tirto.id - Satuan Tugas Penanganan COVID-19 menyayangkan insiden pemungutan uang karyawan dalam pelaksanaan vaksinasi gotong royong. Satgas mendorong agar masyarakat segera melapor bila ada upaya pungutan dari perusahaan dalam program vaksin gotong royong.
"Pemerintah sangat menyayangkan adanya pungutan biaya dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dalam pelaksanaan program vaksinasi gotong royong. Masyarakat yang menemukan pungutan tersebut agar segera melaporkan kepada Kementerian Kesehatan untuk dapat ditindaklanjuti," kata Juru Bicara Satgas COVID-19 Wiku Adisasmito dari Gedung BNPB, Jakarta, Kamis (20/5/2021).
Pernyataan Wiku ini merespons kabar ada karyawan di salah satu perusahaan Jabodetabek yang mengaku dimintai biaya untuk program vaksin gotong royong oleh perusahaan. Padahal, program vaksin gotong royong tidak mengenakan biaya kepada karyawan, tetapi hanya kepada perusahaan.
Wiku mengingatkan kepada publik program vaksinasi gotong royong tidak memungut biaya. Perusahaan yang ikut program vaksinasi gotong royong pun diminta untuk tidak memungut uang dalam pelaksanaan vaksinasi.
"Saya kembali ingatkan kepada seluruh masyarakat bahwa program vaksinasi gotong royong dilakukan tanpa dipungut biaya sedikitpun, perusahaan yang ikut serta dalam program ini juga dilarang memotong gaji karyawan untuk kepentingan program vaksinasi gotong royong," kata Wiku.
Di sisi lain, Wiku mengatakan pemerintah terus berusaha menjamin ketersediaan vaksin gotong royong. Wiku mengatakan, pemerintah menetapkan tiga vaksin yang akan digunakan dalam program vaksinasi gotong royong yakni Sinopharm, Novavax dan Moderna. Selain itu, pemerintah juga menimbang penggunaan vaksin Cansino sebagai salah satu vaksin gotong royong.
Saat ini, pemerintah berupaya mendatangkan vaksin-vaksin tersebut ke publik. Ia menjamin pemerintah terus berupaya menghadirkan vaksin tersebut untuk kebutuhan program vaksinasi gotong royong dengan koordinasi antara Biofarma, Kadin dan Kementerian Kesehatan.
"Pada prinsipnya program vaksinasi gotong royong ini akan terus didorong pemerintah sehingga mereka yang bekerja di sektor swasta dapat terlindungi dari COVID-19 dan mempercepat juga capaian kekebalan komunitas," kata Wiku.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Abdul Aziz
