Rupiah Melemah dan Dolar Kian Tinggi, Apa Dampaknya untuk Kita?

tirto.id - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) kerap dianggap cuma urusan lantai bursa karena grafik gerakannya berkutat di angka-angka valuta asing. Padahal, akibatnya juga menjalar ke keseharian warga.

Saat rupiah melemah, produsen yang bergantung pada bahan baku impor mesti merogoh rupiah lebih banyak demi menebus barang dan bahan baku yang dijual pakai dolar AS. Biaya belanja yang membengkak itu lantas menghimpit dapur produksi perusahaan.

Untuk mengatasi masalah tersebut, perusahaan lazimnya punya dua jalan.

Pertama, melempar beban ongkos itu ke pundak konsumen lewat harga jual yang lebih tinggi sehingga harga naik; atau Kedua, tetap menahan harga demi mempertahankan daya beli, tetapi bisa berujung pada pengerutan laba perusahaan yang berdampak pada efisiensi massal, pemangkasan tenaga kerja, hingga ancaman PHK bagi karyawan pabrik.

Lantas, apa dampaknya jika rupiah melemah terhadap dolar dan bagaimana itu bisa terjadi?

Belanja Bulanan Bisa Makin Mahal

Menurut Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Anton Agus Setyawan, ketergantungan industri Indonesia terhadap bahan baku impor membuat dampak pelemahan rupiah menjangkau berbagai kelompok masyarakat.

Industri pakan ternak, misalnya, memakai jagung impor. Sementara itu, produksi tahu dan tempe masih bergantung pada kedelai impor. Ketergantungan serupa juga terlihat pada barang elektronik dan ponsel yang memiliki kandungan komponen impor cukup besar.

"Banyak industri kita masih tergantung impor. Jadi pelemahan rupiah tetap berdampak sampai ke masyarakat desa lewat kenaikan harga barang," tegas Anton, dikutip dari laman resmi UMS.

Ketergantungan tersebut terlihat dari kebutuhan kedelai nasional. Sekitar 85 persen pasokan kedelai Indonesia masih berasal dari impor, terutama dari AS dan Brasil. Industri daging sapi juga menghadapi ketergantungan terhadap pasokan luar negeri karena sebagian kebutuhan sapi potong masih dipenuhi melalui impor dari Australia.

Akibatnya, pelemahan rupiah berpotensi mengerek pengeluaran rumah tangga untuk membeli berbagai kebutuhan, mulai dari susu, gandum, kedelai, sampai perangkat elektronik. Warga harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk memperoleh barang dalam jumlah yang sama.

Tekanan ini juga bisa dirasakan kelompok kelas menengah. Mereka menghadapi kenaikan biaya hidup, tetapi umumnya tidak memperoleh bantuan sosial secara langsung. Wisnu Setiadi Nugroho dari FEB UGM menyebut kenaikan biaya transportasi saja berpotensi meningkatkan pengeluaran rumah tangga 15 sampai 20 persen apabila pola konsumsi tidak berubah.

"Kelompok kelas menengah yang rentan ini umumnya tidak menerima bantuan sosial. Ketika terjadi kenaikan harga secara signifikan, dampaknya bisa langsung terasa pada pengeluaran rumah tangga," ujar Wisnu, dikutip dari laman resmi UGM.

Adapun ketergantungan impor juga menyentuh sektor kesehatan, terutama industri farmasi yang masih mendatangkan sebagian besar bahan bakunya dari luar negeri. Seberapa besar pelemahan rupiah bisa memengaruhi harga obat?

Harga Obat-obatan Ikut Terdampak

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty menyebut sekitar 95 persen bahan baku obat yang dipakai industri farmasi Indonesia masih berasal dari impor. Ia menilai ketergantungan tersebut jadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk memperkuat industri bahan baku obat di dalam negeri.

"Ya kita miris juga ya. Ketergantungan daripada bahan baku, daripada industri farmasi kita ini sangat tinggi ... Tadi dibilang 95 persen, nah berarti kan ini PR bagi kita," ujar Evita, sebagaimana dilkutip dari laman resmi DPR RI.

