelahiran Cepu ini juga sempat merasakan menjadi Menteri Pertahanan. Dua orang lagi yang menjabat posisi ini sebelum Orde Baru runtuh adalah Edi Sudrajat dan Wiranto.
Setelah Soeharto lengser, sipil kembali mendapat tempat. Juwono Sudarsono, Mahfud MD, Matori Abdul Djalil, dan Purnomo Yusgiantoro sempat mengisi jabatan ini. Sisanya lagi-lagi diisi oleh para pensiunan tentara yakni Agum Gumelar, Ryamizard Ryacudu, dan Prabowo Subianto.
Sampai saat ini, Presiden Jokowi selalu menjadikan para mantan tentara sebagai Menteri Pertahanan.
Jenderal Ryamizard Ryacudu adalah anak Jenderal Musannif Ryacudu yang dulu loyal kepada Sukarno. Penggantinya, yakni Prabowo Subianto, sama-sama masuk Akabri pada 1970 tapi beda tahun lulus. Ryamizard lebih dulu lulus pada 1973, sementara Prabowo menyusul pada tahun berikutnya.
Bagi keluarga besar Prabowo, menjadi pejabat negara adalah hal yang biasa. Margono, kakek Prabowo, adalah Ketua Dewan Pertimbangan Agung (DPA) pertama. Selain itu, Margono juga pernah jadi Direktur Utama Bank Negara Indonesia (BNI) ketika bank itu berstatus sebagai bank sentral. Status gubernur bank sentral biasanya setara menteri.
Sementara Sumitro, ayah Prabowo, pernah menjadi Menteri Keuangan dan Menteri Perindustrian di zaman Sukarno. Setelah itu ia menjadi Menteri Riset pada awal pemerintahan Orde Baru. Dan Sudrajad Djiwandono, ipar Prabowo, pernah menjadi Gubernur Bank Indonesia dari tahun 1993 sampai 1998.
Kini, Prabowo adalah generasi ketiga keluarga Djojohadikusumo yang menjadi pejabat negara.
Editor: Irfan Teguh & Irfan Teguh
