tirto.id - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, kredit rumah tanpa uang muka atau Down Payment (DP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan anggota Polri tidak berbenturan dengan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang sama-sama akan diterapkan pemerintah tahun ini.
"Nanti metode cicilannya langsung basisnya dari payroll, gajinya. Ini opsi, pilihan, apabila mereka ingin [kredit rumah]. Kami dorong supaya tidak ada DP, tingkat bunga relatif lebih baik dari market, dan cicilannya lebih panjang maksimum 30 tahun," ujar Bambang di kantornya, Selasa (17/4/2018).
Skema KPR tanpa DP bagi ASN itu sudah dibicarakan bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Rapat Terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (16/4/2018). Menurut Bambang, kredit rumah tanpa DP dapat meringankan beban ASN dan prajurit TNI serta Polri yang belum memiliki hunian.
"Ini opsional, jadi tawaran baik ASN, TNI/Polri, disediakan opsi apabila membutuhkan rumah maka ada kredit yang dasarnya multiguna tanpa DP dan tenornya lebih panjang dari biasanya. Kalau biasanya 15 tahun KPR, ini bisa 30 tahun dan bisa melewati usia pensiun," ujar Bambang.
Skema baru KPR bagi ASN dan TNI/Polri itu rencananya bisa diterapkan mulai tahun ini. Bambang mengklaim kebijakan itu sudah siap dan tinggal disosialisasikan ke masyarakat.
Menurut Bambang, ASN serta TNI/Polri yang hendak mengkredit rumah tanpa DP nanti bisa menentukan sendiri lokasi tempat tinggal yang dituju. Ia memastikan, tak ada batasan lokasi rumah yang bisa dikredit menggunakan skema itu.
"Misalnya ada yang ingin sendiri, ada lokasi yang dia sudah tahu dan inginkan, ya silakan. Kalau KPR kan terikat proyek, ini bukan. Kreditnya individu si ASN atau TNI/Polri," ujarnya.
Penulis: Lalu Rahadian
Editor: Alexander Haryanto