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar juga mengakui bahwa pelemahan rupiah memang memengaruhi biaya pengadaan bahan baku obat.

"Terdapat kecenderungan kenaikan harga obat dan hal tersebut sulit dihindari. Bahan baku obat, khususnya obat-obatan kimia, lebih dari 30 persen berasal dari industri petrokimia. Sementara itu, komoditas petrokimia, termasuk bahan bakar dan turunannya, umumnya diperdagangkan menggunakan dolar AS," ujar Ikrar, merujuk ANTARA.

Untuk mengurangi tekanan tersebut, BPOM memberi fleksibilitas dalam pengadaan bahan baku dan kemudahan mengubah kemasan. Kebijakan ini dibikin untuk membantu industri menyesuaikan pemasok dan mengendalikan biaya produksi.

Pemerintah juga berupaya menjaga agar kenaikan harga obat tetap terkendali. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa pemerintah sudah memantau penyesuaian harga obat, dan berupaya mencegah kenaikan harga berlebih, terutama untuk obat-obatan yang ditanggung BPJS Kesehatan.

"Harga obat kita sudah lihat mana yang naik yang masuk akal dan yang tidak masuk akal. Tapi untuk obat-obatan BPJS, kita berhasil jaga," ujar Budi Gunadi, diktip dari laman resmi Kemenkes.

Budi menjelaskan, naiknya nilai dolar tidak otomatis membuat seluruh komponen harga obat meningkat dengan persentase yang sama. Sebab, sebagian biaya produksi masih memakai rupiah. Menurutnya, kenaikan harga di kisaran 10-20 persen masih bisa dianggap wajar.

"Sepuluh sampai 20 persen itu masih masuk akal. Tapi kalau di atas itu, jangan mengambil untung dari situ," tegas Menkes Budi.

Lebih jauh lagi, tekanan biaya impor pada akhirnya juga harus ditanggung perusahaan. Ketika biaya produksi meningkat dan keuntungan tergerus, bagaimana industri mempertahankan kegiatan usaha sekaligus tenaga kerjanya?

Beban Industri dan Ancaman PHK

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal, menjelaskan bahwa naiknya biaya produksi bisa mendorong perusahaan melakukan efisiensi. Salah satu langkah yang berpotensi ditempuh ialah mengurangi jumlah tenaga kerja.

"Maka kita tahu bahwa dari tekanannya juga ada di sisi hilir, di sisi market. Jadi kalau penjualan itu turun dimana itu turun otomatis mengurangi jumlah tenaga kerja. Jadi memang ada potensi pemutusan hubungan kerja atau PHK," kata Faisal.

Faisal mendorong industri mencari alternatif bahan baku dari dalam negeri dan melakukan diversifikasi rantai pasok untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor.

Senada dengan itu, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira Adhinegara, juga mengingatkan agar pemerintah bisa mengantisipasi risiko PHK, terutama di sektor manufaktur.

"Jadi saya kira ke depan risiko PHK, tenaga kerja terutama di industri-industri manufaktur ini harus segera diantisipasi, dimitigasi dengan berbagai kebijakan," ujarnya sebagaimana dikutip ANTARA.

Menurut Bhima, perusahaan bisa lebih dahulu mengurangi kapasitas produksi untuk menekan biaya operasional dan menghindari kenaikan harga yang terlalu besar bagi konsumen. Namun, apabila tekanan terhadap nilai tukar terus berlangsung, perusahaan berpotensi melakukan efisiensi tenaga kerja.

Kondisi tersebut mempersempit kesempatan kerja di sektor formal. Sebagian pekerja yang kehilangan pekerjaan berisiko beralih ke sektor informal dengan tingkat perlindungan dan kualitas pekerjaan yang berbeda.

Dampaknya pelemahan rupiah dirasakan mulai dari pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan pangan dan elektronik, biaya memperoleh obat-obatan, sampai urusan kerja.

Upaya mengendalikan inflasi, menjaga stabilitas nilai tukar, serta memperkuat industri bahan baku dalam negeri oleh pemerintah, menjadi bagian penting dalam membatasi tekanan tersebut terhadap ekonomi dan kehidupan warga.