tirto.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan membuktikan tak berafiliasi ke pihak manapun, termasuk tak akan tunduk menuruti permintaan Rizieq Shihab yang disampaikan melalui Ketua GNPF (Gerakan Nasional Pengawal Fatwa), Yusuf Muhammad Martak untuk menghentikan proses real count.
"KPU tidak akan tunduk dengan pihak mana pun. Itu prinsip, dari pihak mana pun kami tidak akan tunduk dan kami akan membuktikan itu," ucap Komisioner KPU Wahyu Setiawan di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (2/5/2019).
Wahyu juga menegaskan lembaganya tak akan tunduk dengan berbagai tuntutan yang disampaikan dua kubu pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
KPU, lanjut Wahyu, hanya akan mengikuti aturan yang telah ditetapkan dalam undang-undang sebagai acuan mereka dalam melaksanakan pekerjaannya.
"Kami juga tidak akan tunduk kepada 01 dan 02 dan siapapun. KPU hanya bertunduk kepada UU," tegas Wahyu.
Permintaan agar KPU menghentikan proses real count ini disampaikan Ketua GNPF (Gerakan Nasional Pengawal Fatwa), Yusuf Muhammad Martak.
Kata Yusuf, Rizieq Shihab menyarankan agar Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga bisa segera melaporkan sejumlah kecurangan yang dilakukan oleh paslon 01, Jokowi-Ma'ruf.
"Jadi habib [Rizieq Shihab] menyarankan agar sesegera mungkin BPN itu bisa mengawal, agar mendatangi KPU menyampaikan kecurangan-kecurangan temuan yang ada," ungkap Yusuf saat ditemui di Hotel Lor In, Sentul, Bogor, Jawa Barat pada Rabu (1/5/2019).
Yusuf menyampaikan hal itu tujuannya agar BPN bisa meminta KPU untuk menghentikan proses real count sehingga tidak membingungkan masyarakat.
"Agar BPN itu menghentikan real count agar tidak membentuk opini yang jelek di masyarakat dan akhirnya membingungkan masyarakat. Itu yang bahaya," tegas Yusuf.
Penulis: Bayu Septianto
Editor: Maya Saputri
