Sektor Kemaritiman Dinilai Mandek karena Menterinya Banyak Urusan

Mantan Menteri KKP Rohkmin Danuri menilai, mandeknya perkembangan maritim di Indonesia karena menteri Kemaritiman lebih banyak mengurusi bidang lain dibanding bidangnya sendiri.

Reporter: Vincent Fabian Thomas

Terbit 7 Aug 2019 02:23 WIB,

Waktu baca ±2 menit

Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan melihat jembatan gantung saat kunjungan di kawasan wisata Jembatan Gantung Situ Gunung, Kadudampit, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Sabtu (9/3/2019). ANTARA FOTO/Nurul Ramadhan/hp.

tirto.id - Menteri Kelautan dan Perikanan RI Periode 2001-2004 Rohkmin Danuri mengatakan, Presiden Joko Widodo perlu memilih menteri koordinator bidang kemaritiman yang tepat.

Menurut Rokhmin, mandeknya perkembangan sektor maritim di Indonesia disebabkan karena Jokowi memilih menteri yang lebih sering mengurus bidang lain dibanding semangat untuk mengurus bidangnya sendiri.

Rokhmin mengatakan, Jokowi perlu membenahi sektor ini ke depannya. Menurut dia, perlu ada efisiensi urusan yang ditangani sektor kemaritiman agar tidak melebar terlalu jauh dan melupakan visi yang sebenarnya ingin dibawa oleh Jokowi.

“Jadi urus lautnya, jangan mikir ke darat terus. Jadi diefisiensikan lagi. Institusi kelembagaan kemaritiman jangan semua sumber daya alam ditangani,” kata Rokhmin kepada reporter Tirto saat ditemui di Hotel Le Meridien, Jakarta pada Selasa (6/8/2019).

“Kalau kabinet kerja, menteri sudah punya konsep jangan (tahap) belajar. Kita kembali lagi dengan the right man and the right place untuk 5 tahun ke depan. Periode kedua jangan sampai orang yang tidak menguasai atau tidak passion di bidangnya,” tambah Rokhmin.

Rokhmin menyebutkan, salah satu tolok ukur mandeknya capaian kemaritiman 5 tahun pemerintahan Jokowi terlihat dari terlalu meluasnya jangkauan bidang ini.

Menteri Kemaritiman, lanjut dia, seharusnya fokus di bidang kemaritiman dan benar-benar memperhatikan pesisir dan kelautan.

Namun, yang ia lihat saat ini, urusan kemaritiman kerap melebar terlalu jauh bahkan cenderung fokus ke darat saja. Misalnya infrastruktur kereta cepat hingga persoalan perkebunan kelapa sawit.

“Iya, [menterinya] seperti ngurusin sawit. Konsep kami dulu ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) masuk hanya pesisir aja. Freeport juga digarap semua, perhubungan juga, laut seharusnya [yang diurus]. Jadi enggak terbentur dengan kereta cepat Jakarta-Bandung," jelasnya.

Persoalan lain yang ia soroti adalah mencangkup posisi Indonesia di tengah perseteruan Amerika Serikat dan Cina hingga masalah Laut Cina Selatan.

"Karena perekonomian dan militer yang kurang besar, Indonesia kerap kurang percaya diri mengambil sikap di antara masalah maritim internasional," tukasnya.