tirto.id - Purnawirawan Jenderal (Purn) TNI AD, Luhut Binsar Pandjaitan merespons soal 108 purnawirawan yang mendeklarasikan diri untuk ikut Aksi 22 Mei 2019. Luhut justru heran dengan klaim yang mengatakan sejumlah purnawirawan itu ikut aksi karena ingin mendengarkan rakyat.
"Memangnya hanya mereka yang purnawirawan? Saya kan purnawirawan juga. Apakah hanya mereka yang merasakan rakyat? Saya juga," kata Menko Kemaritiman Luhut di daerah Menteng, Jakarta, Senin (20/5/2019).
Luhut kemudian menyindir para purnawirawan tersebut dengan cara membandingkan pengalaman berperang mereka dengan dirinya. "Mungkin banyak di antaranya mereka itu belum pernah dengar desingan peluru kok," seloroh Luhut.
Namun, Luhut menegaskan, dirinya tidak mau berkomentar lebih jauh mengenai klaim purnawirawan itu. Ia menegaskan, dirinya tidak akan menggadaikan profesionalismenya demi kepentingan tertentu atau klaim berada di belakang rakyat.
"Sudahlah kalau soal itu juga saya dan teman-teman enggak akan mau melacurkan profesionalisme kami. Janganlah macam-macam itu ngomong," kata Luhut.
Sejumlah purnawirawan TNI dan Polri berkumpul dan mendeklarasikan diri atas nama Front Kedaulatan Bangsa. Front tersebut memberikan pernyataan sikap kepada para media terkait pengumuman Pemilu 2019 yang akan dilaksanakan 22 Mei mendatang.
Ketua Front Kedaulatan Bangsa, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Sudarto, mengatakan bahwa berkumpulnya para purnawirawan—yang diklaim sebanyak 108 orang—tersebut akan turun ke jalan melakukan aksi bersama pada Rabu (22/5/2019) mendatang.
"Ya, kami akan turun, membantu rakyat yang berjuang untuk kepentingan menegakkan kedaulatannya. Kami juga bersikap untuk menolak seluruh hasil penghitungan KPU," kata Tyasno saat konferensi pers di Hotel Gran Mahakam, Senin (20/5/2019) sore.
"Betul,” sembari disahut oleh beberapa purnawirawan lainnya.
Namun, Tyasno menepis jika aksi 22 Mei mendatang tersebut akan dipimpin oleh Prabowo Subianto. Ia mengatakan bahwa aksi tersebut murni hadir dari rakyat dan secara sukarela para purnawirawan ikut membantu, bukan dari BPN Prabowo-Sandiaga.
"Tidak betul itu. Jadi perjuangan tersebut adalah perjuangan yang lahir dari nurani rakyat sendiri karena telah disengsarakan, untuk itu rakyat ingin mengembalikan kedaulatan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu adalah milik rakyat, kekuasaan tertinggi ada pada rakyat," katanya.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Alexander Haryanto