tirto.id - Pertengahan Februari lalu, Vox mempublikasikan laporan berjudul "Why Jakarta is Sinking". Dalam laporan tersebut dipaparkan sebab utama muka tanah di Jakarta kian menurun mula-mula diakibatkan oleh sesat kebijakan pemerintah kolonial Belanda. Kala itu, pada abad ke-17 usai sukses menaklukkan Jayakarta, Belanda membangun Batavia sebagai kota pusat pemerintahan kolonial, lengkap dengan "kota baru" di dalamnya dengan tata kota gaya Belanda--sebagai tempat bermukim orang-orang Belanda.
Belanda, yang menganggap warna kulit berhubungan erat dengan tingkat kecerdasan, memberlakukan segregasi. Mereka memisahkan tempat bermukim bagi kaumnya sendiri (Eropa kulit putih), keturunan Cina, Arab, dan pribumi. Segregasi tersebut ditopang oleh tata kota pola grid, lengkap dengan kanal-kanal (groot river) yang membagi Batavia menjadi dua, Barat dan Timur.
Masalahnya, merujuk laporan Vox, semenjak pertengahan 1700-an Belanda tak becus mengurusi kanal-kanal buatan mereka sendiri sehingga lapisan sedimen menumpuk. Perlahan, kanal mati dan memperburuk kondisi di sekitarnya. Berbagai penyakit seperti tipus dan malaria pun merebak.
Tak ingin repot, Belanda membiarkan kanal-kanal mati tersebut. Mereka juga membangun pemukiman baru untuk kaumnya di sebelah utara Batavia lengkap dengan jaringan pipa air untuk menopang hidup. Sementara itu, pemukiman warga pribumi dibiarkan tak memiliki jaringan pipa air, hingga para penghuninya bergantung pada air yang tersedia di kanal-kanal busuk buatan Belanda. Perlahan, Belanda mendikte bumiputera untuk mengusahakan sendiri pemenuhan kebutuhan air, yakni dengan mengambil dari dalam tanah (akuafilter), sebuah praktik yang terus bertahan hingga hari ini di tengah kegagalan pemerintah Indonesia menyediakan air bersih bagi rakyatnya.
Heru Hendrayana, dalam studi berjudul "Dampak Pemanfaatan Air Tanah" (2002), menyebut akuafilter sebagai sumber air 70 persen masyarakat di perkotaan dan perdesaan. Masyarakat menganggap air tanah sebagai "barang bebas yang dapat dimanfaatkan tanpa batas". Masalahnya, praktik ini menjadi sebab penurunan muka tanah, yang menurut Heru, telah terjadi di Jakarta, Bandung, Semarang, Pasuruan, dan Mojokerto.
Menurut Rochman Djaja dalam "Land Subsidence of Jakarta Metropolitan Area" (2004), "tingkat penurunan tanah di setiap lokasi titik pemantauan GPS di Jakarta menunjukkan variasi rata-rata dari 7,5 cm hingga 32,8 cm dalam kurun waktu empat tahun". Di Pantai Indah Kapuk, muka tanah menurun 84 mm setiap tahunnya. Studi ini dilakukan dengan menggunakan GPS pada Desember 1997, Juni 1999, dan Juni-Oktober 2001.
Dalam studi lain berjudul "Analisis Korelasi Spasial Dampak Penurunan Muka Tanah terhadap Banjir di Jakarta Utara" (jurnal Geodesi Undip Vol. 6, 2007), Zainab Ramadhanis mengkonfirmasi temuan Rochman. Ia mencatat penurunan muka tanah di banyak wilayah Jakarta Utara dari sekitar 0,5 centimer per tahun hingga mendekati 5 centimeter per tahun. Menurut Zainab, selain faktor pemanfaatan air tanah, penurunan muka tanah berhubungan dengan pembangunan yang dilakukan di Jakarta. "Penggunaan lahan Jakarta Utara yang terdiri dari 71,6% area terbangun. Semakin padat pemukiman, maka semakin padat pula penduduk di Jakarta Utara, sehingga terjadinya pengambilan air terus menerus dan menyebabkan adanya rongga di dalam tanah," tulisnnya.
Siapa kira kebiasaan ini bermula dari Belanda, negeri dengan para pembangun bendungan terbaik di dunia?
