tirto.id - Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Mohamad Nasir akan menjatuhkan sanksi bagi mahasiswa yang memilih turun aksi ke jalan pada 22 Mei nanti. Perihal sanksi akan disesuaikan dengan tingkat kesalahannya.
"Kalau ada yang melanggar nanti urusannya sama kampus. Kami sudah berikan peringatan kepada kampus," ujar dia usai menerima kunjungan Kelompok Cipayung Plus di Kemenristekdikti, Jakarta Selatan, Senin (20/5/2019).
Nasir juga mengatakan, mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa untuk tidak mudah terprovokasi dalam situasi politik elektoral yang sedang bergulir saat ini.
Ia juga menyarankan untuk menyerahkannya kepada hukum yang sesuai amanat konstitusi.
"Jadi ya kampus harus menjaga netralitas insan akademik. Simbol-simbol kampus jangan sampai dibawa dalam hal ini. Karena itu akan merusak sendi-sendi akademi di perguruan tinggi," ujar dia.
Nasir juga meminta agar mahasiswa berkegiatan saja di dalam kampus untuk menyalurkan aspirasi terkait rekapitulasi Pemilu 2019 pada 22 Mei mendatang.
Dalam Kelompok Cipayung Plus terdapat sejumlah organisasi mahasiswa. Meliputi, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI).
Kemudian, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), serta Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (HIKMAHBUDHI), dan Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI).
Rencana Aksi 22 Mei didengungkan oleh kubu Paslon 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, bertepatan dengan pengumuman rekapitulasi nasiona Pemilu 2019 oleh KPU.
Penulis: Alfian Putra Abdi
Editor: Zakki Amali
