Menuju konten utama
Pandemi COVID-19

Satgas Sebut Mobilitas Warga ke Pusat Perbelanjaan Naik 61-111%

Satgas COVID-19 mencatat ada kenaikan mobilitas penduduk ke pusat perbelanjaan di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.

Satgas Sebut Mobilitas Warga ke Pusat Perbelanjaan Naik 61-111%
Warga memadati kawasan Jembatan Penyeberangan Multiguna atau Skybridge Tanah Abang di Jakarta, Kamis (29/4/2021). H-13 menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah kawasan tersebut mulai dipadati warga untuk berbelanja berbagai kebutuhan. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/foc.

tirto.id - Satuan Tugas Penanganan COVID-19 mencatat ada kenaikan mobilitas penduduk ke pusat perbelanjaan di empat pulau Indonesia, yakni Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Kenaikannya cukup signifikan mencapai 61 hingga 111 persen.

"Pada empat pulau ini dapat dilihat bahwa tren perkembangan mobilitas penduduknya mengalami peningkatan yang cukup signifikan di mana mobilitasnya mencapai hingga 61 sampai 111%," kata Juru Bicara Satgas COVID-19 Wiku Adisasmito dalam keterangan dari Gedung BNPB, Jakarta, Selasa (18/5/2021).

Wiku mengatakan, 3 daerah dengan mobilitas tertinggi di Pulau Jawa adalah Jawa Tengah (80 persen), Jawa Barat (68 persen) dan Jawa Timur (61 persen). Di Pulau Sumatera kenaikan tertinggi ada di Sumatera Barat (111 persen), Bengkulu (93 persen) dan Aceh (83 persen).

Sementara itu, di Pulau Kalimantan ada di Kalimantan Utara (95 persen), Kalimantan Timur (67 persen) dan Kalimantan Tengah (59 persen). Di Pulau Sulawesi tertinggi adalah Sulawesi Barat (107 persen), Gorontalo (105 persen) dan Sulawesi Tengah serta Sulawesi Tenggara (masing-masing 84 persen).

Wiku mengatakan, kenaikan mobilitas terjadi diduga berkaitan dengan tradisi membeli baju lebaran jelang Hari Raya Idulfitri. Sebab, Satgas menerima laporan kerumunan secara signifikan di pusat perbelanjaan kota besar seperti Jakarta, Bandung dan Surabaya. Satgas pun mengakui lonjakan mobilitas ke pusat perbelanjaan sebagai hal yang tidak dapat dielakkan.

"Data ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kegiatan pada sektor ekonomi dan fenomena ini merupakan hal yang tidak dapat terelakkan di periode menjelang hari raya Idulfitri," kata Wiku.

"Pada prinsipnya pemerintah tidak bisa melarang kegiatan ekonomi untuk beroperasi, namun sadarilah bahwa kegiatan sosial ekonomi hanya dapat berjalan apabila kita bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan orang lain dengan patuh protokol kesehatan," tutur Wiku.

Wiku kembali mengimbau agar penyelenggara dan pelaku sosial ekonomi untuk kembali menerapkan protokol kesehatan. Ia mengingatkan, peningkatan mobilitas yang diikuti kenaikan kasus bisa berimbas kepada pembatasan ekonomi.

Wiku lantas meminta semua pihak untuk mengantisipasi dampak lonjakan kasus akibat tingginya mobilitas ke pusat perbelanjaan sekaligus dampak mudik. Ia meminta agar sumber daya manusia dan fasilitas penanganan COVID-19 disiapkan dengan baik.

Selain itu, kata Wiku, penerapan 3T (testing, tracing dan treatment) juga perlu disiapkan para kepala daerah dalam memitigasi lonjakan kasus.

"Untuk itu mohon kepada seluruh kepala daerah, gubernur, bupati maupun wali kota untuk segera mengambil langkah yang tepat untuk dapat mencegah dan secara bersamaan juga mendeteksi kasus sedini mungkin agar tidak terjadi kenaikan kasus COVID 19 yang signifikan dan menyebabkan korban jiwa," kata Wiku.

Baca juga artikel terkait VIRUS CORONA atau tulisan lainnya dari Andrian Pratama Taher

tirto.id - Ekonomi
Reporter: Andrian Pratama Taher
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Abdul Aziz