Polri: Status Manokwari Belum Siaga Satu, Masih Waspada

tirto.id - Kota Manokwari bergejolak akibat aksi massa demonstrasi lantaran protes dengan intimidasi, penangkapan dan cacian terhadap mahasiswa asal Papua di Surabaya dan Malang.

Massa memblokade jalan raya, membakar ban dan kantor DPRD Papua Barat serta kantor Gubernur Lama Papua Barat. Aparat gabungan TNI dan Polri bernegosiasi dengan massa agar kerusuhan tidak meluas.

Karopenmas Mabes Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo menyatakan situasi di Manokwari masih dalam kendali aparat dan status keamanan belum berubah.

"Situasi belum Siaga 1, tapi aparat keamanan masih waspada, terus memonitor setiap perkembangan yang terjadi di lingkungan tersebut," kata Dedi di Mabes Polri, Senin (19/8/2019).

Dedi mengatakan terkait indikasi massa digerakkan kelompok tertentu, saat ini pihaknya masih mendalami dugaan ke arah itu.

"Masih didalami oleh jajaran Polda Papua Barat, kalau ada indikasi seperti itu maka ada langkah lain untuk meredam kejadian itu agar tidak menyebar," ujar Dedi.

Selain itu, ia berpendapat aksi di Manokwari itu salah satu penyebabnya karena ada informasi provokatif melalui media sosial terkait peristiwa di Surabaya dan Malang, padahal situasi di dua wilayah itu telah kondusif.

Unit Siber Bareskrim Polri akan memprofilkan akun-akun media sosial yang diduga menyebarkan konten provokatif.

"Direktorat Siber langsung melakukan profiling terhadap konten yang disebarkan akun anonim," tutur Dedi.

Bila akun itu terbukti melakukan provokasi, maka polisi akan menindak si pemilik akun tersebut. "Tentunya ada penegakan hukum," sambung dia.

Sementara itu, massa di Jayapura turut turun ke jalan. Namun, Dedi menyatakan situasi di sana masih terkendali.

"Di Jayapura situasi masih sangat kondusif, di wilayah Papua saat ini masih cukup kondusif. Tapi demikian aparat akan terus menjamin keamanan dengan pemerintah daerah dan masyarakat," ujar dia.

Masyarakat Papua marah karena dicaci-maki oleh ormas di Surabaya, polisi juga memaksa masuk asrama yang mereka tempati. Mereka digelandang ke Mapolres Surabaya untuk diperiksa terkait dugaan perusakan bendera yang diadukan ke kepolisian pada 16 Agustus.

Pernyataan Wakil Walikota Malang Sofyan Edi Jarwoko yang membuka opsi pengusiran terhadap mahasiswa Papua di Malang. Kampus-kampus yang menampung mahasiswa Papua pun diminta membuat pakta integritas cinta NKRI. Hal ini juga membuat geram masyarakat Papua.