Sejarah Bank Muamalat Indonesia: Antara MUI, ICMI, dan Soeharto

Bank Muamalat. FOTO/ANTARA NEWS
Oleh: Petrik Matanasi - 10 Februari 2020
Dibaca Normal 3 menit
Kisah bank umum pertama di Indonesia yang menerapkan prinsip syariah.
tirto.id - Bank Muamalat Indonesia (BMI) tengah dililit masalah. Kondisi keuangannya mengkhawatirkan. Laba bersih BMI hingga Agustus 2019 hanya mencapai 6,57 miliar, turun 94 persen dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 110,9 miliar.

Hal ini membuat Wakil Presiden Ma'ruf Amin angkat bicara. Kepada sejumlah wartawan pada Kamis (20/11/2019), ia mengatakan harapannya agar bank syariah pertama di Indonesia itu tidak dibiarkan mati.

Bank yang pertama kali beroperasi pada Mei 1992 itu lahir dari kegelisahan sebagian umat Islam Indonesia atas bunga bank. Mereka menganggap bahwa bunga bank hukumnya haram. Bahkan ada yang meyakini bahwa berurusan dengan bank konvensional adalah perbuatan haram.

Kiai Haji Hasan Basri selaku Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) periode 1984-1990 adalah orang yang kerap ditanya tentang masalah tersebut. Masyarakat muslim Indonesia menginginkan kehadiran lembaga keuangan yang bebas dari bunga.

Seperti dicatat dalam Mimbar Ulama: Perjalanan 42 Tahun MUI (2017:17), Ulama Muhammadiyah asal Muara Teweh itu kemudian meresponsnya dengan menggelar seminar bank tanpa bunga pada 18 hingga 20 Agustus 1990 di Hotel Safari Cisarua, Bogor.

Para ulama, pejabat Bank Indonesia, pakar ekonomi, dan menteri terkait hadir dalam seminar tersebut. Hasilnya kemudian dibawa ke Musyawarah Nasional (Munas) MUI pada akhir Agustus di tahun yang sama. Setelah itu, MUI menggagas sebuah bank tanpa bunga.

Lewat Hasan Basri dan Amin Aziz, ide bank tanpa bunga ini sampai ke Baharuddin Jusuf Habibie yang saat itu menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi.

“Beberapa bulan setelah itu, intelektual Muslim berkumpul di Malang dan mendeklarasikan Ikadatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) pada 7 Desember 1990,” tulis Habibie dalam sambutannya di buku Bank Muamalat: Sebuah Mimpi, Harapan, dan Kenyataan (2006:11).

Sebagai Ketua Umum ICMI, Habibie mendukung pendirian bank tanpa bunga yang menurutnya sejalan dengan visi dan misi ICMI. Sementara sebagai menteri, ia merasa bahwa ide tersebut sesuai dengan rencana kerja pemerintah. Ia pun kemudian menghadap Soeharto.

“Ketika hal ini saya sampaikan kepada Presiden Soeharto, beliau tidak saja sangat menyambut baik, bahkan menyatakan kesediaannya untuk duduk sebagai pemprakarsa utama pendirian bank Islam pertama di Indonesia ini,” tulis Habibie.

Tak hanya itu, MUI juga mengadakan acara silaturahmi antara Presiden Soeharto dengan para pemuka Islam. Meski demikian, pemerintah Ode Baru bukan berarti tak menaruh kecurigaan terhadap ide pendirian bank syariah tersebut.


Soeharto Tidak Menghendaki "Keributan"

Menurut Dawam Rahardjo, seperti dicatat Cik Basir dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syari'ah (2012:30), Orde Baru “masih mencurigai adanya keterkaitan pendirian bank Islam dengan gerakan pendirian negara Islam atau perwujudan Piagam Jakarta.“

Dalam sebuah pembicaraan dengan Presiden Soeharto, seperti dicatat Triyuwono dalam Organisasi dan Akuntansi Syari'ah (2000:116), Hasan Basri ditanya soal nama bank tersebut. Maka ia menjawab: Bank Muamalat Islam Indonesia.

“Pendapat saya adalah: Anda tidak perlu mencantumkan kata 'Islam' setelah kata Muamalat. Kata Muamalat sendiri sudah menunjukkan Islam,” kata Soeharto.

