tirto.id - Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) Anton Aliabbas menilai Presiden Joko Widodo ingin agar TNI-Polri loyal dalam keputusan pemindahan ibu kota negara (IKN). Jokowi ingin ada dukungan penuh TNI-Polri dalam proyek IKN dan menyadari ada pro-kontra soal IKN Nusantara tersebut.
Anton merespons pernyataan Presiden Jokowi dalam Rapat Pimpinan TNI-Polri di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (1/3/2022). Saat itu Jokowi menyinggung soal 'disiplin' TNI-Polri berbeda dengan sipil dan tidak boleh ada demokrasi. Termasuk mendisiplinkan WhatApp Grup (WAG) internal TNI-Polri.
“Jokowi terkesan menyadari pembicaraan WAG TNI-Polri berpotensi bocor dan disalahgunakan untuk penggiringan opini publik tertentu. Pesan ini juga seakan menyambut tema dari rapim kali ini yaitu ‘TNI-Polri siap mendukung pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural’," kata Anton dalam keterangan tertulis, Selasa (1/3/2022).
Anton juga melihat pidato Jokowi memicu kesan pemerintah memonitor dinamika di dalam percakapan WAG. Oleh karena itu, Jokowi ingin perdebatan tersebut tidak mengarah pada terganggunya kesetiaan TNI-Polri pada pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari adanya penekanan Jokowi perihal tidak adanya ‘demokrasi’ di dalam tubuh TNI-Polri.
Pesan Jokowi juga menjadi sinyal bahwa upaya komunikasi pemerintah gagal dalam isu IKN. Pemerintah gagal memitigasi kesimpangsiuran informasi soal IKN hingga muncul narasi soal IKN di tubuh TNI-Polri.
“Di tengah derasnya arus informasi melalui media sosial, semestinya pemerintah gencar juga melakukan sosialisasi di internal termasuk di kalangan TNI-Polri. Hal ini menjadi penting guna memitigasi kesimpangsiuran serta mencegah polemik berkepanjangan di dalam institusi TNI-Polri," kata Anton.
Menurut Anton, pemerintah seharusnya bisa memanfaatkan TNI-Polri dalam membantu sosialisasi program pemerintah seperti gagasan Jokowi pada 2018. Ia memandang, pemerintah sebaiknya menggunakan isu pro-kontra IKN sebagai upaya memperbaiki komunikasi pemerintah, bukan menyalahkan soal kedisiplinan TNI-Polri.
Jokowi juga seharusnya tidak perlu ribut soal diskusi dalam WAG. Anton beralasan, TNI-Polri tetap loyal tegak lurus meski ada perbincangan di WAG. Ia paham bahwa TNI-Polri tidak punya keleluasaan dalam berdemokrasi, tetapi jangan dimaknai berbeda. Ia menyarankan agar pengaturan mekanisme penggunaan media sosial di tubuh TNI-Polri sebaiknya diperbaiki.
“Akan tetapi, hendaknya ketentuan tersebut hanya mengatur personel dan bukan keluarganya. Untuk keluarga prajurit hanyalah berbentuk imbauan untuk tidak menggunakan atau membawa atribut satuan tempat bekerja," kata Anton.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Abdul Aziz
