tirto.id - Pemprov DKI Jakarta bakal mempercepat pembangunan tanggul pantai atau proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) fase A. Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, akan menjamin proyek tersebut selesai tepat waktu pada tahun 2019.
"Di Pemprov kami terus membangun bagian Pemprov Insya Allah kita akan terus bertahap sesuai on schedule, on budget," ujarnya di Kalibaru, Jakarta Utara, Jumat (8/12/2017).
Menurutnya, tanggul fase A adalah upaya pemerintah dalam rangka melindungi daerah pantai dari air laut akibat gelombang pasang, banjir rob serta land subsidence atau penurunan muka tanah.
Selain Tanggul Pantai, pemerintah juga akan memperkuat tanggul laut dan tanggul muara sungai serta melakukan penataan kawasan pesisir pantai. Sehingga, kata Sandi, dampak berupa kerugian ekonomi dan sosial dapat diminimalisir.
"Itu si jangka panjangnya. Tapi jangka pendeknya kita pastikan karung pasir, pompa berjalan. Enggak kerendam mereka," ujarnya.
Sandi menuturkan, tanggul pantai tersebut akan dibangun oleh Pemprov, Pemerintah Pusat dan Pengembang sepanjang 20 kilometer. Dari total panjang tanggul, Pemprov akan membiayai pembangunan tanggul sepanjang 6,7 kilometer di kawasan Kamal Muara, Muara Angke, Sunda Kelapa hingga Kali Blencong.
Sementara 3,3 kilometer lagi akan mengunakan dana dari Pemerintah Pusat dan sisanya sepanjang 10 kilometer dibiayai oleh Pengembang. "Dari 20 kilometer itu Ancol (PT Pembangunan Jaya Ancol) 8,5 kilometer, 1,5 kilometer itu Intiland (PT Intiland Development)," ungkap Sandi.
Tanah di Jakarta Menurun 7 Cm Setiap Tahunnya
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, tanggul tersebut merupakan upaya mitigasi yang dilakukan untuk menghadapi banjir besar di tahun 2030.
Banjir besar itu, kata Bambang, diakibatkan oleh kecepatan penurunan muka tanah sekitar 7 cm setiap tahun di Jakarta dan 12 cm di daerah-daerah luar Jakarta. "Sehingga kalau tahun 2030 tidak dilakukan apa-apa maka Jakarta akan kena banjir dari dua arah," ujarnya di kawasan Kalibiru, Jakarta Utara.
Selain membangun tanggul, kata Bambang, penyedotan air tanah secara masif dan berlebihan juga perlu dikendalikan untuk menghambat penurunan muka tanah. "Ini yang harus dicegah, berarti rumah tangga harus punya alternatif dan alternatif hanya bisa dari jaringan air bersih yabg dibangun Pemda, PDAM," ujarnya.
Berdasarkan data Amrta Institute, persentase penggunaan air tanah untuk memenuhi kebutuhan air di Jakarta relatif tidak berkurang selama 15 tahun. Dari tahun 2000 hingga 2015, sebanyak 63-65 persen dari total kebutuhan air di Jakarta diambil dari bawah tanah. Angka tersebut didapat dari total air PAM yang dijual ke masyarakat (M3) dikurangi total kebutuhan air di Jakarta.
Padahal dari tahun ke tahun pendapatan pajak air tanah di Jakarta relatif stagnan dan tidak mengalami peningkatan. Direktur Amrta Institute Nila Ardhiani mengungkapkan, hal itu mengindikasikan banyaknya penggunaan air tanah ilegal di Jakarta baik oleh industri maupun rumah tangga
Penulis: Hendra Friana
Editor: Alexander Haryanto
