Indeks Kemenko Kemaritiman

Dana operasional tiga kementerian koordinator pada 2020 telah disekapati oleh Badan Anggaran DPR RI sebanyak Rp912 miliar.

Mantan Menteri KKP Rohkmin Danuri menilai, mandeknya perkembangan maritim di Indonesia karena menteri Kemaritiman lebih banyak mengurusi bidang lain dibanding bidangnya sendiri.

Jajaran Direksi serta karyawan PT Pertamina (Persero) berencana berpindah kantor dari gedung di kawasan Medan Merdeka Timur ke Menara Mandiri Plaza.

Kemenko Kemaritiman mengatakan pemerintah tengah bersiap untuk melakukan pengujian campuran 50 persen bahan bakar nabati dan diesel atau B50.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman mengatakan penerimaan negara dari sektor perikanan masih tergolong minim dan kalah dari penerimaan cukai rokok.

Kemenko Kemaritiman menyebutkan,  Indonesia perlu membenahi industri pengolahan untuk menahan laju impor.

Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyebutkan, peraturan presiden tentang mobil listrik akan dirampungkan pada 5 Maret 2019.

Pemerintah akan menyiapkan anggaran Rp7 triliun untuk membeli alat pendeteksi bencana di darat dan laut, serta cuaca buruk. Alokasi anggaran itu masih dalam pembahasan. 

"Sebenarnya nggak ada yang aneh. Ada contoh di UMKM investasi Rp 100 miliar. Siapa yang mau investasi? orang-orang marah, ribut, ya udah dikeluarin dulu [dikembalikan ke DNI]," ujar Luhut.

"Indonesia menjadi salah satu destinasi utama bagi perusahaan Cina untuk berinvestasi," kata Presiden Kamar Dagang Cina di Indonesia Gong Bencai.

"Kita masih kasih waktu mereka tiga bulan, tapi dari sekarang tetap masih kami periksa, kalau masih ada yang buang kita tindak," ujar Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan.

Agung menyebutkan ada sekitar 400 industri yang menggunakan garam sebagai bahan utama produksinya, sehingga kebutuhannya bisa mencapai 4 juta ton per tahun.

"Sekarang sudah dilakukan. Saat ini tahapnya 25 km membangun tanggul pesisir," katanya.

Menko Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan mengakui target program listrik 35 Ribu MW perlu disesuaikan dengan kondisi perekonomian sekarang.

Tim teknis bentukan Kemenko Kemaritiman sudah menentukan solusi untuk mengatasi gangguan Pulau G terhadap PLTGU Muara Karang. Solusi itu akan diusulkan kepada Menteri Luhut Pandjaitan untuk segera disetujui.