tirto.id - Ketua Forum Komunikasi DPD I Golkar, Ridwan Bae menyatakan ada wacana di kalangan DPD I Golkar agar jabatan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum partainya ditetapkan sampai tahun 2022 atau selama satu periode.
"Ada suara-suara agar Pak Airlangga bisa sampai 2022. Munaslub ini kan setara Munas. Bisa mengubah anggaran dasar," kata Ridwan Bae di sela Rapimnas Golkar di JCC, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (18/12/2017).
Saat ini, kata Ridwan, sejumlah DPD I Golkar masih menunggu program yang akan ditawarkan oleh Airlangga. Menurutnya, bila Airlangga mampu menawarkan program-program yang dapat memajukan Golkar, bukan tidak mungkin jabatan sampai 2022 bisa terwujud.
"Sampai saat ini sikap kami masih ingin menyelesaikan masa kepengurusan yang ada. Terkecuali ada yang ditawarkan dengan Airlangga," kata Ridwan.
Perihal ini, Wakil Ketua Dewan Pembina Golkar Theo F Sambuaga menilai penetapan Airlangga menjadi ketua umum partainya sampai tahun 2022 tidak menyalahi AD/ART Golkar.
"Kalau pasal 32 Golkar itu Munaslub setara Munas. Asal mau, bisa saja Airlangga sampai 2022," kata Theo.
Pendapat ini juga disepakati oleh Ketua Dewan Pembina Golkar Aburizal Bakrie. Menurut dia, peluang untuk Airlangga memimpin sampai 2022 sangat mungkin terjadi dalam forum Munaslub.
"Semua bisa kalau mau. Saya kembalikan ke forum mau atau tidak," kata Aburizal.
Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Kehormatan Golkar Akbar Tandjung menilai bila Golkar menginginkan forum Munaslub menjadi forum perubahan partai yang sepenuhnya guna menjadi bersih, jaya dan menang, maka harus dimaksimalkan seperti halnya Munas.
"Artinya, itu mau melakukan perubahan dan perbaikan dengan tema baru yaitu Golkar bersih, Golkar jaya, Golkar menang. Nah untuk itu perlu waktu dan persiapan yang matang. Karena itu persiapan matang itu butuh waktu. Tentu 2 tahun singkat. Maka yang cocok ya 5 tahun," kata Akbar.
Namun, berbeda dengan pendapat-pendapat itu, Ketua DPP Golkar Zainudin Amali menyatakan tidak ada arah dari Golkar menjadikan Airlangga sebagai ketua umum sampai tahun 2022.
"Kan sudah disepakati sampai menyelesaikan periodisasi sampai 2019. Nah itu. Itu sudah disepakati di rapim tadi. Sudah," kata Amali.
Dia berkeyakinan tidak akan ada pengurus DPD dan DPP Golkar yang akan mengusulkan Airlangga sebagai ketua umum sampai tahun 2022. Sebab, menurutnya, itu tidak sesuai dengan Pasal 19 AD/ART yang menyatakan Munaslub hanya untuk menghabiskan sisa masa jabatan.
"Munaslub ini hanya melanjutkan masa kepemimpinan. Ini kan melanjutkan Pak Ical juga," kata Amali.
Penulis: M. Ahsan Ridhoi
Editor: Addi M Idhom
