tirto.id - Bakal Calon Gubernur Jakarta, Ridwan Kamil, menyoroti masalah akses pekerjaan bagi penyandang disabilitas. Menurutnya, masih banyak industri di Jakarta hingga saat ini belum membuka peluang untuk semua kalangan.
“Karena banyak saya wawancara masih banyak industri-industri pekerjaan di Jakarta yang belum membuka [kesempatan untuk penyandang disabilitas],” kata Ridwan Kamil di Halte Transjakarta Tosari, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (13/9/2024).
Ia mengatakan dirinya pernah menerapkan sebuah kebijakan saat menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat untuk menyetarakan akses penyandang disabilitas dalam mendapatkan peluang pekerjaan.
“Waktu saya Gubernur Jawa Barat, saya membuat kebijakan equal opportunity employer. Jadi mereka adalah perusahaan yang memberikan kesetaraan kepada akses,” kata dia.
“Jadi mereka harus memberikan akses seluas-luasnya pada saat ada lowongan pekerjaan,” tambahnya.
Kecuali, kata dia, pekerjaan itu terbukti tidak dapat dijalankan oleh penyandang disabilitas.
“Kecuali membuktikan satu sampai dua jenis pekerjaan itu memang tidak bisa oleh kaum disabilitas, baru kita approve (setujui). Tapi sisanya harus merata,” jelasnya.
Mengenai transportasi umum, mantan Gubernur Jawa Barat itu melihat masih belum ada pemerataan antara di pusat kota dengan daerah. Secara aksesibilitas, menurut dia hanya di wilayah pusat kota yang sudah cukup memadai untuk penyandang disabilitas.
“Sepanjang yang saya tahu, di wilayah yang sifatnya central business-nya atau di pusat kota seperti Sudirman-Thamrin relatif sudah memadai. Hanya di daerah-daerah yang bukan wilayah pusat saya amati memang belum merata. Kira-kira begitu, kita kan ada program salah satunya kan jakarta merata,” jelas dia.
Dalam program tersebut, Ridwan Kamil akan memberikan anggaran kepada RT dan RW untuk menata wilayah secara bebas. Salah satunya, kata dia, dengan memperhatikan aspek ramah disabilitas.
“Itu memberi anggaran kepada RT/RW 100 sampai 200 juta agar mereka mendesain sendiri kawasannya mengeksekusi kebutuhannya,” imbuhnya.
“Salah satunya jika ada wilayah-wilayah level RW yang belum ramah disabilitas, dari anggaran yang desentralisasi itu bisa dibelanjakan untuk membeli akses kepada kaum disabilitas di wilayahnya,” pungkas RK.
Penulis: Rahma Dwi Safitri
Editor: Irfan Teguh Pribadi
