tirto.id - Mendagri Tjahjo Kumolo mengomentari pernyataan Imam Besar FPI Rizieq Shihab tentang pergeseran Pancasila yang terjadi saat ini. Tjahjo justru meminta Rizieq belajar kembali soal Pancasila.
"Rizieq sebagai ulama ya perlu belajar mengenai Pancasila," kata Tjahjo di Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (27/8/2019).
Tjahjo menuturkan, Indonesia sudah menetapkan Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai prinsip bernegara. Hal tersebut pun sudah final dan tidak bisa diubah.
Oleh sebab itu, setiap ormas dan partai politik hingga warga negara berhak berserikat, berhimpun, berpartai maupun berormas selama mengakui ideologi Pancasila. Oleh karena itu, politikus PDIP itu heran dengan ujaran Rizieq.
"Ini [Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai prinsip bernegara] perekat bangsa, ini yang dibangun sudah 74 tahun ini. Jadi kalau sekarang masih dipertanyakan ya mundur lagi," kata Tjahjo.
Tjahjo mengatakan sikap Rizieq mempengaruhi perpanjangan izin FPI. Ia tidak merinci detail pertimbangan yang disampaikan untuk perpanjangan izin FPI, tetapi ia memastikan peran Rizieq mempengaruhi penilaian untuk memperpanjang izin atau tidak.
Sebelumnya, Imam Besar Front Pembela Islam Rizieq Shihab sempat menyoalkan peran Pancasila sebagai dasar Indonesia. Ia justru menjawab kalau ketuhanan lah yang menjadi dasar, bukan Pancasila. Ia pun mengklaim kalau pemerintahan saat ini tidak berjalan sesuai Pancasila.
"Catat Ketuhanan yang Maha Esa menjadi dasar negara Indonesia bukan pilar negara. Mereka yang menyebut Pancasila sebagai pilar negara tidak paham konstitusi bahkan gagal paham tentang dasar negara Republik Indonesia," ujar Rizieq.
"Ironisnya justru rezim perselingkuhan antara komunis sosialis dan liberal kapitalis yang mulai berkuasa sejak reformasi Latin kiri 1998 yang merasa paling NKRI dan paling Pancasila yang telah dengan sengaja menggeser Pancasila yang berintikan Ketuhanan yang Maha Esa dari dasar negara menjadi pilar negara," tutur Rizieq dalam pidato milad FPI, Sabtu (24/8/2019).
Di saat yang sama, Rizieq juga menyitir Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Ia menyebut BPIP tidak paham Pancasila tapi mendapat dana besar. Sebab, pemerintah menyosialisasikan pergeseran ilegal dan inkonstitusional tersebut secara sistematis melalui lembaga-lembaga tinggi negara bahkan melalui lembaga tertinggi negara.
"Lebih parahnya lagi rezim yang tidak paham hakikat Pancasila ini telah membentuk badan pembinaan ideologi Pancasila yang disingkat dengan BPIP dengan anggota yang tidak paham eksistensi Pancasila tapi digaji lebih dari Rp100 juta," pungkas Rizieq.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Maya Saputri
