Bappenas:

Separuh Lahan Ibu Kota Baru untuk Istana, Gedung DPR dan Kantor K/L

Pembangunan ibu kota baru pada tahap awal akan berfokus di lahan seluas 3000 hektare. Lahan itu akan menjadi lokasi Istana Presiden, Gedung DPR dan kantor kementerian/lembaga.

Reporter: Vincent Fabian Thomas

Terbit 22 Aug 2019 18:42 WIB,

Diperbarui 23 Aug 2019 16:32 WIB

Waktu baca ±2 menit

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Kepala Staf Presiden Moeldoko dan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Rhenald Kasali menyanyikan lagu Indonesia Raya saat menjadi pembicara dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9 di Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Rabu (14/8/2019). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/ama.

tirto.id - Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro menyatakan tahap awal pembangunan ibu kota baru akan berfokus pada lahan seluas 3000 hektare.

Artinya fokus pembangunan di tahap awal tersebut mencakup separuh dari total luas lahan yang disiapkan pemerintah untuk lokasi ibu kota baru di Kalimantan.

"Ground breaking [di lahan seluas] 3000 hektar. Kami sediakan lahan 6000 hektare, tapi mungkin kami efektifkan 3.000 hektar dulu," kata Bambang di Hotel Aryaduta, Jakarta, Kamis (22/8/2019).

Bambang menjelaskan lahan seluas 3000 hektare tersebut akan dipakai untuk lokasi pembangunan infrastruktur pemerintahan. Misalnya, Istana Presiden, Gedung DPR dan kantor-kantor kementerian dan lembaga.

Menurut dia, pemindahan kantor kementerian dan lembaga ke ibu kota baru akan dilakukan secara bersamaan.

"Ya ramai-ramai lah pindahannya. Nanti tahapan awal lihat 2021 ya," ucap Bambang.

"Kantor Staf Presiden [KSP] juga ingin cepat pindah," ujar Bambang berkelakar kepada Kepala KSP Moeldoko yang berada di sebelahnya.

Mengenai lokasi pasti ibu kota baru, Bambang menyatakan hal itu masih menunggu pengumuman resmi dari Presiden Joko Widodo.

Namun, dia tidak membantah pernyataan Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil yang menyebut bahwa ibu kota akan pindah ke wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

Soal pendanaan, Bambang mengklaim pemindahan ibu kota akan diupayakan sesedikit mungkin mengandalkan pembiayaan dari negara. Pembiayaannya akan dimaksimalkan dari skema investasi dan Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Bambang juga memastikan biaya pemindahan ibu kota tidak akan dibebankan kepada BUMN.