Menuju konten utama

Dinkes DKI Jakarta Tegaskan Tidak Mendukung Aksi 22 Mei

Dinkes DKI Jakarta menyatakan tidak mendukung aksi 22 Mei meski menyiapkan layanan kesehatan bagi peserta demonstrasi pada hari pengumuman hasil Pemilu 2019 tersebut. 

Dinkes DKI Jakarta Tegaskan Tidak Mendukung Aksi 22 Mei
(Ilustrasi) Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) republik Indonesia. FOTO/Istimewa

tirto.id - Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta Widyastuti menegaskan instansinya tidak mendukung aksi demonstrasi saat pengumuman hasil Pemilu 2019 di gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Mei 2019.

Menurut dia, Dinkes DKI menyiapkan layanan kesehatan bagi peserta aksi 22 Mei karena hal itu merupakan tugas instansinya.

"Jangan terus diplintir. Artinya, memang tupoksi Dinkes adalah menjalankan dukungan kesehatan untuk peristiwa apa pun termasuk pemilu, kemarin Asean Games kami juga, kemudian pertandingan bola juga, besok lebaran kami juga," kata Widyastuti di Gedung Dinkes DKI, Jakarta Pusat, pada Senin (20/5/2019).

Widyastuti menambahkan sebenarnya Dinkes DKI sudah mengantisipasi ada pengumpulan massa di Jakarta sejak hari pencoblosan, yakni 17 April 2019.

"Kami mulai sejak 17 [April], ada permintaan resmi dari KPU terhadap kami untuk dukungan [layanan] kesehatan. Kami sudah mulai sejak tanggal 17 [April], jadi jangan dibelokkan [isunya]," kata dia.

"Terkait pelayanan kesehatan, sejak mulai awal kegiatan. Jadi ini rangkaiannya belum selesai," tambah Widyastuti.

Dia menjelaskan Dinkes DKI menyiapkan layanan kesehatan pada 22 Mei 2019 karena ada potensi banyak massa berkumpul di Jakarta.

"Untuk kegiatan tanggal 22 sendiri, kami mengajak 42 puskesmas kecamatan, 32 RSUS, termasuk transportasi unit UPT kami, ambulance gawat darurat, juga beberapa RS swasta," kata Widyastuti.

Dia menambahkan sejumlah rumah sakit swasta juga bekerja sama dengan Dinkes DKI dalam menyiapkan layanan kesehatan pada 22 Mei 2019. Sejumlah rumah sakit swasta itu ialah RS AGO, RS Jantung Harapan Kita, RSU Bunda, YPK Mandiri dan Budi Kemuliaan, Pelni, dan RS Jakarta.

"Apabila ada peserta dalam kegiatan pengumpulan massa nanti mengalami cedera, yang akibat [dari] dampak langsung dari peristiwa pengumpulan massa yang terjadi di wilayah DKI, skema pembayaran [layanan] melalui pembayaran BPJS," ujar Widyastuti.

"Apabila tidak terjamin, nanti bisa melalui klaim dan masuk dana APBD yang melekat pada dukungan Dinkes DKI," tambah dia.

Baca juga artikel terkait AKSI 22 MEI atau tulisan lainnya dari Fadiyah Alaidrus

tirto.id - Politik
Reporter: Fadiyah Alaidrus
Penulis: Fadiyah Alaidrus
Editor: Addi M Idhom