tirto.id - Anggota DPR RI Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, mengritik langkah pemerintah yang berencana mendatangkan 500 orang tenaga kerja asing (TKA) asal Tiongkok ke Sulawesi Tenggara.
Ia menilai kebijakan tersebut tidak peka dengan keadaan Indonesia yang sedang dilanda pandemi.
"Pemerintah pusat tidak peka dan keras kepala. Mestinya aspirasi masyarakat dan Pemda didengar. Ada pertimbangan ekonomi memang, tapi keselamatan warga prioritas utama sekarang. Jangan buat keputusan yang menyakiti rakyat," kata Mardani saat dihubungi wartawan, Senin (4/5/2020) siang.
Mardani mendesak pemerintah pusat untuk membatalkan kebijakan tersebut. Padahal, lanjutnya, pemerintah bisa menggunakan tenaga kerja Indonesia yang kena PHK akibat pandemi.
"Bahkan bisa kita bujuk agar gunakan tenaga kerja lokal yang banyak PHK. Harus jelas kepemihakan pemerintah pada rakyat. Bisa ada gugatan tapi di sinilah kepemimpinan diuji bahwa kita hadir untuk rakyat karena dipilih oleh rakyat," katanya.
Di tengah gelombang PHK besar-besaran akibat pandemi COVID-19, pemerintah justru berencana mendatangkan 500 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal Tiongkok ke Sulawesi Tenggara.
Mereka akan bekerja untuk dua perusahaan berbeda, yakni PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) dan PT Obsidian Stainless Steel di Kabupaten Konawe.
Namun, rencana yang sudah disetujui oleh pemerintah pusat itu ditentang dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi menolak kedatangan ratusan TKA Tiongkok dengan alasan situasinya pandemi COVID-19.
Ia berharap pemerintahan Joko Widodo menunda rencana tersebut.
"Meskipun rencana kedatangan TKA merupakan kebijakan pemerintah pusat, dan sudah melalui mekanisme protokol COVID-19, tapi suasana kebatinan masyarakat di daerah belum ingin menerima kedatangan TKA," ujar Ali Mazi.
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Restu Diantina Putri
