tirto.id - Ratusan pengungsi Rohingya kembali memasuki perairan Aceh pada Rabu (15/11/2023). Gelombang berikutnya datang sehari kemudian dan sempat ditolak warga sekitar. Kemenlu menyebut Indonesia tidak wajib menampung pengungsi Rohingya.
Sebanyak 196 imigran Rohingya telah tiba di Pantai Kemukiman Kalee, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, pada pukul 11.30 WIB, Rabu (15/11/2023).
Aparat kemudian melakukan pendataan setelah menjalin koordinasi bersama petugas Imigrasi dan perwakilan UNHCR, badan PBB untuk para pengungsi.
Pemerintah Kabupaten Pidie menampung total 335 pengungsi Rohingya di Yayasan Mina Raya Gampong Leun Tanjung, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie.
Pada Kamis (16/11), gelombang pengungsi tiba lagi. Mereka menaiki kapal kayu yang diisi 200 orang dan terlihat di kawasan perairan Desa Pulo Pineung Meunasah Dua, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen, Aceh.
Namun, warga kali ini menolak kedatangan mereka dan menarik kembali kapal tersebut ke tengah laut. Ratusan warga berjaga di sekitar pantai sembari memberikan bantuan sembako dan mie instan. Aparat keamanan dari TNI dan Polri, camat Jangka, serta pihak UNHCR turut memantau di lokasi kejadian.
Sementara Kementerian Luar Negeri melalui juru bicara Lalu Muhamad Iqbal menyatakan Indonesia tidak wajib menampung pengungsi Rohingya. Berdasarkan Konvensi Pengungsi 1951, Indonesia tidak berstatus negara pihak yang wajib menampung dan memberi solusi terhadap para pengungsi tersebut.
"Penampungan yang selama ini diberikan semata-mata karena alasan kemanusiaan. Ironisnya, banyak negara pihak pada konvensi justru menutup pintu dan bahkan menerapkan kebijakan push back terhadap para pengungsi itu," ucap Lalu, seperti dikutip Antara News.
Menurutnya, sikap baik Indonesia selama ini justru banyak dimanfaatkan oleh jaringan penyelundupan manusia hingga membuat para pengungsi menjadi korban perdagangan orang.
Asal-Usul Etnis Rohingya
Pada masa kekuasaan Inggris di India (1824-1948), banyak warga India dan Bangladesh melakukan imigrasi ke Myanmar, salah satu wilayah yang juga dikelola Inggris.
Pasca kemerdekaan Myanmar, pemerintahan setempat menilai imigrasi tersebut adalah bentuk ilegal. Mereka menolak memberikan status kewarganegaraan terhadap orang-orang Rohingya keturunan India dan Bangladesh.
Sebagaimana dilaporkan Al-Jazeera, umat Buddha sebagai mayoritas di Myanmar tetap menilai Rohingya adalah orang Bengali dan menolak keberadaan mereka.
Sedangkan Rohingya sendiri termasuk etnis minoritas beragama Muslim dengan populasi mencapai 1,3 juta jiwa. Mereka tinggal di Negara Bagian Rakhine, Myanmar.
Penduduk etnis Rohingya tidak dianggap sebagai warga negara oleh Myanmar dan tidak dimasukkan dalam sensus, serta tidak termasuk di antara 135 etnis resmi yang diakui negara.
Dalam versi lain, diceritakan dahulu banyak pelaut Arab yang mendatangi Arakan atau Rakhine. Mereka berasal dari suku Arab, Moor, Turki, Moghul, Asia Tengah, dan Bengal. Orang-orang tersebut ada yang berstatus pedagang, prajurit, hingga ulama.
Mereka kemudian berbaur dengan penduduk lokal di Arakan dan terjadi percampuran suku hingga muncul suku Rohingya sejak abad ke-7.
Kenapa Etnis Rohinghya Mengungsi?
Rohingya termasuk etnis minoritas yang paling tertindas di dunia saat ini. Selama beberapa dekade, mereka terlibat berbagai sengketa dengan pemerintah Myanmar hingga memaksa untuk melarikan diri menjadi pengungsi.
Pada masa kekuasaan Inggris tahun 1800-an, orang India dan Bangladesh yang dibawa menuju Myanmar, semakin membuat komunitas Muslim menjadi besar. Dampak negatifnya, masyarakat lokal Myanmar merasa cemburu dan menjadi salah satu akar permasalahan yang terjadi selama ratusan tahun ini.
Dalam laporan Mercy Corps, umat Muslim disana mendukung Inggris selama Perang Dunia II. Di lain sisi, umat Budha berada di pihak Jepang. Hal ini semakin memperparah keadaan antar komunitas di wilayah tersebut.
Kasus awal pengungsi Rohingya yang melarikan diri terjadi pada 1978 menuju Bangladesh. Pada 1990-an, 200.000 orang Rohingya juga pergi dari Rakhine, Myanmar.
Mereka kini tersebar di sejumlah negara lain sebagai pengungsi, seperti Bangladesh, Thailand, Filipina, Indonesia, dan India.
Pada 2015 silam, BBC melaporkan salah satu alasan yang memicu warga Rohingya mengungsi adalah terkait pemberlakuan "Kartu Putih".
Pemerintah setempat dikatakan meminta kembali sekitar 300.000 Kartu Putih milik warga Rohingya. Kartu ini menjadi hak untuk memberikan suara selama Pemilu. Warga akan ditangkap dan dijebloskan ke penjara jika tidak mempunyai Kartu Putih jelang pelaksanaan Pemilu.
Salah satu petugas RARC (Komite Pengungsi Rohingya Arakan) menyebutkan bila mereka tetap berada di Myanmar, ada resiko terhadap keselamatan jiwa hingga dimasukkan penjara, selain tentunya sudah tidak memiliki hak pilih.
Hal ini disebut menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan banyak orang Rohingya asal Myanmar yang melarikan diri dengan menaiki kapal kayu menuju beberapa negara yang menjadi tujuan utama, seperti Malaysia dan Indonesia.
