Rivalitas BTP & Anies Tak Bisa Selesaikan Banjir di Jakarta

Pekerja memperbaiki rel pascabanjir di kawasan Stasiun Rawa Buaya, Jakarta, Jumat (3/1/2020). ANTARA FOTO/Fauzan/aww.
Oleh: Felix Nathaniel - 8 Januari 2020
Dibaca Normal 4 menit
Selama empat abad, Jakarta diterjang banjir. Sekarang, Anies menyalahkan BTP, pendukung BTP menyalahkan Anies. Solusi banjir takkan muncul dari rivalitas keduanya.
Tahun baru, harapan baru. Klise memang. Namun, bagi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, mungkin hanya itu yang ia butuhkan di awal tahun baru 2020. Banjir menerpa Jakarta, lumpuh di berbagai wilayah karena mati listrik, dan tak sedikit warga kota menunjuk Anies atas kegagalannya mencari solusi mencegah banjir yang selalu terjadi tiap tahun.

Kebijakan yang ia terapkan sepanjang dua tahun ini tak mampu menyelamatkan ibukota dari bencana alam. Kritik dan sindiran muncul dari kiri-kanan, utamanya dari pendukung mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias BTP.

Kritik-kritik seperti ini terus membuntuti Anies selama menjabat 2017-2020. Mulai dari instalasi bambu, kain hitam untuk menutupi sungai, sampah, APBD DKI Jakarta, reklamasi, hingga yang paling hangat soal penanganan banjir Januari 2020. Anies bukan tak menanggapi. Ia malah ikut memanaskan situasi rivalitas dirinya dengan BTP untuk menguatkan dasar kebijakannya.

Dalam kasus pengelolaan sampah Jakarta, Anies mengklaim proyek pengelolaan sampah terpadu atau Intermediate Treatment Facility (ITF) baru berjalan pada masa pemerintahannya. Maksud Anies membanggakan ITF semata-mata demi membalas kritik anggota DPRD Jakarta fraksi Nasdem, Bestari Barus yang menyindir pengelolaan Jakarta tak sebaik Surabaya. Anies kemudian memberi pernyataan tambahan yang menyerang kinerja BTP.


"Jadi Pak Bestari itu membicarakan Jakarta yang ia ikut tanggung jawab kemarin. Jadi beliau suka lupa, maunya nyerang Gubernur yang sekarang, lupa ini nyerang gubernur yang sebelum-sebelumnya tuh," kata Anies.

Serangan Anies pada BTP juga nampak ketika pembicaraan buruknya kualitas air yang ada di Kali Item atau atau Kali Sentiong jelang Asian Games 2018. Anies kembali mengungkit kinerja kepala daerah terdahulu.

“Yang jangan dilupakan adalah, kali itu bukan item dari sejak tiga bulan lalu. Kali itu sudah item sejak tahun-tahun lalu. Jika yang mengelola Jakarta dulu memperhatikan ini, kita nggak punya warisan Kali Item. Ini karena dulu nggak diperhatikan, jadi kita punya warisan Kali Item,” ucapnya pada Juli 2018.

Terjebak Narasi Pendukung?

Sudah dua tahun menjabat, Anies tetap tak bergerak maju dari figur BTP. Teranyar soal banjir, Anies memilih memakai ukuran kegagalan kepemimpinannya menangani banjir dengan merujuk pada kegagalan BTP sebelumnya, alih-alih mengakui programnya belum berhasil.

“Yang terkena banjir itu di berbagai wilayah. Jadi ini bukan sekadar soal yang belum kena normalisasi saja, nyatanya yang sudah ada normalisasi juga terkena banjir,” ucap Anies seperti dikutip dari Antara.

