tirto.id - Jika dibagi berdasarkan latar belakang profesional, presiden-presiden Indonesia hanya terdiri dari dua kategori: militer dan nonmiliter. Sukarno, B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, dan Joko Widodo adalah golongan nonmiliter alias sipil. Dua orang lainnya, Soeharto dan Susilo Bambang Yudhoyono, berasal dari kalangan serdadu.
Meski cuma dua orang yang berlatar belakang militer, bila lama masa jabatan keduanya dijumlahkan akan menghasilkan angka 42 tahun. Ini berarti memakan porsi 57 persen dari 74 tahun umur Republik Indonesia.
Siapa saja, baik orang sipil atau pensiunan tentara, memang boleh dan berhak menjadi presiden asal memenuhi syarat dan terpilih dalam pemilihan umum. Tapi masalahnya, sejarah militer Indonesia membuktikan bahwa dominasi kaum serdadu dalam politik sudah berlangsung sangat lama dan terstruktur, siapapun presidennya.
Demokrasi mengidealkan supremasi sipil dan kontrol sipil atas militer. Di Indonesia dua hal itulah yang berjalan tersendat-sendat meski sejak Soeharto lengser republik ini sudah beberapa kali dipimpin presiden sipil. Dominasi militer dalam politik menyebabkan ketergantungan pemimpin sipil terhadap para perwira praetorian untuk menyangga kekuasaannya.
Jokowi dan Barisan Jenderalnya
Sepanjang periode kepresidenannya, Jokowi seperti punya kedekatan tersendiri dengan kalangan militer. Beberapa pensiunan jenderal didapuk Jokowi menjadi menteri. Mereka yang tidak menjadi menteri pun mendapat jatah duduk di lingkaran kekuasaan sebagai the president's men.
Tedjo Edhy Purdijatno ditunjuk sebagai Menko Polhukam pada 2014. Ia kena reshuffle setahun berikutnya dan digantikan Luhut Binsar Panjaitan. Wiranto kemudian menggantikan Luhut. Selain itu ada Ryamizard Ryacudu selaku Menteri Pertahanan, Moeldoko sebagai Kepala Staf Kepresidenan, A.M. Hendropriyono yang pernah menjadi tim transisi kabinet Jokowi, Agum Gumelar sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Fachrul Razi Batubara di jabatan Menteri Agama, dan Prabowo Subianto yang ditugaskan sebagai Menteri Pertahanan.
Tidak semua jenderal itu punya kedekatan personal dengan Jokowi. Mereka yang dianggap oleh publik akrab dengan Jokowi adalah Hendropriyono, Moeldoko, Luhut, dan Wiranto. Keempatnya punya posisi penting di pemerintahan Jokowi jilid I dan dua diantaranya, Moeldoko dan Luhut, masih punya peran besar untuk lima tahun ke depan.
Wiranto, mantan Panglima ABRI dan Menhankam di akhir Orde Baru, mendapat jabatan Menko Polhukam pada Juli 2016. Jokowi diprotes habis-habisan. Wiranto belum berhasil memulihkan namanya sebagai penjahat kemanusiaan di Timor Timur. Namun Jokowi tak peduli. Wiranto yang sudah merasakan tiga kali pemerintahan berbeda menjadi penting bagi mantan Wali Kota Solo itu. Peranan Mr. Whisky—panggilan akrab Wiranto—sejak dulu sangat berarti di sektor militer dan organisasi massa Islam.
Dalam Military Politics and Democratization in Indonesia (2005), Jun Honna, ilmuwan politik dari Ritsumeikan University, mencatat bahwa Wiranto berhasil mendapat dukungan dari sebagian besar tentara karena posisinya sebagai Menhankam dan Panglima ABRI. Wiranto menjaga stabilitas kekuasaannya di tubuh TNI dengan mendepak orang-orang yang bertentangan dengan dirinya seperti Prabowo.
Stabilitas militer dengan melakukan reformasi, termasuk penghapusan diwfungsi ABRi saat itu, tak lepas dari “kekuasaan intra-militer di bawah kepemimpinan Wiranto.”
Honna juga menjelaskan bahwa Wiranto awalnya dekat dengan kelompok Nahdlatul Ulama, khususnya Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Tapi salah satu kedekatan Wiranto dengan kelompok Islam yang paling mencolok adalah dengan Front Pembela Islam (FPI).