Konsumsi air tanah hanyalah satu aspek dari ketidakbecusan pemerintah kolonial mengurus koloni. Sekitar 3.000 kilometer dari arah Barat Laut Batavia, kisah serupa pun muncul--meski tak terkait air.
Perancis dan Tikus-Tikus Hanoi
"Indochina, negara yang merentang dari Vietnam bagian utara (Bac Bo atau Tonkin), Vietnam bagian tengah (Trung Bo atau Annam), Vietnam bagian selatan (Nam Bo atau Cochinchina), Kamboja, serta Laos, menjadi wilayah kekuasaan atau protektorat Perancis sejak awal abad ke-19," tulis Martin Windrow dalam The French Indochina War 1946-54 (1998). Didahului aksi menindas penduduk asli berikut perampasan sumber daya, Perancis ingin terlihat baik hati dengan mengirimkan administrator, teknokrat, dan teknisi dalam misi "memperbaiki adab" Indochina sejak akhir abad ke-19.
Perancis percaya dapat memodernisasi Indochina dengan sains dan teknologi, mengatasi berbagai permasalahan "dunia tropis" dengan pengetahuan Barat yang lahir atas berbagai permasalahan/tantangan di Barat. Proyek modernisasi Indochina, bagi Perancis, akan menjadi simbol legitimasi kekuasaan Paris. Menjelang akhir abad ke-19, mereka mengirim Paul Doumer untuk menjadi Gubernur Jenderal Indochina dan memimpin proyek modernisasi tersebut.
Merujuk studi Michael G. Vann dalam "Of Rats, Rice, and Race: The Great Hanoi Rat Massacre, an Episode in French Colonial History" (jurnal French Colonial History, vol. 4, 2003), Doumer memilih Hanoi sebagai yang pertama untuk "diperbaiki". Hanoi dipilih karena, tak seperti kota besar lain di Indochina seperti Saigon (kini Ho Chi Minh), kota ini merupakan "kota baru yang megah, teratur, dan terkendali", yang artinya tak terlalu susah untuk dibuat modern. Mirip Belanda, Doumer pun membangun tata kota dalam struktur grid, melakukan segregasi antara bangsanya sendiri, Eropa kulit putih, dengan suku bangsa lain, khususnya pribumi Indochina yang dianggapnya "kotor dan terbelakang".
Doumer membangun perumahan khusus (quartier européen) yang diisi vila-vila besar nan mewah, lengkap dengan jalan raya lebar yang diapit oleh pepohonan rindang--agar warga Eropa merasa seperti tinggal di kampung halamannya. Di sisi lain, Doumer membangun lingkungan pribumi dengan asal-asalan.
Tak ketinggalan, didukung keberhasilan Napoleon III mengatasi kolera di Perancis dengan menata selokan, Doumer pun menata saluran pembuangan di Hanoi dengan apik--tentu, hanya di quartier européen. Sementara itu, untuk pemukiman penduduk lokal (quartier indigène), Doumer membangun sistem selokan yang sederhana yang mengalirkan kotoran warga langsung ke Danau Petit (Ho Hoan-Kiem) atau ke Sungai Merah (Sungai Hong).
Doumer dapat menjauhkan penduduk Hanoi dari hewan-hewan pengerat dan serangga biang penyakit. Upaya ini sebetulnya ditentang Christiane Fournier, seorang anak administratur kolonial Perancis yang telah lama menetap di Hanoi. Bagi Fouriner, bermacam serangga dan makhluk pengerat adalah bagian dari alam Hanoi yang mustahil terusir hanya gara-gara pembangunan selokan, terlebih "selokan beres" yang hanya dibangun di quartier européen, bukan seluruh Hanoi.
Apa yang digaungkan Fouriner akhirnya menjadi kenyataan. Kembali mengutip "Of Rats, Rice, and Race, selokan-selokan ala kadarnya yang dibuat di quartier indigène meluap tiap musim hujan sehingga mengakibatkan kotoran jamban berserakan di jalanan, dan untungnya, terbawa hingga ke quartier européen. Doumer beserta anak buahnya kewalahan.
Urusan sekolan belum selesai, Doumer melihat masalah baru di wilayah kekuasaannya: Tikus.
Tikus sudah menjadi masalah sebelum Doumer berkuasa. Meski demikian, Perancis tidak pernah mengambil tindakan apapun karena tikus hanya berkeliaran di quartier indigène yang "kotor, padat, dan kacau". Masalah semakin berat ketika pada 1894 Alexandre Yersin, ilmuwan Perancis keturunan Swiss yang membangun pusat studi di Indochina, menemukan peran tikus sebagai faktor penyebaran pes--penyakit yang sesungguhnya lahir di Eropa.