Padahal masalah banjir di Jakarta tak serta-merta menjadi tanggung jawab kepala daerah. Normalisasi misalnya, menjadi bagian dari ranah kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Banjir di Jakarta sudah jadi masalah sejak empat abad silam, terhitung sejak 1621 ketika banjir besar perdana di Batavia tercatat. Secara historis, banjir di Jakarta tak hanya ditangani kepala daerah, tapi juga pemerintah pusat. Di sisi lain, kebijakan pemerintah pusat juga berperan mempengaruhi kondisi lingkungan Jakarta yang memicu banjir.

Studi Thanti Octavianti dan Katrina Charles yang bertajuk "The Evolution of Jakarta’s Flood Policy Over Past 400 Years: The Lock-in of Infrastructural Solutions" (2018) memaparkan bahwa pembangunan kota pada era Sukarno turut membuat daerah resapan air semakin berkurang. Salah satu sebabnya adalah pendirian Gelora Bung Karno yang kemudian membuat warga pindah ke daerah Kemang (sekarang menjadi daerah banjir lainnya).

Pada masa Soeharto, pemerintah membangun waduk Pluit, waduk Setiabudi, waduk Melati, dan waduk Tomang. Namun, banjir besar masih terjadi, misalnya pada 1976 dan 1979. Alih-alih memulihkan daerah rawan banjir seperti Grogol, Kemang, dan Tebet, pemerintah fokus membangun gedung-gedung tinggi dan pusat bisnis. Pembangunan infrastruktur seperti waduk juga menjadi masalah tersendiri karena menjadi ladang uang bagi para birokrat di tengah budaya korupsi yang menggerogoti Orde Baru.

"Di sektor air, infrastruktur menjadi jalan terbaik mengisi kantong individu atau kelompok tertentu," tulis Octavianti dan Charles.

Basuki Hadi Moeljono selaku Menteri PUPR sebenarnya menaruh perhatian pada masalah banjir di ibukota. Ia menyatakan masalah banjir seharusnya bisa teratasi jika normalisasi Kali Ciliwung dilanjutkan. Ia juga menemukan air menggenang di sisa kali yang belum ternormalisasi.

Hanya saja, pandangan Basuki ditentang oleh Anies.

Sebab penolakan Anies jelas, ide normalisasi itu terealisasi di masa kepemimpinan BTP; rival Anies di Pilkada 2017. Sampai sekarang pun Anies tetap ngotot tidak mau memakai cara tersebut dan menyebut normalisasi adalah sesuatu yang gagal.

Bagi Anies, yang paling penting adalah bendungan yang tengah dibangun pemerintah. Jika dua bendungan itu selesai, Anies yakin banjir bisa teratasi. Padahal menurut catatan Octavianti dan Charles, sejak dahulu bendungan selalu dibangun untuk mencegah banjir terjadi. Nyatanya sampai hari ini upaya itu tak berhasil menjadi solusi.

Sepuluh tahun silam, Arif Fiyanto dari Greenpeace Indonesia menyatakan penyelesaian banjir tak bisa berangkat dari masalah di ibukota saja. Salah satu solusinya adalah pemulihan kawasan hulu Ciliwung dan Cisadane, serta pembangunan sodetan Ciliwung-Cisadane. Karena bagaimana pun air yang dibawa Ciliwung bukan dari Jakarta saja, tapi juga Bogor dan Jawa Barat.



Tidak ada jaminan memang normalisasi bisa menyelesaikan masalah banjir. Namun Arif berpendapat semua solusi harus dilakukan secara simultan dan bersamaan. Jika tidak, maka warga Jakarta tentu harus siap menghadapi banjir di tahun-tahun yang akan datang berikutnya. Sepuluh tahun kemudian, wanti-wanti Arif terbukti benar.

“Banjir di Jakarta hanya bisa diatasi dengan menyelesaikan berbagai faktor yang menyebabkannya. Dengan hanya fokus pada satu faktor penyebab dan mengabaikan yang lain, tidak akan berhasil menyelesaikan permasalahan banjir di ibukota,” tegas Arif.

