tirto.id - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengakui target program listrik 35.000 Megawatt (MW) rampung pada 2019 perlu mengalami penyesuaian. Artinya, target itu perlu direvisi dan disesuaikan dengan kondisi perekonomian nasional.
Luhut menjelaskan target 35.000 MW itu ditetapkan dengan asumsi ekonomi Indonesia mampu tumbuh 6-7 persen. Padahal, kini ekonomi Indonesia diperkirakan cuma bisa tumbuh 5-6 persen.
Dengan kondisi itu, berdasarkan perhitungan PLN maupun Kementerian ESDM, hingga 2019 kemungkinan pembangkit listrik yang bisa dibangun hanya memiliki kapasitas 20.000-22.000 MW.
"Saya pikir sudah sesuai rencana, hanya perlu adakan penyesuaian. Kalau kami bikin 7 persen (asumsi pertumbuhan), asumsi 35.000 MW, nanti kami jadikan 35.000 MW akan jadi costly. Jadi kami perlambat beberapa proyek," kata Luhut di sela rapat koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Bank Indonesia (Rakorpusda) di Bandung, pada Rabu (27/6/2017) seperti dikutip Antara.
Pernyataan Luhut itu menanggapi surat dari Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Menteri BUMN Rini Soemarno baru -baru ini.
Surat mengenai pengelolaan risiko keuangan negara itu, salah satu poinnya menyatakan perlu ada penyesuaian atas target penyelesaian investasi PT PLN terkait Program Listrik 35.000 MW.
Dalam surat itu, Menkeu Sri Mulyani menyoroti kinerja keuangan PT PLN yang terus mengalami penurunan seiring dengan semakin besarnya kewajiban korporasi plat merah tersebut untuk memenuhi pembayaran pokok dan bunga pinjaman yang tidak didukung oleh pertumbuhan kas bersih operasi.
Oleh karena itu, PT PLN diharapkan mampu melakukan efisiensi dalam biaya operasi, terutama energi primer. Ini untuk mengantisipasi potensi risiko gagal bayar dan adanya regulasi yang dapat mendorong penurunan biaya produksi tenaga listrik, seiring dengan ketiadaan penyesuaian tarif tenaga listrik.
Terkait penugasan program 35 ribu MW, menurut surat itu, perlu ada penyesuaian target penyelesaian investasi PT PLN dengan mempertimbangkan ketidakmampuan korporasi dalam memenuhi pendanaan investasi dari cashflow operasi, tingginya outlook debt maturity profile, kebijakan tarif, subsidi listrik dan Penyertaan Modal Negara.
Penyesuaian itu diperlukan untuk menjaga kesinambungan fiskal APBN dan kondisi keuangan PT PLN yang merupakan salah satu sumber risiko fiskal pemerintah.
Penulis: Addi M Idhom
Editor: Addi M Idhom