Tikus-tikus yang memilih bersarang di quartier indigène akhirnya menjadi perhatian Doumer. Terlebih, pemerintah kolonial kala itu khawatir bila jaringan pipa bawah tanah yang baru dibangun akan digunakan tikus untuk berkembang biak dan lalu lalang dari quartier indigène menuju quartier européen.
Pada 1902, Doumer mengirimkan tim penangkap tikus di sistem pembuangan Hanoi. Tentu, tim penangkap tikus ini beranggotakan pribumi Vietnam, bukan warga Perancis. Tiap-tiap anggota tim pemburu tikus diberi upah sesuai dengan tikus yang berhasil mereka tangkap.
Di minggu pertama tim penangkap tikus bekerja, 7.985 ekor tikus berhasil ditangkap. Lalu meningkap menjadi 4.000 ekor, dan meningkat lagi menjadi 15.041 ekor. Pada 12 Juni 1902, ada 20.114 ekor tikus yang berhasil dibasmi.
Sialnya, meskipun dibantai oleh tim yang dibentuk Doumer, tikus tak pernah musnah. Dan sejak pertengahan Juni-Juli, intensitas kerja tim menurun hingga akhirnya berhenti bekerja. Doumer tak mau kecolongan. Ia lantas memutuskan menaikkan upah per ekor tikus yang ditangkap, dari satu sen menjadi dua sen, guna memotivasi tim penangkap tikus.
Takut Hanoi terkena wabah pes, Doumer pun menyatakan perang terhadap tikus. Selain dilawan oleh tim bentukannya, Doumer meminta bantuan masyarakat untuk membasmi tikus dengan iming-iming berupa uang senilai satu sen untuk setiap tikus yang berhasil dibunuh. Uang tersebut akan diberikan tatkala masyarakat menyetorkan ekor tikus sebagai bukti pada pemerintah kolonial. Betul, cukup ekornya.
Tak disangka, niat Doumer berbuah celaka. Masyarakat Vietnam berbondong-bondong menangkapi tikus. Ironisnya, karena yang diminta bukti hanya ekor semata, warga menangkap tikus bukan untuk dibasmi, tetapi dipotong ekornya semata dan dibiarkan berkembang biak. Tak tanggung-tanggung, enterpreneur ternak tikus pun merajalela.
Walhasil, Hanoi dilanda wabah pes pada 1903. Menurut "catatan resmi" pemerintah kolonial, wabah ini menewaskan 110 jiwa penduduk Hanoi.
Ketakutan kolonialis Perancis pada tikus di wilayah jajahan, sebagaimana diutarakan oleh Matthew Galway dalam resensi buku The Great Hanoi Rat Hunt: Empire, Disease, and Modernity in French Colonial Vietnam (2008), menjadi semacam ambiguitas pada diri orang-orang Eropa. Di satu sisi, orang Eropa menunjukkan kegagahan mereka dengan menjelajahi dunia, mencari tanah dan kekayaan di "dunia baru". Ironisnya, muncul pula ketakutan pada diri mereka ketika tiba di tanah jajahan, yang dibuktikan dengan dibangunnya pemukiman bersistem grid atau kanal-kanal yang membentengi mereka dari warga asli.
Galway menyebut, orang Eropa yang tinggal di wilayah kolonia "bagai musafir yang selalu merasa tidak aman". Masalahnya, sistem yang dibangun orang Eropa di Batavia agar terasa seperti di Amsterdam atau di Hanoi aga mirip Paris akhirnya mempersulit kehidupan susah penduduk lokal. Sialnya lagi, cara mereka mengatasi masalah yang mereka timbulkan pun tetap merujuk pengalaman kampung halaman, yang tentu sudah berbeda konteks.
Horst Sibert, ilmuwan asal Jerman, menyebut kesesatan kolonialis ini dengan istilah "efek kobra". Frasa ini ia populerkan dari kisah kegagalan pemerintah kolonial Inggris mengatasi meledaknya populasi ular kobra di Delhi, India. Serupa dengan tikus di Hanoi, alih-alih punah, ular kobra justru merajalela akibat kebijakan Inggris.
Editor: Windu Jusuf