Banjir Jauh Dari Tuntas

Jika ada satu kesamaan antara Anies dan BTP bahkan gubernur sebelum-sebelumnya. Tidak ada satu pun yang berhasil menyelesaikan secara tuntas masalah banjir di Jakarta. Bila berhasil dalam waktu singkat, maka "warisannya" akan menjadi masalah bagi penerus.

Dari data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pada masa kepemimpinan BTP, berkali-kali banjir melanda ibukota. Pada November 2014, 27,6 ribu orang terdampak dan 1.089 orang mengungsi.

Sedangkan menurut rekapitulasi pemprov DKI Jakarta, pada awal tahun 2015 (Januari-Februari), ada 244.629 warga terdampak banjir dan pengungsi 44.457 pengungsi. Setahun kemudian banjir tak istirahat, hampir setiap bulannya ada yang menjadi korban. Paling banyak terdampak adalah pada bulan Februari dengan 70.218 orang dan pengungsi 1.137.


Pada 2017, banjir juga terjadi tiap bulan termasuk pada musim kemarau. Lagi-lagi kejadian paling parah terjadi pada Februari dengan korban 19.325 orang dan pengungsi sebanyak 5.858 orang. Namun jumlah terdampak ini semakin menurun tiap tahunnya. Tercatat ada 31 kecamatan terdampak dan 67 kelurahan yang mengalami banjir. Selain ini, jumlah paling tinggi pada masa BTP adalah Februari 2015 dengan 38 kecamatan terdampak dan 133 kelurahan.

Kepemimpinan Anies atau warisan BTP (versi Anies), meningkatkan jumlah korban terdampak banjir menjadi 19.456 di bulan Februari 2018 dan pengungsi 15.558 orang. Sebanyak 24 kecamatan dan 43 kelurahan menjadi korban.

Dengan masih minimnya korban dibanding tahun-tahun sebelumnya, Anies sebenarnya punya waktu mencari solusi meminimalisir dampak banjir di Jakarta. Kala itu, Anies mewacanakan naturalisasi sungai. Namun, ia memilih fokus membantu penggungsi.

Pada Maret 2019, Anies sangat yakin dengan konsep naturalisasi sungai. Ia tidak mau menjelaskan detailnya, tapi yakin hasilnya akan terlihat pada akhir 2019. Kebetulan tidak banyak korban banjir di akhir dekade lalu. Intensitas hujan tidak menjadi masalah. Perhatian publik lebih tertuju pada polusi udara Jakarta. Hanya ada 3.860 jiwa terdampak dari 15 kecamatan dan 29 kelurahan.

Hasil naturalisasi ini baru benar-benar terlihat pada malam tahun baru dan hari-hari pertama 2020. Hujan mengguyur Jakarta tanpa henti dari pagi hingga pagi berikutnya di pelbagai daerah. Sebagian Jakarta lumpuh total. Blackout kembali terjadi. Sebanyak 27 kecamatan dan 39 kelurahan terdampak banjir. Jumlah meninggal mencapai 53 orang dan ketinggian air mencapai 200 cm.

Sudah pasti bukan yang terparah, tapi bukan yang terbaik. Titik banjir tidak banyak berkurang. Sebagian wilayah bahkan benar-benar tak bisa beraktivitas karena ketinggian air sangat tinggi. Satu yang berubah: Bundaran Hotel Indonesia tak lagi banjir di masa Anies.

Kendati demikian, dari data yang ada, sulit mengatakan Anies dan BTP sukses menanggulangi masalah banjir di Jakarta. Sedangkan yang dilakukan Anies sekarang: membantu membersihkan rumah warga dan menyederhanakan masalah dengan menyalahkan manajemen era BTP. Naturalisasi sungai pun sekadar menambah kepastian bahwa musibah ini tak akan terselesaikan dalam waktu singkat.

Baca juga artikel terkait BANJIR atau tulisan menarik lainnya Felix Nathaniel
(tirto.id - Politik)

Penulis: Felix Nathaniel
Editor: Windu Jusuf
DarkLight