Dalam catatan antropolog Universitas Boston Robert W. Hefner berjudul Remaking Muslim Politics: Pluralism, Contestation, Democratization (2005), Wiranto lah yang berjasa mendirikan FPI. Meski dia menampik tindakan itu, beberapa gerakan FPI seperti menguntungkan Wiranto. Pada November 1999, atas undangan Wiranto, FPI membantu mobilisasi masa hingga 100.000 orang yang disebut sebagai Pam Swakarsa untuk melindungi DPR dan pemerintah dari para demonstran yang menolak transisi dari Soeharto ke Habibie.
Sampai 2017 Wiranto juga memegang peran penting ketika isu SARA mendorong gelombang demonstrasi besar-besaran di Jakarta. Gerakan itu dimotori antara lain oleh FPI dan GNPF-MUI. Tokoh dari pemerintahan Jokowi yang menemui perwakilan kelompok tersebut, salah satunya, adalah Wiranto.
Lain dengan Wiranto, Hendropriyono adalah Kepala Badan Intelijen (BIN) di kabinet Gotong-Royong Megawati Soekarnoputri. Sebagai Kepala BIN, Hendropriyono punya peran strategis dalam pengawasan. Di bawah kepemimpinan Hendro, eksodus besar-besaran dari petugas intelijen sipil dan Polri terjadi. Militerisasi dalam BIN menjadi nyata.
Hendropriyono mungkin tidak selihai Ali Moertopo, "raja intel" zaman Soeharto, tetapi sebagai guru besar bidang intelijen pada Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN), tak ada lagi intel yang menyamai jaringan dan keahliannya di Indonesia.
Dua nama itu sudah kehilangan pamornya sementara ini. Hendropriyono memilih menjadi pengusaha daripada menteri Jokowi pada 2014. Satu yang membuat namanya kembali mencuat adalah menantunya, Andika Perkasa, yang menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) dan dianggap sebagian orang tak lepas dari status Hendro yang dekat dengan Jokowi.
Sedangkan Wiranto tidak lagi masuk dalam kabinet Jokowi. Selain karena Partai Hanura tak lagi punya suara cukup untuk mengirim kader ke parlemen, isu SARA dan gerakan ormas seperti FPI tak lagi heboh seperti dahulu. Rizieq, pemimpin FPI, pun berada di Arab Saudi dan tak kunjung kembali hingga sekarang. Relasi Wiranto-Rizieq bukanlah prioritas untuk solusi meredam isu-isu politik dan keamanan kini.
Steve Corbet dan Michael J. Davidson dalam The Role of the Military in Presidential Politics (2010) memaparkan bahwa purnawirawan militer di AS masih punya peran kuat dalam memengaruhi keterpilihan tokoh tertentu dalam pemilu. Kecenderungan di negeri Paman Sam ternyata juga hampir sama dengan Indonesia, tepatnya di pemerintahan Jokowi.
Ada dua figur purnawirawan TNI yang masih dipertahankan Jokowi hingga sekarang dalam kabinetnya, yaitu Luhut dan Moeldoko. Luhut yang menguasai banyak sektor bisnis diberikan kuasa secara lebih luas menjadi Menko Kemaritiman dan Investasi. Sekarang, Luhut membawahi enam kementerian termasuk Badan Koordinasi Penanaman Modal. Jokowi dekat dengan Luhut dalam bisnis bidang furnitur sejak 2007. PT Toba Bara Sejahtera adalah pemilik saham minoritas di PT Rakabu Sejahtera, perusahaan mebel milik keluarga Jokowi.
Sedangkan Moeldoko adalah Panglima TNI sebelum Gatot Nurmantyo. Kehadirannya dipercaya sebagai pemecah dukungan militer jelang Pilpres 2019. Moeldoko juga menjadi orang kepercayaan Jokowi dan diberi jabatan demi menjaga keterwakilan militer dalam lingkaran inti kekuasaan.
Leonard C. Sebastian dan kawan-kawan dalam Civil-Military Relations in Indonesia after the Reform Period (2018) menilai Jokowi sebagai presiden berlatar belakang sipil tidak punya daya tawar besar untuk menjaga kekuasaannya, meski menang Pemilu 2014. Karena itulah, menurut Sebastian dan kawan-kawan, Jokowi menyandarkan kekuasaannya kepada kelompok militer.
“Selain memperkuat konsolidasi kekuasaan, aliansi dengan militer mempermudah Jokowi mencapai ambisinya. Jokowi memastikan mendapat dukungan nasional dari seluruh daerah militer Indonesia yang bisa jadi perpanjangan tangan pemerintah memastikan jalannya kebijakan pusat di daerah-daerah terpencil,” tulis Sebastian dan kawan-kawan.
