tirto.id - Selain sebagai kawasan elite di Jakarta, Kemang juga identik dengan kemacetannya. Setidaknya itulah yang dirasakan oleh Wahyudin (48), warga Kemang Timur. Pria asal Jawa Tengah itu masih ingat bagaimana lengangnya kawasan ini pada awal kedatangannya tahun 1998 dulu.
"Kalau menyeberang, istilahnya, merem juga enggak apa-apa," katanya.
Kemang awalnya hanya perkampungan biasa yang penuh dengan pepohonan. Kawasan ini kemudian berkembang jadi permukiman ekspatriat yang jauh dari hiruk pikuk pusat kota. Seiring berjalannya waktu, kafe dan pusat kesenian mulai menggurita, bahkan sejumlah perusahaan juga membuka kantornya di sana.
Di sisi lain, jalanan Kemang yang relatif lebih sempit dibanding daerah lain di Jakarta membuat kemacetan jadi sesuatu yang niscaya.
Untuk mengatasi masalah itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah kendali Anies Baswedan kemudian berencana melakukan revitalisasi. Rencana spesifiknya: membatasi kendaraan pribadi melintas.
Hanya kendaraan pribadi milik warga setempat yang diperbolehkan masuk. Pemprov pun akan menyiapkan stiker untuk mempermudah identifikasi.
"Nanti akan dibuat stiker atau kode. Kalau enggak ada, enggak boleh [masuk]," kata Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugroho, Senin (8/4/2019).
Bersamaan dengan itu, Pemprov DKI pun akan memperlebar trotoar, dari yang sebelumnya sekitar satu meter menjadi tiga meter. Selain itu juga disiapkan Transjakarta yang akan mengelilingi Kemang.
Rencana yang terakhir dibuat untuk mengakomodasi warga luar yang hendak memasuki Kemang.
"Kantong parkir akan dicari juga. Biar orang jalan kaki. Kalau enggak mau capek, pakai shuttle bus," kata Hari.
Pemprov DKI Jakarta mengklaim sudah melakukan audiensi dengan warga pada 18 Februari lalu. Namun Wahyudin mengaku tak tahu sama sekali soal itu. Yang ia tahu hanya trotoar memang sedang diperlebar, itu pun lewat media daring.
Meski begitu, Wahyudin mengaku setuju dengan rencana itu. Menurut laki-laki yang berprofesi sebagai sopir pribadi ini, kemacetan di Kemang sudah sangat parah, terlebih di jam masuk kerja atau jam pulang kerja.
"Kalau begitu, kan, bagus. Jadinya steril," katanya.
Seorang warga lainnya, Jamaludin (30), pun setuju rencana itu dengan alasan yang sama, bahwa macet di Kemang sudah sangat kronis. Ia mengaku bahkan harus melewati jalan tikus jika hendak bepergian.
Ia pun tak khawatir jika ada orang luar atau bahkan keluarga yang hendak masuk karena pemprov berjanji akan menyediakan TransJakarta.
Namun ia memberi catatan, pendataan warga setempat harus dilakukan dengan baik. Wahyudin khawatir itu tak terdistribusi dengan baik.
"Jadi tolong kami jangan sampai kelewat," katanya.
Kaji Ulang
Ada juga yang meminta rencana ini dibatalkan. Salah satunya Arif (51). Pria yang sehari-hari berprofesi sebagai pengendara ojek daring ini mengaku akan kesulitan jika kendaraan pribadi dilarang masuk ke Kemang. Penyebabnya bisa ditebak: di tempat itu banyak sekali restoran dan kantor. Di dua lokasi itulah Arif kerap mendapat pesanan, baik untuk mengantar orang, barang, atau makanan.
"Jadi pasti berdampak kalau jalan Kemang ditutup," katanya.
Selain itu, menurutnya kebijakan ini juga berpotensi membuat titik macet baru di ujung-ujung jalan Kemang. Ia yakin di kantong-kantong parkir atau halte Transjakarta akan ada penumpukan kendaraan.
Jeran (25), seorang pegawai swasta, meminta Pemprov DKI mengkaji ulang rencana ini dengan matang. Pria yang berasal dari Pamulang, Tangerang Selatan ini khawatir akan semakin lama di jalan sebelum sampai ke kantor.
"Apakah benar-benar [kebijakan ini berlaku] sampai kantor? Lalu untuk parkir, apa akan digratiskan? Untuk shuttle bus apa akan digratiskan?" tanya Jeran.
Penulis: Mohammad Bernie
Editor: Rio Apinino