Penggunaan kata "Islam" masih dijauhi atau ditakuti oleh penguasa Orde Baru. Pada dekade-dekade sebelumnya, Soeharto memang rajin menggebuk dan mengerdilkan kalangan Islam politik yang ia anggap dapat merusak ketenteraman dan stabilitas bangsa. Kepada Hasan Basri, Soeharto bahkan berkata, "Jangan mengundang sumber penyakit.”

Dan hal tersebut, sebagaimana dikutip Triyuwono dalam Organisasi dan Akuntansi Syari'ah (2000), seolah diamini oleh Hasan Basri.

“Presiden adalah orang yang tidak menghendaki keributan [atau] sesuatu yang menyebabkan keributan dalam masyarakat kita,” kata Hasan Basri.

Maka Hasan Basri pun mengikuti "petunjuk" Bapak Presiden daripada Soeharto, yakni cukup: Bank Muamalat Indonesia (BMI), tanpa embel-embel Islam.


Bentuk Kedekatan Soeharto dengan Islam?

Pada tanggal 1 November 1991, bertempat di Hotel Sahid--milik salah satu keluarga daripada Soeharto, yakni Sukamdani Sahid Gitosardjono--ditandatangani Akta Pendirian Bank Muamalat Indonesia (BMI) dengan Akte Notaris Yudo Paripurno SH nomor 1 tanggal 1 November 1991. Lima bulan kemudian, tepatnya pada 1 Mei 1992, BMI secara resmi mulai beroperasi di Indonesia.

Zainulbahar Noor adalah direktur utama pertamanya. Di bawahnya ada direktur Maman W Natapermadi. Jajaran komisaris diisi oleh Rachmat Saleh, Amir Batubara, Amin Azis, dan Omar Abdalla dan Sukamdani Sahid. Selain komisaris, terdapat pula dewan pengawas syariah yang terdiri dari Ahmad Azhar Basyir, Ibrahim Hosen, Ali Yafie, Quraish Shihab, dan Hasan Basri.

“Pendirian Bank Muamalat terjadi di saat masyarakat Islam merasa terpinggirkan, dipinggirkan, dan dimarginalisasikan dalam kegiatan politik selama bertahun-tahun," tulis Zainulbahar Noor dalam Bank Muamalat: Sebuah Mimpi, Harapan, dan Kenyataan (2006:xxxi).



Meski masih alergi terhadap kalangan Islam politik, namun Soeharto mulai mendekatkan diri dengan golongan Islam yang ia anggap masih bisa dikendalikan: ICMI berdiri, pemakaian jilbab di sekolah mulai marak, dan menjadi pemprakarsa utama Bank Muamalat.

“Soeharto dan Ibu Tien mengambil hati kalangan muslim dengan menunaikan ibadah haji pada 1991 dan menambahkan namanya menjadi Haji Muhammad Soeharto dan Hajjah Siti Hartinah Soeharto,” tulis Muhammad Husni dalam Melunasi Janji Kemerdekaan (2014:199).


Bank Mualamat tumbuh perlahan dan mampu bertahan saat badai krisis moneter menerjang. Sementara bank konvensional terjerat utang dan menjadi pesakitan di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

“Ketika Indonesia mengalami krisis moneter enam tahun kemudian, Bank Muamalat bertahan lebih baik dibandingkan bank-bank umum, karena bank ini tidak terikat dengan komitmen finansial yang akan membangkrutkan hampir seluruh sektor bisnis modern Indonesia,” tulis Merle Calvin Ricklefs dalam Sejarah Indonesia Modern 1200–2008 (2008:671).

Tak seperti Bank Muamalat yang mampu bertahan, krisis yang terjadi sejak 1997 itu akhirnya membuat Soeharto tumbang.

Kini, setelah lebih dari dua dekade berhasil melewati krisis besar, Bank Muamalat kembali dihadapkan pada persoalan berat. Akankah mereka kembali mampu bertahan?

Baca juga artikel terkait BANK MUAMALAT atau tulisan menarik lainnya Petrik Matanasi
(tirto.id - Ekonomi)

Penulis: Petrik Matanasi
Editor: Irfan Teguh
DarkLight