Menuju konten utama

Rusuh Manokwari, 9 Satuan Setingkat Kompi dari TNI-Polri Dikerahkan

Rusuh Manokwari: 2 Satuan Setingkat Kompi (SSK) dari TNI dan 7 SSK dari Polri dikerahkan untuk mengamankan daerah tersebut.

Rusuh Manokwari, 9 Satuan Setingkat Kompi dari TNI-Polri Dikerahkan
Gedung kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Papua Barat di Manokwari, dibakar massa, Senin (19/8/2019). ANTARA FOTO/Toyiban/pras

tirto.id - Manokwari memanas, warga melakukan aksi karena mahasiswa asal Papua di Surabaya dan Malang tidak terima diintimidasi dan dicaci maki. Jajaran TNI dan Polri dikerahkan untuk mengamankan daerah tersebut.

"Ada 2 Satuan Setingkat Kompi (SSK) dari TNI dan 7 SSK dari Polri, yang berusaha menetralisasikan peristiwa di Manokwari," kata Karopenmas Mabes Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Senin (19/8/2019).

"Situasi secara umum masih bisa dikendalikan oleh jajaran Polda Papua Barat, dibantu dengan anggota Polres Manokwari, personel TNI dan pemda setempat," sambung Dedi.

Kantor DPRD Papua Barat dan kantor Gubernur Lama Papua Barat jadi pelampiasan kekesalan massa.

Massa membakar dua gedung tersebut, serta ban di jalan raya. Ketika Pangdam XVIII/Kasuari, Kapolda Papua Barat dan Gubernur Papua Barat bernegosiasi dengan massa, ada provokasi. Massa melemparkan batu sehingga tiga polisi jadi korban.

Masyarakat Papua marah karena dicaci maki oleh ormas di Surabaya, polisi juga memaksa masuk asrama yang mereka tempati. Mereka digelandang ke Mapolres Surabaya untuk diperiksa terkait dugaan perusakan bendera yang diadukan ke kepolisian pada 16 Agustus.

Pernyataan Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko yang membuka opsi pengusiran terhadap mahasiswa Papua di Malang. Kampus-kampus yang menampung mahasiswa Papua pun diminta membuat pakta integritas cinta NKRI. Hal ini juga membuat geram masyarakat Papua.

Aktivis Forum Rakyat Indonesia Untuk West Papua (FRI-West Papua) Surya Anta menilai, aksi di Surabaya menandakan masih kentalnya kebencian berbasis ras kepada orang Papua. Ini ironis karena pemerintah juga terus menerus mengeksploitasi sumber daya alam (SDA) Papua.

Hal ini membuat Surya teringat pada pernyataan mantan wakil kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara (BAKIN) Ali Moertopo: "Jakarta tidak tertarik kepada orang Papua melainkan wilayahnya."

Hal itu ia sampaikan di hadapan anggota Dewan Musyawarah Papua (DMP) di Jayapura beberapa lalu waktu setelah Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera).

Baca juga artikel terkait KEKERASAN APARAT atau tulisan lainnya dari Adi Briantika

tirto.id - Hukum
Reporter: Adi Briantika
Penulis: Adi Briantika
Editor: Dewi Adhitya S. Koesno