Di sisi lain, Jokowi bukan hanya memberi jabatan kepada purnawirawan jenderal, tapi juga memanjakan TNI. Beberapa aturan yang dikeluarkan Jokowi terkait anggota TNI adalah Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2015 tentang gaji anggota TNI, APBN 2018 tentang kenaikan uang lauk/pauk TNI menjadi Rp 60 ribu/hari, kebijakan pembiayaan rumah bagi TNI, dan penambahan jabatan untuk 60 perwira tinggi TNI.
Belum selesai sampai di situ, yang teranyar Jokowi masih ingin mengusahakan tunjangan kinerja TNI menjadi 80 persen di tahun 2020. Dia juga kembali membuka jabatan Wakil Panglima TNI—jabatan yang sudah hilang sejak era Gus Dur.
Tersandera Militer
Pada dua periode kepemimpinan SBY, masalah ketergantungan pada militer tidak mencuat mengingat SBY merupakan bagian dari elite TNI yang sejak 1990-an terkenal sebagai “jenderal reformis”. Sebutan itu disematkan orang-orang karena dia getol menyuarakan reformasi TNI dan meninjau kembali Dwifungsi ABRI.
Sebelum SBY, baik Habibie, Gus Dur, dan Megawati tak ada yang benar-benar memegang kontrol atas milliter. Menurut peneliti LIPI Muhammad Haripin dalam Civil-Military Relations in Indonesia: The Politics of Military Operations Other Than War (2019), Habibie gagal menjadi kandidat presiden setelah berseteru dengan Wiranto dalam perkara referendum Timor Leste. Wiranto tak setuju dengan kemerdekaan negara yang sudah kehilangan lebih dari 100.000 rakyatnya akibat operasi militer Indonesia itu. Lepasnya Timor Timur menjadi salah satu faktor utama gagalnya kandidasi Habibie untuk Pemilu 1999.
Gus Dur yang terpilih menjadi penerus juga tak punya hubungan baik dengan militer sehingga mudah dilengserkan. Sejak awal, catat Haripin, Gus Dur sudah menunjukkan gelagat "demiliterisasi" dengan pengangkatan Juwono Sudarsono, guru besar FISIP UI, sebagai Menteri Pertahanan.
Perkara yang lebih besar adalah ketika Gus Dur memecat Wiranto dari jabatan Menko Polkam dengan alasan kejahatan kemanusiaan di Timor Leste. Pendukung Wiranto di TNI geram dan menolak mematuhi perintah Gus Dur. Saat parlemen mengancamnya dengan pemakzulan, wacana darurat militer Gus Dur tak dilaksanakan TNI dan presiden keempat itu akhirnya dilengserkan pada 23 Juli 2001.
Megawati yang melanjutkan kepemimpinan Gus Dur belajar dari pengalaman. Haripin menerangkan bahwa Megawati berusaha menghindari konflik dengan militer. Salah satu perbedaan besar antara Megawati dan Gus Dur tampak dari kebijakannya untuk mengatasi konflik di Aceh. Presiden kelima Indonesia ini menerapkan darurat militer di Aceh dan membiarkan TNI melakukan operasi untuk menghentikan konflik. Gus Dur, di sisi lain, terbiasa menggunakan pendekatan damai dan diplomasi.
Pada era Megawati pula UU Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI disahkan. Dalam aturan itu termaktub perizinan bagi TNI untuk ikut dalam usaha memberantas terorisme sebagai Operasi Militer Selain Perang (OMSP). “Megawati menggunakan pendekatan pragmatis dengan TNI. Dia tidak terlalu mengurusi internal TNI dan sebagai gantinya tidak ada konflik antara TNI dengan pemerintahannya,” catat Haripin.
Jokowi mengambil langkah hampir serupa dengan Megawati. Kali ini Jokowi malah memberi lebih banyak konsesi kepada militer dan sempat mewacanakan penempatan militer di jabatan sipil pada sejumlah kementerian dan lembaga.
Bahkan saat ini, reformasi TNI malah berpeluang berjalan mundur. Salah satu indikasinya adalah desakan dari TNI kepada Presiden RI ke-7 itu untuk membereskan masalah kelebihan jumlah perwira. Panglima TNI Hadi Tjahjanto berharap revisi UU 34 tahun 2004 tentang TNI bisa menjadi solusi. Sementara Jokowi meresponnya dengan memberikan 289 jabatan baru perwira TNI dalam Perpres 66 tahun 2019.
Itulah yang membuka peluang pengkhianatan terhadap agenda reformasi tentara. Meski sipil seharusnya mengontrol militer, pada kenyataannya sipil masih bergantung kepada militer untuk menopang kekuasaan.
Editor: Ivan Aulia Ahsan
